Stok Pangan Indonesia Aman di Tengah Konflik Global
Pemerintah Indonesia memastikan bahwa stok pangan dalam kondisi aman meskipun terjadi konflik global antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS). Masyarakat diimbau untuk tidak panik dalam membeli bahan pokok. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional.
Pemerintah, kata dia, terus menjaga pasokan dan stabilitas harga melalui berbagai program, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM). “Stok pangan saat ini dalam kondisi cukup, sehingga masyarakat tidak perlu panic buying. Membeli berlebihan justru dapat mengganggu distribusi di pasar,” ujar Nita dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok pangan nasional hingga Maret 2026 berada dalam kondisi aman. “Insya Allah pangan kita aman. Pemerintah terus menjaga produksi dan distribusi agar kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang Idulfitri, tetap terpenuhi,” ujarnya.
Kementan mencatat, produksi beras nasional berkisar antara 2,6 juta—5,7 juta ton per bulan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi nasional yang mencapai 2,59 juta ton per bulan.
Saat ini, total ketersediaan beras nasional tercatat sekitar 27,99 juta ton, yang terdiri atas stok Perum Bulog sebesar 3,76 juta ton, cadangan di masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi yang siap dipanen sebanyak 11,73 juta ton. Adapun di luar produksi yang masih terus berjalan, jumlah stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan beras nasional hingga hampir satu tahun ke depan.
“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” terangnya.
Di samping itu, Amran menyatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena iklim. Salah satu upaya melalui program pompanisasi untuk lahan pertanian seluas 1,2 juta hektare, dan pada tahun ini akan ditambah pompanisasi untuk 1 juta hektare lagi. Pemerintah juga menyiapkan tambahan irigasi perpompaan (irpom) untuk 1 juta hektare lahan guna memastikan ketersediaan air bagi tanaman padi di tengah potensi musim kering.
“Potensi kekeringan sudah kita antisipasi sejak awal melalui pompanisasi. Tahun lalu sudah 1,2 juta hektare, dan tahun ini kita tambah lagi 1 juta hektare agar produksi tetap terjaga,” pungkasnya.
Dampak Perang Terhadap Harga Pangan
Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai terdapat risiko gejolak harga pangan seiring adanya kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), di tengah eskalasi perang AS-Israel vs Iran yang semakin memanas.
Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan perjanjian dagang AS dan konflik internasional dapat memicu kenaikan harga energi yang pada akhirnya menekan inflasi dalam negeri. “Kita, kan, yang harus dipikirkan dari situasi perang ini, kan, dampak ke ekonomi kita. Harga minyak naik, kemungkinan inflasi juga naik, subsidi bisa naik dan sebagainya,” kata Tauhid.
Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan langkah antisipatif terhadap dampak ekonomi tersebut, sembari tetap membuka peluang negosiasi perdagangan secara paralel. Terlebih, dia memperkirakan gejolak global juga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan, terutama komoditas yang masih bergantung pada impor.
Tauhid menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar dolar serta meningkatnya biaya logistik akibat gangguan rantai pasok dan kenaikan risk premium turut memberikan tekanan pada harga komoditas pangan tersebut. “Iya pasti [harga pangan naik], kan sebagian misalnya ketika katakanlah kedelai impor, bawang putih, sebagian gula, beras tertentu. Kan harga dolar ini kan melemah begitu ya, dolar melemah. Apalagi yang biaya logistik, ya rantai pasok terganggu, kemudian juga risk premium naik dan sebagainya,” tuturnya.
Dia menilai gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya logistik akan ditransmisikan langsung ke harga produk pangan, terutama pada kontrak impor baru. Meski demikian, Tauhid mengatakan besaran potensi kenaikan harga pangan masih perlu dihitung lebih lanjut.
Untuk itu, Indef menilai pemerintah perlu menegosiasikan kembali sejumlah ketentuan tarif yang dinilai merugikan Indonesia. Tauhid mengatakan pemerintah dapat mendorong penurunan tarif yang saat ini berlaku secara global sebesar 15%. Menurutnya, apabila tarif tersebut dapat ditekan menjadi 10%, hal itu akan membuka ruang perdagangan yang lebih kompetitif bagi Indonesia.
“Apalagi kan tarif globalnya 15%, kalau bisa 10% itu bisa dibuka. Tetapi yang harus dibahas bersama adalah hambatan nontarif. Itu harus lebih detail dan sebagainya,” terangnya.
