Perundingan Israel dan Lebanon, Tantangan yang Masih Berkecamuk
Diplomasi antara Israel dan Lebanon kembali bergerak, tetapi di sisi lain, pertempuran masih terjadi di wilayah selatan. Pertanyaannya adalah apakah kedua negara dapat mencapai kesepakatan tanpa melibatkan Hizbullah, kelompok militer yang tidak diundang dalam proses perundingan ini.
Perundingan antara Israel dan Lebanon baru-baru ini dilakukan di Washington, dengan klaim bahwa putaran tersebut memiliki nilai historis. Secara hukum internasional, kedua negara masih berada dalam status perang sejak lebih dari setengah abad lalu. Namun, di Lebanon selatan, pertempuran tetap berlangsung. Milisi Syiah Hizbullah kembali terlibat bentrokan dengan militer Israel—konflik yang selama puluhan tahun terus berulang dengan intensitas berbeda-beda.
Pemerintah Israel dan Lebanon kini sama-sama mencari jalan keluar. Namun, ada satu persoalan mendasar: Hizbullah, kekuatan militer paling dominan di Lebanon yang oleh banyak negara Barat dikategorikan sebagai organisasi teroris, tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut.
Meski demikian, pembicaraan yang dimulai pada pertengahan April bersamaan dengan gencatan senjata tetap dianggap sebagai kemajuan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, wakil Israel dan Lebanon berbicara langsung satu sama lain. Tetapi diplomasi itu berlangsung di tengah suara senjata yang belum benar-benar reda.
Negosiasi Tanpa Aktor Utama
Menurut pengamat politik Hanna Voß dari Friedrich-Ebert-Stiftung di Beirut, kelemahan utama proses ini terletak pada absennya Hizbullah. “Padahal Hizbullah adalah salah satu pihak utama dalam perang,” katanya. Menurut dia, negosiasi berlangsung tanpa melibatkan salah satu aktor paling menentukan dalam konflik tersebut. Ketimpangan ini membuat peluang keberhasilan sejak awal menjadi terbatas dan dapat mempersoalkan legitimasi hasil perundingan nantinya.
Masalahnya, milisi yang didukung Iran itu selama ini menolak keras segala bentuk negosiasi langsung dengan Israel. Ketimpangan lain juga terlihat jelas. Stefan Lukas, pakar Timur Tengah dari lembaga analisis Middle East Minds di Berlin, Jerman, menilai kapasitas politik dan militer kedua pihak sangat tidak seimbang. “Israel memiliki kemampuan eskalasi—dan mereka menggunakannya,” ujarnya.
Dominasi Israel tidak hanya terlihat dari sisi militer, tetapi juga ekonomi. Ilmuwan politik Houssein el Mouallem menyebut proses diplomasi ini sebagai “penguatan ketimpangan kekuasaan di balik kedok diplomasi”. Menurut dia, negosiasi tidak benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan konflik, melainkan berlangsung dalam kondisi yang justru mempertahankan struktur kekuatan yang sudah ada.
Lebanon sendiri dinilai hampir tidak memiliki posisi tawar. “Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘Lebanon’?” kata Lukas. Pemerintah di Beirut dianggap tidak memiliki basis kekuasaan yang kuat, sementara Hizbullah tetap menjadi aktor utama yang bisa bergerak secara independen meski mengalami kerugian militer. Banyak analis meyakini kekuatan militer Hizbullah bahkan masih melampaui tentara resmi Lebanon—padahal militer negara itulah yang secara teori bertugas melucuti kelompok tersebut.
Tekanan Amerika dan Bayang-Bayang Iran
Di luar kedua pihak, aktor asing juga memainkan peran besar. Menurut Lukas, Washington memberikan tekanan yang kuat, tetapi pengaruh Amerika akan tetap terbatas selama pemerintahan Donald Trump belum mencapai kesepakatan dengan Iran. Voß menilai situasi itu semakin melemahkan Lebanon. “Negara ini terjebak di antara beberapa kutub dan hampir tidak memiliki ruang gerak,” katanya.
Amerika Serikat mendukung Israel, sementara Iran dan Hizbullah memiliki agenda masing-masing. Akibatnya, ruang manuver pemerintah Lebanon yang sejak lama dianggap lemah semakin menyempit. Iran sendiri tampaknya melihat konflik Lebanon sebagai kartu strategis dalam persaingan regional. “Iran tahu bagaimana mempengaruhi negosiasi dengan biaya minimal,” ujar Lukas. Dengan demikian, Lebanon bukan hanya menjadi objek negosiasi, tetapi juga arena perebutan pengaruh geopolitik yang lebih luas.
Hizbullah Tetap Berpengaruh
Dalam situasi tersebut, Hizbullah memainkan dua peran sekaligus: sebagai musuh militer Israel dan sebagai kekuatan politik domestik yang tertanam kuat dalam masyarakat Lebanon. Selain memiliki jaringan militer, Hizbullah juga aktif di bidang sosial dan mengklaim diri sebagai representasi komunitas Syiah Lebanon. “Mereka sangat mengakar di masyarakat,” kata Voß. Basis sosial itu membuat Hizbullah memiliki pengaruh politik yang besar sekaligus sulit dikendalikan.
Namun peran Hizbullah di Lebanon yang multikonfesional juga semakin diperdebatkan. Menurut Lukas, citra kelompok itu kini “bercampur aduk”. Data lembaga riset Arab Barometer menunjukkan kondisi yang serupa. Sebanyak 28 persen warga Lebanon menyebut penghentian kehadiran militer Israel di Lebanon sebagai prioritas utama, sementara 20 persen menginginkan pelucutan senjata kelompok non-negara—yang merujuk pada Hizbullah.
Artinya, penolakan terhadap Israel dan kecurigaan terhadap Hizbullah hidup berdampingan dalam masyarakat Lebanon, mencerminkan keterbelahan internal negara tersebut.
Ketakutan Warga Sipil
Bagi banyak warga Lebanon selatan, pembicaraan di Washington belum memberi harapan besar. “Saya tidak percaya pemerintah Lebanon bisa mengembalikan tanah saya,” kata Hanaa Zalghout, warga desa di Lebanon selatan. Rumahnya hancur dan desanya diduduki tentara Israel. “Kalaupun ada kesepakatan, saya takut itu akan dibayar dengan hilangnya desa kami,” ujarnya.
Petani bernama Ahmad Ismail menggambarkan situasi yang tak kalah suram. “Mungkin saya hanya bisa melihat kampung halaman saya dalam mimpi,” katanya. Banyak warga yang mengungsi khawatir “garis kuning”—wilayah yang kini dikuasai Israel di Lebanon selatan—akan menjadi batas permanen yang tidak lagi bisa mereka lewati bahkan setelah tercapai kesepakatan politik.
Risiko Pendudukan Jangka Panjang
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Israel berulang kali menegaskan Hizbullah harus sepenuhnya keluar dari wilayah selatan Sungai Litani untuk mencegah serangan ke Israel utara. Sebagian pengamat melihat Israel mungkin mencoba melakukan secara langsung apa yang dinilai tidak mampu dilakukan tentara Lebanon: memastikan tidak ada lagi serangan Hizbullah dari wilayah tersebut.
Menurut Hanna Voß, jika tidak dipaksa mundur, Israel kemungkinan akan membentuk “zona penyangga”. Hal ini dapat menciptakan fakta politik baru yang sulit dibalikkan dalam jangka panjang. Sejumlah pernyataan pejabat Israel memperkuat dugaan tersebut. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich beberapa kali berbicara mengenai kemungkinan penataan ulang wilayah. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga tidak menutup kemungkinan kehadiran militer jangka panjang di Lebanon.
Israel, kata Netanyahu, akan tetap bercokol di selatan Lebanon “untuk masa yang dapat diperkirakan” atau sampai ditemukan pengaturan keamanan baru. Apakah ini mengarah pada aneksasi? Voß menilai kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. “Israel menggunakan bahasa keamanan untuk menciptakan fakta-fakta teritorial baru,” ujarnya—pola yang menurut dia pernah terlihat di wilayah konflik lain.
Bagi Lebanon, situasi ini membuat kemungkinan kesepakatan damai justru mengandung risiko besar. Bahkan jika suatu hari tercapai perjanjian bersejarah di Washington, baik Israel maupun Hizbullah masih dapat menggunakan kekuatan militer untuk menggagalkan implementasinya. Di tengah tarik-menarik dua kekuatan itu, pemerintah Lebanon berisiko kembali terjepit di antara dua kutub yang saling bermusuhan.
