Penilaian Terhadap Kepemimpinan Prabowo: Kembali ke Masa Lalu atau Berorientasi Masa Depan?
Ray Rangkuti, seorang pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, menyampaikan pandangan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya lebih berorientasi pada masa lalu dibandingkan masa depan. Ia menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan dalam pemerintahan ini memiliki ciri khas kepemimpinan Orde Baru, yaitu sistem yang mengutamakan kontrol sentral dan perluasan kewenangan lembaga keamanan.
Ciri Khas Kepemimpinan Orde Baru
Beberapa ciri khas dari era Orde Baru yang kini muncul dalam pemerintahan Prabowo antara lain:
- Perluasan kewenangan tentara dan polisi dalam ranah sipil
- Peningkatan peran militer dan kepolisian dalam pengambilan keputusan
- Munculnya praktik nepotisme di berbagai level pemerintahan
Nepotisme adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan keuntungan, jabatan, atau fasilitas kepada keluarga, kerabat, atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang adil. Hal ini dapat merusak prinsip keadilan dan meritokrasi dalam pemerintahan.
Wacana Pilkada Melalui DPRD
Salah satu isu yang sedang ramai dibicarakan adalah wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Ide ini dikemukakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menilai bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu langsung terlalu mahal. Menurutnya, dengan melakukan Pilkada melalui DPRD, proses ini akan lebih efisien.
Namun, Ray Rangkuti menilai bahwa jika wacana ini dilakukan, maka arah pemerintahan Prabowo akan beralih dari sistem desentralisasi menuju sentralisasi. Sentralisasi adalah sistem di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan berada di tangan pusat, sementara desentralisasi memberikan otonomi lebih besar kepada daerah.
Kepercayaan Publik terhadap DPRD
Menurut Ray Rangkuti, DPR dan DPRD saat ini tidak dipercaya oleh rakyat. Ia menyoroti fakta bahwa DPR sering kali menjadi salah satu lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana rakyat bisa memberikan kepercayaan kepada DPRD untuk memilih calon kepala daerah, padahal mereka sendiri tidak percaya kepada lembaga tersebut?
- “Ini yang faktual nih ya. Enggak bicara sistem kita. Bagaimana kita menyerahkan kedaulatan memilih kepada anggota DPRD di tengah merosotnya kepercayaan kepada mereka.”
- “Kalau kita tanya, kita buat deretan ini 10 lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik, nomor satunya itu itu DPR. DPR, DPRD sama itu.”
Prabowo dan Biaya Pemilu
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan perubahan sistem politik di Indonesia, termasuk mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menyampaikan pernyataan ini saat pidato dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar. Prabowo menilai bahwa sistem pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dan biaya yang tinggi.
Ia juga memberikan contoh negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang telah menerapkan sistem serupa. Dengan demikian, anggaran negara bisa dialokasikan untuk program pemerintah lainnya, seperti makanan bergizi gratis bagi anak-anak dan perbaikan sekolah.
Kesimpulan
Pandangan Ray Rangkuti menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo tampaknya lebih mirip dengan sistem Orde Baru daripada langkah-langkah progresif yang bertujuan membangun masa depan. Dari perluasan kewenangan militer hingga wacana Pilkada melalui DPRD, setiap kebijakan yang diambil menimbulkan pertanyaan tentang orientasi pemerintahan yang sebenarnya.
