Upaya Pemerintah dalam Menertibkan Pertambangan Ilegal
Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat upaya penertiban aktivitas pertambangan ilegal. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola sektor sumber daya alam (SDA) yang lebih transparan dan akuntabel. Tindakan tersebut diambil setelah adanya indikasi kebocoran penerimaan negara yang signifikan akibat praktik pertambangan tanpa izin serta pelanggaran dalam rantai pasok komoditas mineral.
Penegakan Hukum di Kalimantan Barat
Di Kalimantan Barat, penegakan hukum di sektor pertambangan mineral menjadi fokus utama. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi setempat baru saja melakukan penggeledahan di lima lokasi strategis terkait dugaan tindak pidana korupsi pada aktivitas pertambangan bauksit. Operasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan aktivitas penjualan ekspor dan proses perizinan usaha di wilayah tersebut.
Penggeledahan tidak hanya dilakukan pada kantor perusahaan di Kabupaten Ketapang, tetapi juga merambah ke sejumlah instansi regulator di Pontianak, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM, hingga Kantor Inspektur Tambang Kementerian ESDM. Langkah ini merupakan bagian dari proses hukum yang profesional untuk memastikan akuntabilitas dalam sektor pertambangan bauksit.
Target Penertiban Fisik oleh Satgas PKH
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Satgas Halilintar terus mempercepat penguasaan kembali lahan pertambangan yang melanggar ketentuan. Hingga akhir tahun ini, Satgas menargetkan sebanyak 75 perusahaan tambang yang dinilai bermasalah untuk masuk dalam daftar penertiban fisik.
Ketua Satgas Halilintar PKH Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menjelaskan bahwa selain fokus pada penagihan denda administratif, pihaknya juga masif melakukan penyegelan lokasi di lapangan. Sampai saat ini, sebanyak 51 perusahaan telah resmi dikuasai kembali oleh negara.
“Target kami hingga akhir tahun ini minimal harus bisa menguasai kurang lebih 75 perusahaan yang sudah dilakukan verifikasi. Jadi, verifikasi ini terus berjalan,” ujar Mayjen Febriel.
Tantangan dalam Penertiban Pertambangan Ilegal
Menurut Febriel, tantangan terbesar di lapangan adalah praktik tambang dengan pola hit and run yang umumnya terjadi di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau wilayah koridor. Untuk mengatasi hal ini, Satgas telah mengamankan 63 unit alat berat dalam operasi di wilayah operasional pertambangan untuk memitigasi kerusakan hutan lebih lanjut.
Pendapat Anggota DPR RI
Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menilai praktik pertambangan ilegal sebagai ancaman serius yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang menggunakan pendekatan extraordinary melalui pembentukan satgas khusus.
“Itu yang artinya saya sangat hormat sama kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang melakukan tindakan extraordinary, yaitu dengan membentuk Satgas PKH dan juga Satgas Halilintar,” tegas Ramson.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti rumitnya penelusuran subjek hukum di balik tambang ilegal karena struktur kepemilikan saham yang berlapis. Menurut dia, keberadaan Satgas sangat krusial dalam 5 hingga 10 tahun ke depan untuk menciptakan kepastian hukum di sektor ekstraktif.
“Harus seperti itu supaya ada jadinya efek jeranya bagi yang mau melakukan tindakan-tindakan ilegal di dalam sektor pertambangan,” pungkasnya.
