Anggaran APBN 2027: Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraannya menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027. Dalam pidatonya, ia menyoroti delapan fokus utama yang akan menjadi prioritas pemerintah dalam menjalankan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Fokus-fokus ini mencakup berbagai aspek penting seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, serta ketahanan bencana. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa juga menjadi salah satu prioritas utama.
Selain delapan fokus tersebut, pemerintah juga memprioritaskan penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Dengan adanya fokus-fokus ini, pemerintah berharap dapat menciptakan stabilitas dan kemajuan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Anggaran APBN 2027 yang Meningkat
Dalam RAPBN 2027, Belanja Negara direncanakan sebesar 4.097,2 triliun Rupiah, meningkat dari 3.842,7 triliun Rupiah di APBN 2026. Sementara itu, Pendapatan Negara diperkirakan mencapai 3.426,0 triliun Rupiah, naik dari 3.153,6 triliun Rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu 689,1 triliun Rupiah, dengan defisit 2,68 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditetapkan sebesar 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5 persen.
Daftar Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar
Berikut adalah 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar dalam RAPBN 2027:
- Badan Gizi Nasional: Rp 240,2 triliun
- Kementerian Pertahanan: Rp 189 triliun
- Kepolisian RI: Rp 139,2 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp 114,59 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp 102,12 triliun
- Kementerian Agama: Rp 87,7 triliun
- Kementerian Sosial: Rp 84,7 triliun
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp 65,17 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 61,10 triliun
- Kementerian Keuangan: Rp 49,8 triliun
Optimisme Pemerintah atas Perekonomian Nasional
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada tahun 2027 meskipun kondisi perekonomian global diperkirakan masih mengalami dinamika dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pengalaman dalam merespons dinamika perekonomian global selama tahun 2026 menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.
RAPBN 2027 dirancang secara ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Pendapatan negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun, tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Fiskal pemerintah tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Namun, pemerintah akan memberikan dorongan kepada perekonomian melalui berbagai kebijakan yang telah disiapkan.
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun dan hibah Rp0,7 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan.
Di sisi belanja, pemerintah mengarahkan pada belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat dalam rangka mencapai keberlanjutan pembangunan. Dalam RAPBN 2027, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 3,9 persen dari outlook 2026 yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735,0 triliun.
