Kritik Gereja Katolik terhadap Kebijakan Luar Negeri AS
Pada hari Senin, sejumlah tokoh gereja Katolik senior di Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang mengecam kebijakan luar negeri Washington. Mereka menyatakan bahwa peran moral Amerika di panggung internasional sedang dipertanyakan, khususnya dalam konteks krisis di Ukraina, Venezuela, dan Greenland. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh tiga kardinal ternama, yaitu Uskup Agung Chicago Kardinal Blase J. Cupich, Uskup Agung Washington Kardinal Robert McElroy, dan Uskup Agung New York Kardinal Joseph William Tobin.
Dalam pernyataan mereka, para kardinal menyebut bahwa negara tersebut sedang mengalami “perdebatan terdalam dan paling intens tentang dasar moral tindakan Amerika di dunia sejak berakhirnya Perang Dingin.” Mereka menyoroti penggunaan kekuatan militer dalam beberapa situasi yang dinilai tidak etis, seperti intervensi militer di Venezuela dan ancaman Presiden Trump untuk mengambil alih Greenland dengan kekerasan.
Perlu diketahui, meskipun ketiga kardinal tidak secara eksplisit menyebut nama negara, konteks pernyataan mereka jelas merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Mereka menyerukan adanya kebijakan luar negeri yang benar-benar etis, di mana tindakan militer hanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam keadaan ekstrem, bukan sebagai instrumen rutin.
Surat kabar The New York Times melihat pernyataan ini sebagai peningkatan kritik dari Gereja Katolik terhadap pemimpin tertinggi AS. Pernyataan tersebut juga terinspirasi oleh visi Paus Leo XIV, yang konsisten menekankan kedaulatan negara dan menyerukan perdamaian di Ukraina serta mengkritik rencana Trump. Dalam pidato kebijakan luar negeri Vatikan awal Januari, Paus mengutip “diplomasi yang didasarkan pada kekuasaan” dan “provokasi perang.”
Eskalasi Tegangan AS-Eropa Soal Greenland
Isu Greenland menjadi salah satu titik panas dalam konflik antara AS dan Eropa. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan mengambil langkah tegas untuk menghilangkan apa yang disebutnya “ancaman Rusia” di Greenland. Ia menyatakan bahwa NATO telah memberi tahu Denmark selama 20 tahun bahwa mereka harus menyingkirkan ancaman Rusia dari Greenland, tetapi Denmark tidak mampu melakukan apapun. Trump menegaskan bahwa saatnya tiba dan hal itu akan dilakukan.
Pengumuman ini disampaikan setelah percakapan teleponnya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Ahad (18/1), yang membahas situasi keamanan di Greenland dan kawasan Arktik. Rutte menyatakan bahwa keduanya akan terus bekerja sama dan berencana bertemu di Davos akhir pekan itu.
Minat strategis AS atas Greenland, wilayah otonom Denmark, telah lama ada karena lokasi dan sumber dayanya, serta kekhawatiran atas aktivitas Rusia dan China. Untuk mendesak tujuannya, Trump pada Sabtu mengumumkan pemberlakuan tarif 10% terhadap barang dari delapan negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, mulai 1 Februari. Tarif ini akan dinaikkan menjadi 25% pada Juni sebagai respons atas penolakan mereka terhadap kendali AS atas Greenland.
Respons Kohesif Uni Eropa dan NATO
Tekanan ekonomi Trump memicu respons terkoordinasi dari Eropa. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengumumkan akan menggelar pertemuan luar biasa dalam beberapa hari ke depan untuk membahas rencana tarif AS tersebut. Costa menegaskan negara-negara anggota UE kembali mengukuhkan komitmen pada persatuan, hukum internasional, integritas teritorial, dan solidaritas dengan Denmark serta Greenland. Mereka menilai tarif itu akan merusak hubungan transatlantik dan tidak sejalan dengan perjanjian dagang, namun tetap membuka dialog konstruktif.
Di bidang keamanan, respons juga datang dalam bentuk militer. Kanada dilaporkan berencana mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke Greenland untuk latihan bersama NATO, mengikuti langkah Swedia, Belanda, Norwegia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Finlandia yang telah lebih dahulu mengumumkan rencana serupa. Langkah Kanada ini masih menunggu persetujuan Perdana Menteri Mark Carney.
Tentara Denmark menurunkan kapal di pelabuhan di Nuuk, Greenland, 18 Januari 2026. – (EPA/Mads Claus Rasmussen DENMARK OUT)
Pekan lalu, Angkatan Bersenjata Denmark juga menyatakan akan memperkuat pasukan mereka di Greenland melalui kerja sama dengan NATO. Langkah-langkah ini merupakan jawaban atas desakan Trump dan upaya kolektif untuk menjaga stabilitas kawasan Arktik.
Kedaulatan dan Stabilitas Global
Pulau terbesar di dunia itu tetap menjadi titik panas geopolitik. Pemerintah Denmark dan Greenland telah berulang kali memperingatkan AS untuk tidak merebut wilayah mereka dan menuntut agar kedaulatan mereka dihormati. Ketegangan antara aliansi transatlantik lama ini menguji batas-batas diplomasi, hukum internasional, dan etika kekuasaan dalam tatanan global yang semakin tidak stabil.
