IndonesiaDiscover –
PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan kesempatan banding yang diberikan pengadilan Singapura Paulus Tannos mengenai putusan ekstradisi, justru merugikan Indonesia. Paulus Tannos merupakan buronan asal Indonesia untuk kasus pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (KTP-e).
“Kesempatan terbuka bisa menguntungkan dan merugikan semua pihak baik untuk Paulus Tanos maupun pemerintah Indonesia,” kata Zaenur kepada Media Indonesia pada Rabu (18/6).
Zaenur menuturkan bahwa ekstradisi tersebut merupakan proses pemeriksaan yang dikendalikan oleh badan peradilan Singapura dan bersifat independen. Itu, tegas dia, bukan keputusan politis pemerintah sehingga tak bisa diintervensi.
“Tentu ada prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang merupakan prinsip universal di negara manapun. Jadi sekarang ini bola berada di yurisdiksi pemerintah Singapura, pemerintah Indonesia hanya bisa menunggu, apalagi ini badan peradilan tidak bisa diintervensi,” tukasnya.
Terkait permohonan penangguhan penahanan Tannos yang telah ditolak otoritas Singapura, Zaenur menilai hal tersebut ditentukan oleh pengadilan sehingga pemerintahan tak bisa mencampurinya.
“Kalau misalnya permohonan ekstradisinya sudah disetujui oleh pengadilan, nanti dikembalikan lagi kepada menteri kehakiman Singapura, apakah akan diekstradisi atau tidak,” ujarnya.
Kendati demikian, Zaenur menilai bahwa upaya perjanjian ekstradisi juga dapat diartikan sebagai bentuk upaya paksa untuk memulangkan Tannos namun sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara Singapura.
“Tapi bagaimanapun, penolakan kemarin sebuah bentuk usaha kita dan jadi prinsip dasar untuk menguji, karena Ekstradisi ini juga salah satu bentuk upaya paksa,” ujarnya. (H-4)
