Kontroversi Beasiswa LPDP: Dari Kebanggaan Anak Warga Negara Inggris Hingga Perdebatan Nasionalisme
Seorang alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bernama Dwi Sasetyaningtyas kini menjadi sorotan publik setelah unggahannya di media sosial menuai kontroversi. Ia dituduh merendahkan Indonesia, negara yang membiayai pendidikannya melalui beasiswa. Isu ini muncul setelah ia mengunggah konten yang menyatakan kebanggaannya terhadap status kewarganegaraan Inggris anak keduanya.
Dalam salah satu tulisan yang viral, Dwi menulis, “Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA.” Kalimat tersebut cepat menyebar dan memicu reaksi keras dari warganet. Banyak netizen menilai pernyataan itu tidak bijak, terlebih diucapkan oleh seseorang yang sedang menikmati fasilitas pendidikan dari negara.
Pernyataan Dwi memicu debat publik tentang etika, nasionalisme, dan tanggung jawab moral seorang awardee terhadap negara yang telah membiayai studinya. Netizen juga mulai mengulas kehidupan pribadinya, termasuk menyoroti dugaan bahwa suaminya belum menuntaskan kewajiban sebagai penerima LPDP.
LPDP Menyampaikan Pernyataan Resmi
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini. Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso menyampaikan bahwa pihaknya menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Dwi Sasetyaningtyas. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa.
Dwi Larso menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, seluruh awardee dan alumni LPDP memiliki kewajiban melaksanakan masa pengabdian atau kontribusi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. Dalam kasus Dwi, yang menempuh studi magister selama dua tahun, kewajibannya adalah lima tahun.
Menurut Dwi, DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, menurutnya LPDP tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan DS.
Meskipun demikian, LPDP akan tetap berupaya melakukan komunikasi dengan DS untuk mengimbau agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memperhatikan sensitivitas publik, serta memahamkan kembali bahwa penerima beasiswa LPDP mempunyai kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri.
Wamen Stella Menyentil
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie menyentil Dwi Sasetyaningtyas yang viral karena konten “cukup saya WNI, anak jangan”. Stella mengingatkan bahwa beasiswa dari negara adalah amanah, bukan sekadar fasilitas.
“Kontroversi yang muncul belakangan ini pada dasarnya mencerminkan kegagalan pendidikan moral pada tahap awal kehidupan. Beasiswa tidak dipahami sebagai amanah, melainkan sekadar fasilitas. Di sinilah letak persoalannya,” ujar Stella.
Stella juga mengingatkan bahwa rasa terima kasih kepada Indonesia tidak selalu harus diwujudkan dengan segera pulang ke Tanah Air. Dalam banyak kasus, bertahan lebih lama di luar negeri hingga mencapai posisi berpengaruh justru membawa manfaat yang lebih luas bagi Indonesia.
Kritik terhadap Struktur Beasiswa LPDP
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Sarmuji mengkritik beasiswa LPDP selama ini mayoritas hanya dinikmati oleh orang kaya saja. Ia mengungkit berbagai persyaratan LPDP, yang membuat anak-anak miskin kesulitan memenuhi persyaratan tersebut.
Sarmuji berpendapat, persoalan utama terkait LPDP adalah struktur persyaratannya secara faktual lebih mudah dipenuhi oleh kelompok yang ekonominya sudah kuat. Ia menilai bahwa standar akademik harus dijaga, tetapi hambatan bahasa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, seharusnya bisa dibantu dan ditingkatkan melalui program persiapan atau afirmasi yang memadai.
Ia menambahkan, kemampuan memenuhi standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses pada sekolah berkualitas dan kursus bahasa Inggris yang memadai, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu menghadapi keterbatasan besar.
