Sorotan Terhadap Akun Media Sosial Pejabat BGN
Pembahasan mengenai Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memanas setelah akun media sosial seorang pejabat di lingkungan lembaga tersebut menjadi perhatian publik. Kali ini, warganet menyoroti akun Instagram dan TikTok milik Sartini, yang disebut sebagai Kepala Biro Manajemen Kinerja di BGN. Isu ini muncul setelah beredar konten yang menampilkan aktivitas belanja barang mewah dengan narasi “self reward”.
Awal Mula Akun Media Sosial Disorot Warganet
Perbincangan bermula ketika akun TikTok dengan nama pengguna @zarrteney ramai dibicarakan oleh warganet. Akun tersebut diketahui sering mengunggah konten tentang gaya hidup glamor dan belanja produk bermerek. Beberapa unggahan dinilai memiliki nuansa “flexing” yang sensitif bagi seorang pejabat publik.
Selain itu, nama Sartini mulai muncul dalam diskusi online. Ia diketahui menjabat sebagai Kepala Biro Manajemen Kinerja di BGN. Akun Instagram dan TikTok Sartini kemudian menjadi topik utama di berbagai forum daring dan platform gosip.
Unggahan Instagram dan Narasi “Self Reward”
Kecurigaan warganet semakin kuat setelah sebuah akun gosip mengunggah foto seorang perempuan tengah berbelanja di butik Louis Vuitton. Dalam unggahan tersebut, terdapat goodie bag besar dengan keterangan, “Self love – self reward. Gapapa dirimu yang bahagia dan sehat, lebih mahal dari semuanya.”
Unggahan ini langsung viral dan dikaitkan dengan akun Instagram dan TikTok Sartini. Di tengah kritik publik terhadap kinerja dan sensitivitas pejabat BGN, respons warganet menjadi semakin tajam.
Akun Mendadak Diprivat, Publik Makin Curiga
Setelah viral, akun TikTok @zarrteney yang sebelumnya bisa diakses publik tiba-tiba berubah menjadi privat. Langkah ini justru memicu spekulasi bahwa akun tersebut ingin menghindari sorotan lebih lanjut. Meski demikian, memprivat akun adalah hak pribadi, namun karena keterkaitannya dengan jabatan publik, respons masyarakat menjadi beragam dan penuh kritik.
Akun Tiktok:
https://www.tiktok.com/@zarrteney
Akun Instagram:
https://www.instagram.com/zarrteney/
Gelombang Komentar dan Kritik Netizen
Kolom komentar di unggahan gosip dipenuhi sindiran dan pertanyaan soal etika pejabat negara. Selain itu, banyak netizen menyerukan agar lembaga pengawas menelusuri kewajaran gaya hidup pejabat publik.
Beberapa komentar yang beredar di media sosial menyoroti transparansi harta, kepatuhan pelaporan LHKPN, serta sensitivitas sosial. Kritik ini mencerminkan ekspektasi publik agar pejabat negara menjaga sikap di ruang digital.
Jabatan Sartini di Badan Gizi Nasional
Dari data dokumen resmi, Sartini memiliki peran strategis di BGN. Pada 3 Maret 2025, BGN menerbitkan surat perjanjian pengadaan jasa sewa gedung perkantoran. Dalam dokumen bernomor 17.04/K/PPK/III/2025, Sartini tercantum sebagai pejabat penandatanganan kontrak.
Penyedia jasa yang ditunjuk adalah PT Putra Mahkota Perkasa. Proses penunjukan disebut telah melalui tahapan pemilihan sesuai dokumen pengadaan yang berlaku. Saat ini, Sartini menjabat sebagai Kepala Biro Manajemen Kinerja BGN.
Nilai Kontrak Sewa Gedung BGN
Dokumen perjanjian menyebutkan bahwa nilai kontrak sewa gedung BGN tercatat sebesar Rp67,6 miliar termasuk pajak pertambahan nilai. Kontrak menggunakan skema lumpsum dengan masa berlaku hingga 3 Maret 2029. Berita acara serah terima hasil pekerjaan juga diterbitkan pada tanggal yang sama dan ditandatangani oleh Sartini selaku PPK BGN.
Soal Gaji Pejabat BGN, Apa yang Diketahui?
Pertanyaan lain yang muncul adalah mengenai besaran gaji pejabat BGN. Hingga kini, tidak ada keterangan resmi yang mempublikasikan detail gaji individu pejabat BGN secara terbuka. Umumnya, penghasilan pejabat lembaga negara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk gaji pokok, tunjangan jabatan, dan fasilitas lain yang sah.
Namun, publik tetap menilai transparansi penting, terutama ketika akun media sosial Sartini dikaitkan dengan gaya hidup mewah yang terlihat di ruang publik.
Viralnya akun IG dan TikTok Sartini menambah daftar sorotan terhadap pejabat BGN. Selain memicu perdebatan soal etika bermedia sosial, kasus ini juga memperlihatkan tingginya ekspektasi publik terhadap integritas dan sensitivitas pejabat negara.
