Author: admin_indonesiadiscover

Prestasi Menggembirakan dari Kanwil Ditjenpas Kalteng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah (Kanwil Ditjenpas Kalteng) berhasil meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah Ditjenpas Terbaik se-Indonesia di bidang Dukungan Manajemen Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi bukti atas kinerja optimal dan tata kelola manajemen yang efektif selama tahun 2025. Acara penganugerahan berlangsung di Shangri-La Hotel Jakarta pada Selasa, 16 Desember. Penghargaan ini diberikan dalam rangka kegiatan refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk evaluasi sekaligus memberikan apresiasi kepada satuan kerja berprestasi di lingkungan pemasyarakatan. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto,…

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang baru saja disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. PP ini menjadi dasar perhitungan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Yassierli menjelaskan bahwa dalam formula UMP 2026, komponen alfa atau indeks tertentu mengalami perluasan dibandingkan aturan sebelumnya. Namun, komponen lain seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlaku. Ia menyampaikan bahwa nilai alfa yang ditetapkan oleh Presiden adalah antara 0,5 hingga 0,9. “Alfa ini diambil oleh Pak Presiden, dengan rentang 0,5 sampai 0,9,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025). Lebih…

Perang di Perbatasan Thailand dan Kamboja Pertempuran antara Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah beberapa minggu berlangsung. Kedua negara tetangga di Asia Tenggara ini saling menyalahkan atas kekerasan yang terjadi, dengan jumlah korban meningkat pesat. Dalam situasi yang semakin memburuk, Thailand menuntut Kamboja untuk menjadi yang pertama mengumumkan gencatan senjata. Tuntutan Thailand Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Maratee Nalita Andamo, menyatakan bahwa Kamboja harus mengumumkan gencatan senjata terlebih dahulu karena mereka dianggap sebagai pihak yang menyerang wilayah Thailand. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara kedua negara dalam upaya pembersihan ranjau di perbatasan. Bentrokan antara kedua negara terjadi sejak…

Tora Sudiro: Perubahan Prioritas Setelah Jadi Kakek Setelah resmi menyandang status sebagai seorang kakek, Tora Sudiro mulai memikirkan masa depan dan kebutuhan finansial yang lebih matang. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran cucu membuatnya merasa perlu untuk lebih mempersiapkan dana darurat dan tabungan masa tua. “Belum (pensiun), kan maksudnya sudah punya cucu ya kan. Udah pikirannya kan udah, ‘Wah masa beli motor lagi’ gitu,” ujar Tora Sudiro ketika ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Tora menyadari bahwa dengan usia yang semakin bertambah, ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada penghasilan dari syuting. Oleh karena itu, ia mulai berusaha menabung untuk masa…

Penetapan UMK Badung Tahun 2026 Masih Menunggu Kebijakan Pusat Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) hingga pertengahan Desember 2025 belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung Tahun 2026. Penetapan ini juga masih dalam proses pembahasan, karena pihak terkait masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung, Putu Eka Merthawan, mengakui bahwa saat ini belum ada keputusan final terkait UMK 2026. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak berani mengambil langkah penentuan UMK tanpa adanya pedoman dari pihak pusat. “Penentuan UMK harus dilakukan secara normatif dan berpedoman pada regulasi yang berlaku,…

Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur upah minimum di setiap provinsi. Salah satu peraturan terbaru adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Upah Minimum Provinsi 2026, yang menetapkan indeks alfa antara 0,5 hingga 0,9. Keputusan ini mendapat beragam respons dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah tidak lagi memberlakukan kenaikan upah yang seragam secara nasional. Hal ini dinilai lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, penetapan indeks alfa pada rentang 0,5–0,9 dinilai lebih mengakomodasi aspirasi pekerja. Dalam pembahasan sebelumnya, para pengusaha mengusulkan indeks alfa…