Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengatakan tidak terbitnya visa haji furoda tentu menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha travel haji dan umrah. Kendati demikian, tidak ada yang bisa dilakukan kecuai mengikhlaskan hal tersebut.
“Kita harus menanggapi ini seikhlas mungkin karena ini merupakan risiko di bisnis haji furoda. Bisa dapat dan bisa juga tidak. Kejadian ini sama persisi dengan tahun 2022 lalu,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (3/6).
Lebih lanjut, beberapa travel haji dan umrah memiliki berbagai skema dengan tidak terbitnya visa furoda ini, di antaranya semua uang direfund, deposit atau uang yang sudah ada dikonversi menjadi haji khusus dengan disetorkan uang BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) agar mendapatkan porsi di tahun yang akan datang, dan kombinasi sebagian dana dikembalikan dan sebagian disetorkan sebagai BPIH untuk mendapatkan porsi.
“Namun ada juga yang tidak sama sekali tidak melakukan ketiga hal ini. Mereka membatalkan sebagian dari uang yang sudah dibayarkan karena dampak dari biaya yang sudah dibayarkan seperti hotel, tiket pesawat dan lain sebagainya. Walaupun itu bergantung dari travelnya apakah ada perjanjian apabila gagal apakah biaya pembatalan berapa dan lainnya,” ujar Syam.
“Kalau di kami sudah saya putuskan tidak dipotong satu rupiah atau satu dolar pun yang sudah dibayarkan kepada kami. Kerugian ditanggung oleh kami sendiri,” lanjutnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Patuna Travel tersebut menyarankan bahwa ke depannya, sebagian dari visa haji nasional dapat disisihkan agar dapat diperuntukkan bagi mereka yang ingin menggunakan visa haji tanpa antre lama.
“Karena sekarang di haji khusus masa tunggu 8-9 tahun. Jadi antre tidak lama 1-2 tahun saja sudah bisa pergi haji. Pola ini bisa diusulkan dalam RUU Haji yang masih dalam tahap pembahasan. Jadi ada sekian persen kuota disisihkan bagi mereka yang mampu berangkat tanpa antre lama. Bukan tanpa maksud mencari keuntungan tapi ini bisa jadi subsidi bagi jemaah haji reguler yang selama ini memang membutuhkan,” tegas Syam.
“Misalnya visa untuk yang tidak mau menunggu lama bisa dikenakan untuk satu tahun US$10 ribu, dua tahun US$7.500, dan tiga tahun US$5 ribu. Cukup dibatasi sampai 3 tahun saja agar ada kombinasi dan variasi sesuai kemampuan dari calon jemaah,” sambungnya.
Dia mengatakan skema ini dapat meminimalisir risiko ketika Arab Saudi tidak menerbitkan visa furoda. Pemerintah juga dikatakan dapat mengeluarkan aturan terkait hal ini.
“Untuk teknis pendaftarannya tentu harus ada batas waktu. Misalnya jika sampai bulan syawal tidak keluar haji furoda maka sisa kuota penyisihan haji kita untuk haji furoda bisa dilakukan di sana tentu dengan mengajukan permohonan. Itu teknis yang bisa diatur dan harus fleksibel sifatnya agar prosesnya lebih cepat diatur sesuai kondisi yang ada. Karena ini biasanya tidak terpikirkan di tahun sebelumnya,” tandas Syam. (E-3)
