Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Dana BUMDes Dipertanyakan
Penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana BUMDes Bumi Harapan di Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan publik. Hal ini karena proses penetapan tersebut dinilai terlalu cepat tanpa adanya bukti resmi kerugian negara yang jelas. Berbagai pihak, termasuk ahli hukum, menyoroti pentingnya perhitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang, bukan hanya simulasi dari penyidik atau keterangan saksi.
Persoalan Kerugian Negara
Dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri PPU, kuasa hukum tersangka K menghadirkan Dr. Muhammad Arif Setiawan, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka seharusnya didahului oleh bukti kerugian negara yang jelas. Menurutnya, kerugian negara tidak cukup disimpulkan dari keterangan saksi atau dokumen kegiatan, melainkan harus dihitung resmi oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau belum ada hitungan resmi kerugian negara, penetapan tersangka terlalu dini,” ujarnya. Ahli juga menekankan bahwa dokumen penyidik sejauh ini hanya menunjukkan dugaan masalah administrasi, belum membuktikan adanya kerugian negara. Simulasi perhitungan yang dibuat penyidik dinilai tidak bisa dijadikan dasar tunggal penetapan tersangka.
Perbedaan Angka Kerugian
Kuasa hukum K, Darma Tyas Utomo, menyoroti perbedaan nilai kerugian negara yang muncul ke publik. Kejaksaan Negeri PPU sempat menyebut kerugian sementara hampir Rp5 miliar, namun sebelumnya angka yang dipaparkan mencapai Rp8 miliar. Perbedaan ini dianggap menunjukkan belum adanya kepastian perhitungan resmi.
“Kalau angkanya saja belum jelas, status tersangka jelas menimbulkan masalah hukum,” kata Darma Tyas. Hal ini memperkuat argumen bahwa proses penetapan tersangka harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan berdasarkan data yang valid.
Tiga Tersangka dalam Kasus Ini
Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri PPU telah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Direktur BUMDes Bumi Harapan (K), mantan Kepala Desa Bumi Harapan (IL), dan mantan Kasi Kesejahteraan Desa Bumi Harapan (MF). Mereka diduga menyelewengkan dana hasil pengelolaan pelabuhan desa pada periode 2022–2024.
Sidang praperadilan akan berlanjut dengan penyampaian kesimpulan dari kedua pihak pada Selasa (10/2/2026), dan putusan dijadwalkan dibacakan Rabu (11/2/2026). Saat ini ketiga tersangka sudah ditahan.
Proses Penyidikan dan Penghitungan Kerugian
Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari PPU, Christoper Bernata, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah. Perkara yang disidik berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana pengelolaan kepelabuhanan BUMDes Desa Bumi Harapan.
Penyidikan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan pada periode 2022 hingga akhir 2024, saat para tersangka masih menjabat. IL merupakan mantan kepala desa, sementara K menjabat sebagai direktur BUMDes. Kedua tersangka diduga bersama-sama melakukan musyawarah desa khusus (musdessus) yang tidak sah, untuk menentukan besaran setoran BUMDes kepada desa.
“Dalam praktiknya, hasil dari setiap kapal yang sandar nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan setoran yang disampaikan setiap bulan. Dari situ ditemukan selisih antara jumlah kapal yang sandar dengan setoran yang masuk ke BUMDes,” kata Christoper.
Saat ini, penyidik masih melakukan proses penghitungan kerugian negara. Berdasarkan estimasi awal, nilai kerugian negara ditaksir hampir mencapai Rp5 miliar. “Untuk perkara ini, kami sudah mengantongi alat bukti surat, keterangan saksi, serta persesuaian petunjuk,” ujarnya.
Perbaikan Tata Kelola BUMDes
Menurut penyidik, tata kelola BUMDes saat ini telah mengalami perbaikan. Direktur BUMDes telah berganti, sistem penyetoran telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, serta musyawarah desa telah dilaksanakan ulang.
“Ini menjadi titik terang bahwa sebelumnya tata kelola yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya.
