Pemkot Bogor Tidak Akan Berikan Subsidi Operasional Biskita Trans Pakuan
Pemkot Bogor tidak akan memberikan subsidi operasional pada Biskita Trans Pakuan saat layanan kembali beroperasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kenaikan tarif yang mungkin terjadi.
Layanan Biskita Trans Pakuan sempat dihentikan karena masa kontrak antara Pemerintah Kota Bogor dengan penyedia jasa telah berakhir pada 31 Desember 2025. Akibatnya, layanan tersebut tidak dapat melayani penumpang sejak 1 Januari 2026.
Untuk menjalankan kembali layanan tersebut, Pemerintah Kota Bogor harus memperbarui kerjasama melalui sistem lelang. Namun, proses lelang memakan waktu cukup lama karena terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Hal ini menyebabkan transportasi massal tersebut harus parkir lebih lama, yang berdampak pada para penumpang setia Biskita Trans Pakuan.
Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Bogor bersama operator mencari solusi. Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengungkapkan bahwa hasil pembahasan adalah Biskita Trans Pakuan tetap beroperasi secara mandiri.
Saat ini, operasional Biskita Trans Pakuan telah kembali berjalan namun secara bertahap. Pada awalnya, hanya koridor 2 dengan rute Ciawi-Terminal Bubulak yang beroperasi. Dedie Rachim menyatakan bahwa seluruh koridor akan kembali beroperasi mulai pekan depan, yaitu pada Senin (5/1/2026).
Namun, dengan mekanisme operasional mandiri tersebut, Pemerintah Kota Bogor tidak akan memberikan subsidi hingga proses lelang selesai. Meski demikian, tarif Biskita Trans Pakuan dipastikan tidak akan naik.
“Untuk sementara non subsidi dikelola oleh operator dengan tarif sama,” ujarnya dalam pernyataannya.
Selain itu, Dedie A Rachim menjelaskan bahwa ada beberapa faktor lain yang menyebabkan berhentinya operasional Biskita Trans Pakuan. Menurutnya, biaya operasional kendaraan masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Contohnya penambahan halte atau bus stop mempengaruhi biaya, jam operasi dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut kita sedang mencoba mencarikan solusi tercepat dan terbaik,” katanya.
Dengan adanya perubahan mekanisme operasional, masyarakat kini harus siap menghadapi perubahan dalam penggunaan layanan Biskita Trans Pakuan. Meski tidak ada kenaikan tarif, namun dampak dari penghapusan subsidi bisa saja terasa dalam jangka panjang.
Beberapa isu lain yang berkaitan dengan transportasi umum di Bogor juga menjadi perhatian masyarakat. Misalnya, jalur alternatif Puncak Bogor yang dulu sepi kini terancam pelebaran jalan. Selain itu, angkot di Puncak Bogor libur serentak selama Nataru, sehingga sopir mendapatkan dana segar. Di sisi lain, joki penunjuk arah di Puncak Bogor direkrut oleh polisi dengan gaji per hari tertentu.
Perubahan dalam sistem transportasi di Bogor menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap dinamika yang terjadi. Masyarakat diharapkan dapat memahami dan merespons perubahan tersebut dengan baik.
