Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Tidak Dirasakan oleh Masyarakat
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi para ekonom dan bahkan dianggap sebagai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, meskipun angka tersebut menunjukkan pertumbuhan positif, banyak masyarakat merasa bahwa manfaatnya tidak dirasakan secara langsung.
Keluhan mengenai ketidaksesuaian antara angka pertumbuhan ekonomi dan pengalaman nyata masyarakat mulai marak di media sosial. Salah satunya, laman komentar di Instagram Indonesiadiscover.com.co.id menjadi tempat untuk menyampaikan kekecewaan. Hal ini memunculkan pertanyaan: mengapa angka pertumbuhan ekonomi yang bagus tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari?
Anomali dalam Komponen PDB
Ekonom Celios Nailul Huda menyoroti beberapa anomali dalam komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), terutama pada konsumsi rumah tangga. Meskipun pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 meningkat tajam dibandingkan kuartal I 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia justru menurun.
“Tahun lalu juga mengalami penurunan serupa meskipun lebih tajam. Biasanya, IKK ini mencerminkan pergerakan konsumsi rumah tangga, tetapi menurut data BPS, ternyata tidak,” ujar Huda.
Selain itu, ia juga mengungkap perlambatan konsumsi pada sektor pakaian dan alas kaki. Momentum Ramadan dan Lebaran biasanya mendorong belanja masyarakat jika ekonomi sedang tumbuh baik. Namun, hal ini tidak terlihat dalam data yang dirilis.
Ketidakseimbangan di Sektor Transportasi dan Komunikasi
Huda juga menyoroti ketidaksesuaian antara tingginya konsumsi transportasi dan komunikasi dengan perlambatan di sektor jasa pendukungnya. Konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh hingga 6,91%, namun pertumbuhan jasa transportasi dan pergudangan melambat meski mencapai 8,04%. Begitu pula dengan jasa informasi dan komunikasi yang mengalami perlambatan.
“Anomali di sektor ini sangat terasa ketika konsumsi kita tidak ditopang oleh jasa terkait,” kata Huda.
Investasi yang Tidak Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi
Dari sisi investasi, Huda menyoroti lonjakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada subkategori kendaraan yang tumbuh 12,39%. Namun, di saat yang sama, industri alat angkutan justru terkontraksi. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan didorong oleh impor kendaraan, bukan produksi dalam negeri.
Ia juga menilai perlambatan sektor industri pengolahan yang hanya tumbuh 5,04% dan berkontribusi besar terhadap PDB tidak sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Ketika industri melambat, seharusnya pertumbuhan juga tertahan. Ini yang menjadi tanda tanya besar,” ujarnya.
Kritik terhadap Kualitas Data
Huda juga melontarkan kritik keras terhadap kualitas data yang disajikan. “Data yang disampaikan tidak kredibel dan terkesan hanya ingin menunjukkan angka tinggi, bukan kondisi riil di masyarakat,” tegasnya.
Faktor Stimulus Fiskal dan Program Pemerintah
Analisis dari Kiwoom Research menunjukkan bahwa pertumbuhan 5,61% lebih didorong oleh faktor stimulus fiskal dan program pemerintah berskala besar, bukan penguatan fundamental ekonomi.
“Komposisi pertumbuhan menunjukkan ketergantungan kuat pada dorongan fiskal dan program pemerintah. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, tetapi lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21,81% YoY menjadi faktor pembeda utama dibanding tahun sebelumnya,” demikian penjelasan Kiwoom dalam laporannya.
Salah satu faktor utama adalah ekspansi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kurun satu tahun, skala program melonjak drastis dari 900 dapur pada kuartal I 2025 menjadi 26.066 dapur pada kuartal I 2026. Volume produksi naik dari 2,5 juta menjadi 60 juta porsi per hari.
Jumlah tenaga kerja juga meningkat dari 45.000 menjadi 1,3 juta orang, sementara perputaran uang harian melonjak dari Rp37,5 milyar menjadi sekitar Rp900 milyar per hari, mencerminkan ekspansi lebih dari 2.400% secara tahunan.
Namun, dampak ekonomi dari lonjakan ini masih sangat terkonsentrasi pada rantai pasok tertentu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat secara luas.
Investasi yang Masih Terbatas
Di sisi investasi, Kiwoom mencatat pertumbuhan PMTB sebesar 5,96% ditopang proyek hilirisasi dan investasi besar seperti Danantara. Pada kuartal I 2026, tercatat 13 proyek hilirisasi telah memasuki tahap groundbreaking sejak 6 Februari 2026 dengan nilai investasi sekitar US$ 7 milyar atau hampir Rp 120 triliun, meskipun serapan tenaga kerja langsung masih terbatas di kisaran 6.000 orang.
“Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap GDP sudah mulai tercatat secara akuntansi, namun efek multiplier terhadap ekonomi riil masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terasa,” lanjut laporan tersebut.
Tekanan Eksternal yang Masih Mengancam
Kiwoom juga menyoroti tekanan eksternal yang masih membayangi, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan ketimpangan antara impor dan ekspor.
“Pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding ekspor menunjukkan tekanan pada neraca eksternal dan kebutuhan valuta asing,” kata dia.
Secara keseluruhan, Kiwoom menyebut kondisi ini sebagai “growth without depth”, di mana pertumbuhan terlihat kuat secara angka namun belum sepenuhnya berkualitas dan berkelanjutan.
Menurut Kiwoom, validasi nyata dari jargon “pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan” harus tercermin pada indikator riil yang berkualitas seperti kenaikan upah riil, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan konsumsi non-subsidi dan tabungan masyarakat bawah.
Dari sisi pasar, pembuktian paling krusial adalah kembalinya aliran modal asing ke SBN dan saham serta perbaikan neraca eksternal. Tanpa perbaikan indikator-indikator tersebut, menurut mereka, angka 5,61% lebih tepat dibaca sebagai pertumbuhan berbasis stimulus fiskal dan proyek tahap awal, bukan perbaikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.
