Indonesiadiscover.com.CO.ID, JAKARTA – Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurrahman menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 secara makro terlihat kuat. Namun, lanjut Rizal, pasar keuangan justru memberikan sinyal yang berbeda melalui pelemahan rupiah hingga mendekati Rp 17.400 per dolar AS.
“Ini menunjukkan pasar tidak hanya melihat angka pertumbuhan headline, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan tersebut,” ujar Rizal saat dihubungi Indonesiadiscover.com di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Dalam banyak kasus, ucap Rizal, pertumbuhan yang terlalu ditopang stimulus fiskal atau belanja pemerintah yang sangat tinggi dan konsumsi jangka pendek belum tentu diikuti penguatan fundamental eksternal maupun kepercayaan investor. Jika ditelaah lebih dalam, sambung Rizal, struktur pertumbuhan kuartal I 2026 masih didominasi konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
“Terutama efek musiman Ramadhan-Idul Fitri, percepatan belanja negara, serta program sosial seperti MBG,” lanjut Rizal.
Sementara itu, ucap dia, tekanan eksternal justru meningkat. Rizal menyampaikan harga minyak dunia masih berada di atas 100 dolar AS per barel sehingga memperbesar beban impor energi dan risiko subsidi. Di saat yang sama, lanjut Rizal, kepemilikan asing di SBN terus turun dalam setahun terakhir, yield SBN cenderung naik, dan tekanan terhadap APBN mulai terlihat dengan defisit mencapai sekitar 0,93 persen PDB per Maret 2026.
“Artinya, pasar membaca adanya risiko fiskal dan eksternal yang lebih besar dibanding optimisme pertumbuhan domestik,” lanjutnya.
Selain itu, Rizal menyampaikan ada indikasi pertumbuhan belum sepenuhnya mencerminkan penguatan sektor produktif. Ia mengatakan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April 2026 sudah kembali masuk zona kontraksi, investasi belum melonjak agresif, dan daya beli kelas menengah masih tertahan akibat tekanan biaya hidup dan tingginya suku bunga.
“Jadi secara ekonomi, kondisi ini bukan sepenuhnya janggal, tetapi menunjukkan adanya disconnect antara pertumbuhan statistik dengan persepsi pasar dan kondisi riil di lapangan,” kata Rizal.
Rizal mengatakan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia menyampaikan stabilitas nilai tukar pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kredibilitas fiskal, ketahanan eksternal, dan keyakinan investor terhadap arah ekonomi ke depan.
CELIOS Sebut Anomali
Sebelumnya Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda juga mengkritisi pernyataan pemerintah yang menyatakan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen. Huda menyebut angka tersebut tertinggi sejak 2012 dan dua periode pemerintahan Jokowi pun tidak mampu mencapai 5,6 persen.
“Namun demikian, ada anomali kondisi terhadap hasil perhitungan pemerintah tersebut,” ujar Huda saat dihubungi Indonesiadiscover.com di Jakarta, Selasa (5/5/2026) lalu.
Anomali pertama, ucap Huda, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025, yakni tumbuh sebesar 5,52 persen (2026) dari 4,96 persen (2025). Padahal, berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Maret 2026 sebesar 122,9 basis poin atau turun dibandingkan Januari 2026 sebesar 127,0 basis poin.
“Tahun lalu juga mengalami penurunan serupa meskipun lebih tajam. Biasanya, IKK ini mencerminkan pergerakan konsumsi rumah tangga, namun menurut data BPS, ternyata tidak,” sambung Huda.
Lebih menarik lagi, lanjut Huda, pertumbuhan konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya mengalami perlambatan dibandingkan kuartal I 2025. Padahal, ada momen Ramadhan-Lebaran yang seharusnya dapat mendongkrak.
“Sedangkan tahun lalu tumbuh 6,86 persen, tapi konsumsi rumah tangga jauh lebih lambat. Jadi ada anomali dalam perhitungan konsumsi rumah tangga yang dilakukan oleh BPS,” ungkap Huda.
Anomali kedua, Huda sampaikan, konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan empat kuartal sebelumnya. Pada kuartal I 2026, konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh 6,91 persen, sedangkan empat kuartal sebelumnya tercatat sebesar 6,15 persen (kuartal I 2025), 6,48 persen (kuartal II 2025), 6,41 persen (kuartal III 2025), dan 6,35 persen (kuartal IV 2025).
Namun demikian, ucap Huda, jasa transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 8,04 persen. Huda mengatakan hal ini jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu yang tumbuh masing-masing 9,01 persen, 8,52 persen, 8,62 persen, dan 8,98 persen pada kuartal I hingga kuartal IV 2025.
“Begitu pula dengan jasa informasi dan komunikasi yang mengalami perlambatan pada periode yang sama. Anomali di sektor ini sangat terasa ketika konsumsi kita tidak ditopang oleh jasa terkait,” ucap dia.
Anomali ketiga terdapat pada pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Huda mengatakan kali ini yang tumbuh tinggi adalah PMTB subkendaraan seperti mesin yang pada tahun lalu dianggap sebagai penyumbang signifikan PMTB. Ia mengatakan kendaraan yang menjadi penyumbang PMTB juga dihasilkan dari impor kendaraan.
Huda menyampaikan PMTB subkendaraan berhasil tumbuh sebesar 12,39 persen, namun di satu sisi pertumbuhan untuk industri alat angkutan terkontraksi hingga minus 5,02 persen. Dia menduga angka PMTB kendaraan ini disumbang oleh impor kendaraan untuk keperluan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Pada akhirnya, impor KDKMP ini jadi justifikasi PMTB kendaraan mengalami pertumbuhan yang luar biasa tinggi, tapi industrinya lemah,” ujar Huda.
Anomali keempat, lanjut Huda, industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup tinggi sehingga melambat pada kuartal I 2026 jika dibandingkan tiga kuartal sebelumnya, yakni hanya tumbuh sebesar 5,04 persen. Huda mengatakan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga mengalami penurunan pada Maret 2026 dibandingkan Februari 2026.
Pada Februari, sambung dia, PMI manufaktur meningkat karena kegiatan stok untuk momen Lebaran (Maret 2026), kemudian turun lagi karena situasi ekonomi. April 2026, lanjut Huda, PMI manufaktur sudah berada di bawah level ekspansi.
Huda memaparkan industri tembakau, karet dan plastik, serta otomotif mengalami kontraksi. Industri makanan dan minuman tumbuh cukup tinggi di angka 7,04 persen.
“Kemungkinan besar akibat adanya penyerapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika benar, maka perlu dipertanyakan bagaimana kontribusi dari UMKM jika industri makanan dan minuman yang mendapatkan manfaat besar dari program MBG,” lanjut Huda.
Huda menyoroti anomali pertumbuhan industri yang jauh melambat, namun pertumbuhan ekonomi justru sangat tinggi. Padahal, ucap Huda, kontribusi dari sektor industri pengolahan mencapai 19 persen. “Jadi, sekali lagi BPS menunjukkan data yang disampaikan tidak kredibel, hanya ingin membuat presiden senang, tapi tidak melaporkan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat,” kata Huda.
Unggul Diantara Negara G20
Sementara itu, Pemerintah menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen sebagai sinyal kuatnya daya tahan ekonomi nasional. Angka ini bahkan melampaui sejumlah negara anggota G20.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dibanding beberapa negara besar seperti Amerika Serikat yang tumbuh sekitar 2,7 persen, Korea Selatan 3,6 persen, hingga China sekitar 5 persen.
“Pertumbuhan kita 5,61 persen ini di atas beberapa negara G20,” ujarnya dalam Taklimat Media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa sore.
Menurut dia, capaian tersebut didorong kuat oleh konsumsi masyarakat, terutama saat momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang meningkatkan mobilitas dan belanja. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi penopang penting. Realisasi belanja negara meningkat signifikan pada awal tahun, antara lain melalui program stimulus dan penyaluran tunjangan hari raya.
Namun, pemerintah mengakui tantangan menjaga laju pertumbuhan pada kuartal II tidak ringan. Tanpa momentum musiman seperti Lebaran, aktivitas konsumsi berpotensi melandai. Untuk itu, pemerintah akan mengandalkan belanja negara serta menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui penyaluran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai insentif.
“Belanja pemerintah akan kita genjot, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Airlangga.
Di sisi lain, tekanan global juga masih membayangi, termasuk perlambatan ekspor dan dinamika sektor manufaktur. Meski demikian, indikator ekonomi domestik dinilai masih cukup kuat. Pemerintah berharap momentum pertumbuhan tetap terjaga sepanjang tahun, sekaligus menjadi bantalan terhadap ketidakpastian ekonomi global.
