Penggunaan SAL untuk Menutup Defisit: Tantangan dan Kritik
Pemerintah dalam pengelolaan anggaran terlihat cukup agresif dalam menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Salah satu contohnya adalah penggunaan dana tersebut untuk menutup defisit anggaran, yang menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Di sisi lain, kebijakan penggunaan SAL yang terlalu agresif berpotensi mengikis bantalan fiskal negara.
Dalam catatan Bisnis, hingga Desember 2025, pemerintah telah menggunakan dana cadangan senilai Rp377,6 triliun atau 82,1% dari total SAL sebesar Rp459,5 triliun. Dana ini digunakan untuk membiayai dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Berikut beberapa penggunaan utama SAL:
Penambal defisit: Pemerintah menggunakan dana SAL sebesar Rp85,6 triliun untuk menambal defisit anggaran. Penggunaan ini menjadi implikasi dari ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi target penerimaan pajak tahun 2025. Proyeksi paling optimistik menyebutkan bahwa penerimaan pajak hanya akan mencapai Rp2.005 triliun. Penggunaan SAL untuk menambal defisit telah disetujui oleh pemerintah dengan dukungan DPR pada Juli 2025, saat menteri keuangannya adalah Sri Mulyani Indrawati.
Pembiayaan koperasi desa merah putih (KDMP): Sebesar Rp16 triliun dana SAL dialokasikan ke Himbara untuk kepentingan pembiayaan KDMP.
Penempatan dana di sistem perbankan: Rp200 triliun ditempatkan ke Himbara dengan tujuan meningkatkan likuiditas di sistem perbankan. Harapan pemerintah adalah agar likuiditas cair dapat memacu penyerapan kredit secara optimal. Namun, hasilnya belum terlihat signifikan karena pertumbuhan kredit perbankan masih di level 7%-an, jauh dibawah capaian tahun lalu yang rata-rata di atas dua digit.
Peningkatan kredit: Penambahan dana sebesar Rp76 triliun ke sistem keuangan bertujuan untuk memacu kredit dan akhirnya menggerakkan roda perekonomian. Meski demikian, kebijakan penempatan dana senilai Rp200 triliun belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Strategi Tambal Sulam dalam Pengelolaan Utang
Pemerintah menggunakan berbagai strategi untuk menjaga efisiensi biaya utang. Salah satunya adalah rekayasa tenor utang melalui skema debt switching, yaitu penukaran utang. Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah aktif melakukan debt switching bersama Bank Indonesia (BI) melalui skema burden sharing, maupun dengan lembaga multilateral.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun yang telah mendapat restu DPR. Tujuannya adalah mengurangi target penerbitan SBN di pasar, sehingga suplai obligasi negara tetap terjaga. Dari sisi manajemen kas, Kementerian Keuangan menerapkan langkah prefunding dan menempatkan dana likuiditas sekitar Rp200 triliun di perbankan umum sebagai penyangga kas negara.
Kritik dari Pengamat Ekonomi
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada penggunaan SAL untuk menutup celah defisit. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyatakan bahwa penggunaan SAL dalam jumlah besar mencerminkan tekanan nyata pada sisi penerimaan negara, sementara belanja pemerintah bersifat kaku.
Jika SAL terlalu sering digunakan untuk menutup celah pembiayaan rutin, fungsi utama SAL sebagai peredam kejut akan hilang. Akibatnya, ruang gerak pemerintah akan menyempit ketika terjadi guncangan ekonomi eksternal yang lebih besar. Selain itu, ketergantungan pada SAL berpotensi melemahkan disiplin fiskal jangka menengah karena pemerintah bisa saja menunda reformasi fundamental seperti perbaikan rasio pajak terhadap PDB dan efisiensi belanja.
Indef mendesak pemerintah untuk menetapkan aturan main yang jelas terkait penggunaan SAL. Idealnya, SAL hanya boleh digunakan untuk menutup guncangan penerimaan yang bersifat sementara, bukan untuk membiayai belanja rutin. Pemerintah perlu memastikan penggunaan SAL bersifat selektif dan ada batas minimum SAL yang dijaga agar tidak menciptakan ilusi ruang fiskal yang semu.
