Pentingnya Kolaborasi dalam Penanganan Sampah Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menekankan bahwa penanganan sampah di Jakarta membutuhkan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak. Ia menyoroti pentingnya edukasi masyarakat dan pembenahan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Ancaman krisis sampah masih menghantui Jakarta akibat pengelolaan yang belum optimal. Menurut Kenneth, masalah ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga butuh kolaborasi antara masyarakat dan perangkat wilayah.
“Masalah sampah saat ini belum ditangani secara maksimal. Kita melihat banyak titik penumpukan, pengangkutan yang tidak tepat waktu, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya,” ujarnya.
Program Edukasi Sampah
Kenneth menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta harus merancang program edukasi yang menyasar langsung ke masyarakat. Program tersebut tidak cukup hanya bersifat sosialisasi, tetapi harus aplikatif dan berkelanjutan.
“Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang bagaimana memilah sampah organik dan anorganik, bagaimana mengurangi sampah dari rumah tangga, hingga bagaimana memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai ekonomis,” jelasnya.
Peran perangkat wilayah seperti walikota, camat, lurah hingga RT dan RW sangat diperlukan dalam memastikan pengelolaan sampah efektif di tingkat akar rumput.
“Penanganan sampah tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi, tetapi harus kolaboratif. RT, RW, hingga komunitas warga harus dilibatkan secara nyata,” tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Potensi Darurat Sampah
Kenneth juga mengingatkan Jakarta berpotensi menghadapi kondisi darurat sampah jika tidak ada perbaikan signifikan, terutama dalam pengangkutan dan pengelolaan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
“Ke depan, Jakarta bisa masuk fase darurat sampah kalau tidak ada langkah cepat. TPS harus dikelola disiplin waktu. Jangan sampai sampah menumpuk berhari-hari karena keterlambatan pengangkutan. Ini bukan hanya soal estetika kota, tapi juga kesehatan masyarakat,” bebernya.
Insentif Bagi Masyarakat
Untuk itu, Kenneth mendorong adanya skema insentif bagi masyarakat maupun petugas lapangan yang berkontribusi dalam pengelolaan sampah.
“Kita perlu juga memikirkan skema insentif. Masyarakat yang disiplin memilah sampah harus diberikan penghargaan atau ada manfaat ekonomi bagi mereka,” ujarnya.
Selain itu, Kenneth meminta Pemprov DKI Jakarta menyusun regulasi yang lebih tegas dan sistematis, serta membangun ekosistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
“Tidak bisa lagi parsial. Sistem harus dibentuk dari sumber sampah, pengangkutan, hingga pengolahan akhir,” tegasnya.
Edukasi Melalui Berbagai Kanal
Dalam aspek edukasi, ia menekankan pentingnya kampanye publik secara masif melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk transportasi umum, televisi, dan media sosial.
“Edukasi harus diperluas. Bisa melalui Bus Transjakarta, televisi, hingga media sosial. Harus ada satu narasi besar tentang pengelolaan sampah yang terus disampaikan ke masyarakat secara konsisten. Ini soal perubahan perilaku, jadi tidak bisa instan,” tuturnya.
Belajar dari Negara Lain
Kenneth membeberkan sejumlah negara di Asia telah menunjukkan praktik pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Seperti Singapura, menerapkan aturan ketat dengan dukungan teknologi insinerasi modern yang mampu mengubah limbah menjadi energi.
“Lalu di Jepang, masyarakat diwajibkan memilah sampah secara rinci. Kepatuhan warga yang tinggi, ditopang edukasi sejak dini, menjadi kunci keberhasilan sistem tersebut. Dan sementara Korea Selatan mengandalkan pendekatan berbasis teknologi dan insentif ekonomi, termasuk sistem pembayaran berdasarkan volume sampah yang dihasilkan,” bebernya.
Transformasi di Taiwan dan Malaysia
Transformasi juga dilakukan Taiwan yang berhasil keluar dari krisis sampah melalui kebijakan tegas dan partisipasi publik. Adapun Malaysia terus berbenah melalui pengurangan plastik dan peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan akhir.
Kerja Sama dengan Danantara
Kenneth menyambut positif penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta, dengan Danantara terkait rencana pembangunan dua fasilitas PLTSa.
Menurutnya, kerja sama tersebut dapat menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks di Jakarta, sekaligus mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif.
“Pada prinsipnya kami mendukung langkah Pemprov yang mencoba mencari solusi inovatif terhadap persoalan sampah. PLTSa bisa menjadi salah satu jawaban, asalkan dirancang dengan matang dan transparan,” ujarnya.
Keberlanjutan dan Pengawasan
Meski demikian, Kenneth mengingatkan agar proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, serta keberlanjutan.
“Harus dipastikan teknologi yang digunakan ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi baru. Jangan sampai niat menyelesaikan masalah sampah justru menimbulkan persoalan lain. Lalu saya minta semua prosesnya harus transparan. Saya tentu akan melakukan fungsi pengawasan agar proyek ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Prioritas Utama Edukasi dan Pemilahan Sampah
Kenneth mengingatkan bahwa keberadaan PLTSa tidak boleh mengabaikan upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Edukasi dan sistem pemilahan tetap harus menjadi prioritas utama.
“PLTSa ini solusi hilir. Tapi hulu tetap harus dibenahi. Edukasi, pemilahan sampah, dan pengurangan dari rumah tangga tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Jakarta.
“Kalau ini dijalankan dengan baik, bisa menjadi salah satu terobosan penting. Tapi harus dikawal bersama agar tidak hanya jadi proyek semata,” tutur Kenneth.
“Kalau kita serius membenahi dari sekarang, saya yakin persoalan ini bisa dikendalikan. Tapi kalau dibiarkan, dampaknya akan semakin luas, baik lingkungan, kesehatan, maupun kualitas hidup warga,” tutupnya.
