Kehadiran Taman Seni dan Budaya Aceh yang Harus Dirasakan
Beberapa waktu lalu, saya membaca sebuah tulisan dari seorang seniman Aceh, Mahrisal Rubi, yang mempertanyakan apakah Taman Seni dan Budaya Aceh sudah menjalankan amanat yang diberikan oleh qanun dan berbagai regulasi kebudayaan di Aceh. Pertanyaan ini saya anggap penting karena keberadaan Taman Seni dan Budaya Aceh tidak dimaksudkan hanya sebagai tempat berlangsungnya pertunjukan seni.
Ia dirancang sebagai ruang kreativitas, pusat pembinaan, laboratorium, tempat dokumentasi, wadah regenerasi, ruang apresiasi, sekaligus sarana penguatan kehidupan para pelaku seni dan budaya. Namun ketika membaca tulisan tersebut, saya justru teringat pada pertanyaan lain yang pernah saya tulis sebelumnya.
Benarkah para seniman Aceh sedang mengeluh? Menurut saya, mereka malah sedang mengingatkan. Maka oleh karena itu persoalannya bukan lagi apakah amanat qanun sudah tertulis dengan baik. Persoalannya adalah apakah amanat itu sudah benar-benar dirasakan oleh para seniman yang setiap hari menjaga denyut kebudayaan Aceh.
Kita sering terjebak menilai keberhasilan pembangunan kebudayaan dari apa yang tampak di permukaan. Dari bangunan yang berdiri megah. Dari jumlah kegiatan yang terlaksana. Dari banyaknya seremoni dan acara yang berlangsung. Padahal ukuran yang lebih penting sesungguhnya berada pada kehidupan para pelaku budayanya.
Apakah para seniman memiliki ruang yang cukup untuk berkarya? Apakah para pelaku tradisi memperoleh kesempatan yang memadai untuk melakukan regenerasi? Apakah karya-karya mereka terdokumentasi dengan baik? Apakah mereka memperoleh akses pembelajaran dan pengembangan kapasitas? Dan yang tidak kalah penting, apakah berkesenian membuat kehidupan mereka menjadi lebih layak?
Sebab kebudayaan tidak hidup di dalam bangunan. Kebudayaan hidup di dalam diri manusia. Ia hidup pada penghikayat yang masih menuturkan kisah-kisah lama. Ia hidup pada pemain rapa’i yang terus berlatih. Ia hidup pada penari, aktor teater, seniman tutur, penyair, pelaku seudati, meurukon, dan berbagai bentuk kesenian rakyat lainnya yang terus menjaga warisan budaya Aceh di tengah perubahan zaman.
Banyak di antara mereka tetap berkarya, bukan karena kesenian membuat mereka kaya. Mereka bertahan karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap warisan yang ditinggalkan para pendahulu. Mereka menjaga ingatan. Mereka merawat identitas. Mereka mempertahankan jejak peradaban. Dan pemerintah difasilitasi oleh negara untuk membantu jalan mereka.
Menyampaikan Kegelisahan
Karena itu, ketika para seniman menyampaikan kegelisahan, jangan buru-buru memahaminya sebagai keluhan. Sering kali yang mereka sampaikan adalah kenyataan. Kenyataan tentang ruang berkesenian yang masih terbatas. Kenyataan tentang regenerasi yang belum kuat. Kenyataan tentang belum tumbuhnya ekosistem kebudayaan yang sehat dan berkelanjutan.
Padahal negara telah memberikan amanat yang jelas untuk memajukan kebudayaan. Amanat itu tidak lahir sebagai bentuk belas kasihan kepada seniman, melainkan sebagai kewajiban negara menjaga kebudayaan sebagai bagian dari identitas bangsa. Dalam konteks itulah keberadaan Taman Seni dan Budaya Aceh menjadi sangat penting.
Namun ada satu hal yang menurut saya juga patut menjadi bahan renungan bersama. Sejak kehadirannya pada tahun 1978 hingga sekarang, memasuki pertengahan tahun 2026, Taman Seni dan Budaya Aceh telah menempuh perjalanan hampir setengah abad. Dalam rentang waktu itu, generasi seniman datang dan pergi. Program pemerintah juga silih berganti. Bahkan status pengelolaannya pun telah beralih dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh.
Tetapi jika kita melihat tata ruang dan bentuk fisiknya hari ini, kesan ke-Aceh-an yang kuat masih belum sepenuhnya terasa. Bagi sebagian masyarakat, kawasan tersebut bahkan tidak jauh berbeda dengan kompleks perkantoran pemerintah pada umumnya. Padahal sebuah taman budaya idealnya mampu menghadirkan identitas daerahnya sejak pandangan pertama. Masyarakat Aceh yang memasuki kawasan tersebut seharusnya merasakan suasana yang akrab, seolah berada di rumahnya sendiri.
Sebaliknya, tamu dari luar daerah dapat segera merasakan bahwa mereka telah memasuki sebuah ruang yang mencerminkan karakter dan kekayaan budaya Aceh. Kesan itu dapat hadir melalui arsitekturnya, penataan kawasannya, simbol-simbol budayanya, maupun ruang-ruang kreatif yang hidup dan terbuka bagi masyarakat.
Ketika kesan itu belum kuat hadir, wajar apabila sebagian masyarakat masih memandang Taman Seni dan Budaya Aceh sebagai ruang yang hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Sebagian merasa asing untuk masuk. Sebagian lainnya hanya datang ketika ada acara tertentu. Padahal taman budaya seharusnya menjadi ruang publik kebudayaan yang akrab bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini belum lagi berbicara tentang program, kegiatan, dan aktivitas yang seharusnya berlangsung sesuai fungsi keberadaannya. Bahkan ada hal lain yang sering menjadi pembicaraan di kalangan seniman. Hampir setiap beberapa tahun terdengar adanya program rehabilitasi fisik dan penataan kawasan. Namun ketika ruang-ruang tersebut digunakan untuk kebutuhan pementasan, pameran, diskusi, atau bahkan sekadar tempat latihan para seniman, tidak jarang masih ditemukan berbagai kondisi yang dinilai kurang layak.
Karena itu, yang dibutuhkan sesungguhnya bukan hanya pembangunan fisik yang tampak dari luar, tetapi juga kualitas ruang yang benar-benar mendukung aktivitas kesenian dan kebudayaan di dalamnya. Di sinilah, sejak pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Aceh, sesungguhnya terbuka peluang yang besar untuk menghadirkan wajah Taman Seni dan Budaya Aceh yang lebih mencerminkan identitas ke-Aceh-an.
Bukan Lembaga Biasa
Bukan sekadar melalui ornamen bangunan. Tetapi juga melalui cara kawasan itu dihidupkan. Melalui aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Melalui keterlibatan para seniman. Dan melalui hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun pembenahan pembangunan kebudayaan juga tidak cukup hanya melalui perbaikan fisik dan program kegiatan.
Ia juga memerlukan sumber daya manusia yang memahami dunia kebudayaan itu sendiri. Taman Seni dan Budaya Aceh bukanlah lembaga biasa. Ia mengelola ruang yang berhubungan dengan kreativitas, ekspresi, tradisi, dokumentasi, dan pembinaan generasi penerus kebudayaan. Karena itu, pengelolaannya memerlukan orang-orang yang memiliki minat, pengetahuan, kepekaan, dan komitmen terhadap bidang kebudayaan.
Akan sangat disayangkan apabila lembaga yang memikul amanat besar kebudayaan hanya dipandang sebagai salah satu unit kerja administratif semata. Sebaliknya, Taman Seni dan Budaya Aceh seharusnya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki semangat untuk membangun ekosistem seni dan budaya secara sungguh-sungguh.
Sebab sebaik apa pun gedung yang dibangun dan sebesar apa pun anggaran yang tersedia, hasilnya tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang tepat dan memiliki kecintaan terhadap bidang yang dikelolanya. Pembangunan kebudayaan memerlukan perhatian yang sama seriusnya dengan sektor-sektor pembangunan lainnya.
Karena itu, penempatan sumber daya manusia di bidang kebudayaan seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi, minat, dan komitmen, bukan semata-mata pertimbangan administratif. Sehubungan dengan kondisi itu semua, teringat pula saya bahwa orang-orang tua Aceh dahulu pernah meninggalkan sebuah hadih maja: “Peu guna blang meunyo tan soe meugoe, peu guna peutoe meunyo tan hareuta.”
Apa guna sawah kalau tidak ada petani yang menggarapnya. Apa guna peti kalau tidak ada harta yang disimpan di dalamnya. Hadih maja ini terasa sangat relevan untuk kita renungkan. Taman Seni dan Budaya Aceh boleh diibaratkan sebagai sawah yang telah disediakan. Namun sawah itu baru memiliki makna apabila ada petani yang menggarapnya. Ada irigasi yang mengaliri air untuk pertumbuhannya. Ada bibit untuk disemai dan ditanami. Dan ada pupuk untuk membantu kesuburannya.
Demikian pula gedung dan fasilitas kebudayaan. Ia baru memiliki arti apabila dihidupkan oleh para seniman, budayawan, pelaku tradisi, dan generasi muda yang terus berkarya di dalamnya. Sebaliknya, para seniman juga memerlukan ruang yang memungkinkan karya-karya mereka tumbuh dan berkembang.
Hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena kebudayaan tidak lahir hanya dari bangunan. Kebudayaan lahir dari pertemuan antara ruang yang disediakan dan manusia yang menghidupkannya. Karena itu, ukuran keberhasilan Taman Seni dan Budaya Aceh tidak cukup dilihat dari megahnya bangunan atau banyaknya kegiatan yang terlaksana.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pelaku seni dan budaya Aceh. Apakah mereka merasa memiliki ruang. Apakah mereka merasa dilibatkan. Apakah mereka merasa dihargai. Dan apakah keberadaannya benar-benar membantu menjaga keberlangsungan seni budaya Aceh.
Saya percaya harapan itu masih ada selama semua pihak masih mau bekerja dengan tulus dan serius untuk membenahinya. Harapan itu tetap hidup, justru karena para seniman masih bersuara. Karena yang patut kita khawatirkan bukan ketika seniman mengingatkan. Yang patut kita khawatirkan adalah ketika mereka berhenti berbicara karena merasa tidak lagi dianggap penting dan tidak lagi didengar.
Sebab ketika suara itu hilang, yang perlahan-lahan ikut hilang bukan hanya para senimannya. Tetapi juga sebagian ingatan, jati diri, dan warisan budaya yang selama ini menjadi wajah Aceh. Karena pada akhirnya, yang menanggung akibatnya bukanlah para pejabat yang silih berganti, melainkan masyarakat dan generasi yang mewarisi kebudayaan itu sendiri.
Karena itu, pertanyaan yang perlu terus kita ajukan bukan hanya: “Sudahkah amanat qanun dijalankan?” Tetapi juga: “Sudahkah para seniman merasakan manfaat dari amanat itu?” Jika jawaban atas pertanyaan kedua ini belum memuaskan, maka pekerjaan besar pembangunan kebudayaan Aceh sesungguhnya masih menunggu untuk dituntaskan.
