Kritik terhadap Tindakan Aparat yang Membubarkan Nobar Film ‘Pesta Babi’
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengecam tindakan aparat termasuk TNI yang membubarkan kegiatan pemutaran dan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi. Ia menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.
Andreas menganggap bahwa keterlibatan militer dalam merespons sebuah karya seni adalah tindakan yang tidak proporsional. Menurutnya, hal ini justru melanggar hak warga negara untuk menikmati karya seni yang bernilai kebebasan berekspresi, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Keterlibatan aparat TNI membubarkan aktivitas pemutaran dan nobar film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate dan beberapa daerah lainnya adalah bentuk tindakan yang menodai hak warga negara untuk menikmati karya seni yang bernilai kebebasan untuk berekspresi termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.
Ia juga mempertanyakan urgensi pelibatan militer dalam merespons sebuah karya seni. “Mengapa menonton karya seni saja harus diadang oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan negara? Tindakan pihak militer ini berlebih-lebihan dan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi,” tambahnya.
Andreas mengingatkan bahwa pelarangan dan pembubaran paksa justru akan memicu efek sebaliknya. “Pemaksaan semacam ini dinilai hanya akan mendorong masyarakat menjadi semakin penasaran untuk menyaksikan film tersebut.”
Ia juga menyentil potensi ironi jika karya seni yang dilarang di dalam negeri justru mendapat apresiasi di kancah global karena nilai kritisnya. “Bukan tidak mungkin, karya film ini justru karena nilai kritisnya akan memperoleh penghargaan internasional. Akan menjadi hal yang memalukan, kalau di dalam negeri dilarang, masyarakat internasional malah memberi penghargaan.”
Film tentang Isu Konflik Lahan di Papua
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan film dokumenter investigatif yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Durasi film ini sekitar 95 menit dan secara spesifik mengangkat isu konflik lahan yang dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN).
Film ini diambil latar di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Dokumenter ini menyoroti nasib masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga lumbung pangan (food estate) dan bioetanol berskala besar.
Melalui visualnya, film ini membangun narasi mengenai adanya praktik “kolonialisme modern” di Papua. Dokumenter ini juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di kawasan tersebut.
Salah satu simbol perlawanan yang diangkat dalam film ini adalah pemasangan “salib merah” oleh warga adat, yang menjadi penanda penolakan mereka terhadap penguasaan lahan oleh perusahaan.
Kronologi Nobar Film ‘Pesta Babi’ di Ternate Dibubarkan TNI
Nonton bareng atau nobar disertai diskusi film dokumenter berjudul Pesta Babi yang diadakan di kawasan Benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara, dibubarkan aparat TNI pada Jumat (8/5/2026) malam. Upaya pembubaran disebut sudah dimulai sejak panitia melakukan persiapan sekitar pukul 19.30 WIT.
Sejumlah anggota Babinsa dan intelijen TNI mendatangi lokasi kegiatan sambil mendokumentasikan seluruh aktivitas persiapan nobar. Sekitar pukul 21.00 WIT, aparat TNI dari Kodim 1501/Ternate kembali mendatangi lokasi dan meminta panitia menghentikan kegiatan pemutaran film.
Meski demikian, panitia tetap berupaya melanjutkan agenda yang telah direncanakan. Film dokumenter karya watchdoc itu akhirnya diputar sekitar pukul 21.30 WIT dan dihadiri jurnalis, aktivis lingkungan, anggota AJI Ternate, serta SIEJ.
Tidak lama setelah pemutaran berlangsung, Dandim 1501 Ternate, Jani Setiadi bersama sejumlah personel TNI kembali mendatangi lokasi dan meminta pemutaran dihentikan. Kegiatan ini diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Maluku Utara.
Penjelasan TNI
Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi mengatakan pihaknya memonitor kegiatan tersebut setelah melihat banyak penolakan di media sosial terhadap pemutaran film tersebut. “Kami memonitor kegiatan ini, kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif. Dari judulnya,” kata Jani dikutip dari Tribun Ternate.
Ia menegaskan penilaian tersebut bukan pendapat pribadinya, melainkan berdasarkan respons masyarakat di media sosial. “Ini bukan pendapat pribadi saya, tapi jika tidak percaya, akan saya tunjukkan, banyak yang sifat provokatif, menurut masyarakat menurut di media sosial,” ujarnya.
Menurutnya, langkah penghentian pemutaran film dilakukan karena kondisi Maluku Utara dinilai sensitif terhadap isu SARA. “Kemudian kami mengharapkan karena saat ini Maluku Utara sangat sensitif saat ini dengan kondisi SARA, jadi saya minta kegiatan ini silakan dilanjutkan dengan diskusi, seperti yang tadi disampaikan akan berdiskusi tentang pelestarian lingkungan hidup, itu hal yang positif silakan dilanjutkan, kemudian untuk kegiatan (pemutaran film) saya minta tolong dihentikan agar tidak dijadikan bahan dipolitisir kemudian hari,” katanya.
Ia juga mengatakan kemungkinan dampak dari pemutaran film tersebut bisa muncul beberapa hari kemudian. “Mungkin saat ini tidak. Mungkin. Tetapi nanti dua tiga hari kemudian, pentingnya mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas, kondisi yang ada di Maluku Utara, khususnya di Ternate,” ujarnya.
Jani turut mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah. “Mari kita bersama-sama, kita saling bekerja sama, mari kita saling menghargai, kami selaku aparat punya tanggung jawab dalam rangka menjaga keamanan, maupun kondusif wilayah yang menjadi tanggung jawab kami,” tandasnya.
