Pengamanan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat
Pengamanan aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan kelompok masyarakat sipil di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini dilakukan dengan ketat. Sebanyak 18.504 personel dikerahkan untuk mengamankan sekaligus melayani aksi unjuk rasa di berbagai titik di Jakarta Pusat.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung, memimpin langsung pengamanan di Zona 1, kawasan Ring 1 DPR/MPR RI. Personel mulai disiagakan sejak pukul 07.00 WIB dengan melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Sementara itu, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana memimpin pelayanan pengamanan di wilayah hukum Polsek Metro Gambir.
Pembagian Zona Pengamanan
Pengamanan aksi dibagi ke dalam enam zona untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan. Berikut penjelasan tentang pembagian zona:
- Zona 2 mencakup sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi.
- Zona 3 meliputi Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia, dan TL Asia Afrika.
- Zona 4 berada di kawasan Gerbang Pancasila.
- Zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK.
- Zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga, dan Ladokgi Atas.
- Personel juga ditempatkan di kawasan Bundaran HI dan Dukuh Atas untuk mengantisipasi pergerakan massa serta dampaknya terhadap lalu lintas.
Dalam pengamanan tersebut, polisi tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif saat melayani massa aksi.
Rekayasa Lalu Lintas
Selain pengamanan massa, personel lalu lintas disiapkan untuk melakukan pengaturan hingga pengalihan arus secara situasional. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan apabila kepadatan meningkat atau massa aksi menutup ruas jalan tertentu. Masyarakat yang hendak melintas di sekitar lokasi demonstrasi pun diminta memperhatikan perkembangan situasi di lapangan.
“Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat,” ujar Reynold.
Terkait kondisi lalu lintas, Reynold meminta pengguna jalan mengikuti arahan petugas dan memilih jalur alternatif apabila terjadi kepadatan. “Untuk pengguna jalan, kami mengimbau agar menghindari sementara titik-titik yang menjadi lokasi aksi apabila terjadi kepadatan. Ikuti arahan petugas di lapangan dan gunakan jalur alternatif. Rekayasa atau pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan,” katanya.
Imbauan untuk Tidak Melakukan Tindakan Anarkis
Di tengah pengamanan aksi, Reynold mengingatkan seluruh peserta demonstrasi agar tidak melakukan tindakan anarkis maupun merusak fasilitas umum. “Kami mengajak seluruh elemen yang terlibat untuk bersama-sama menjaga Jakarta Pusat tetap aman dan kondusif. Mari kita kawal penyampaian aspirasi ini agar berjalan dengan tertib, damai, dan tidak mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat,” pungkasnya.
Tuntutan AMPB di Depan DPR
Salah satu aksi yang digelar hari ini melibatkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama kelompok masyarakat sipil di depan Gedung DPR/MPR RI. Aksi tersebut diperkirakan diikuti ribuan massa dan dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB. Massa membawa dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menegaskan aksi tersebut bukan gerakan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, tuntutan yang disuarakan justru merupakan bentuk dukungan agar pemerintahan dapat berjalan lebih baik. “Kita fokus pada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik,” tegas Botok.
Botok juga membantah anggapan bahwa aksi warga Pati tersebut ditunggangi elite politik tertentu, termasuk kelompok yang disebut sebagai ‘Geng Solo’ maupun kelompok penguasa lainnya. “Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini adalah murni gerakan rakyat, rakyat biasa yang berasal dari kampung,” ujarnya.
