Pemerintah dan PT PLN (Persero) sedang mematangkan pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 Gigawatt (GW). Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat transisi energi, tetapi juga menumbuhkan ekosistem industri surya di dalam negeri. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan proyek PLTS 100 GW. Payung hukum akan terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Selain itu, pemerintah juga melakukan revisi terhadap Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Salah satu poin yang menjadi pembahasan adalah harga listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Eniya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang membahas penguatan regulasi untuk realisasi program arahan Presiden, yaitu PLTS 100 GW. Regulasi dalam bentuk Perpres dan revisi Perpres 112 tahun 2022 akan segera diterbitkan.
Target mencapai kapasitas 100 GW akan mencakup seluruh kegiatan PLTS, termasuk yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Selain proyek on-grid di dalam RUPTL, pemerintah juga akan memperkuat pengembangan kapasitas dari PLTS Atap. Proyek ini juga dipadukan dengan program dedieselisasi, listrik pedesaan, PLTS off-grid, serta perpaduan (hybrid) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Eniya menyatakan bahwa Kementerian ESDM juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pemanfaatan bendungan untuk PLTS Terapung. Di samping itu, pemerintah menekankan pentingnya penciptaan permintaan terhadap PLTS yang akan dibangun. Program hilirisasi, penggunaan kendaraan listrik (EV), hingga pemakaian kompor listrik menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan permintaan listrik EBT.
Pemerintah dan PLN menargetkan tambahan kapasitas pembangkit EBT sebanyak 52,8 Gigawatt (GW) atau 76% dari total kapasitas dalam RUTPL 2025-2034. Dari jumlah itu, target penambahan kapasitas PLTS tercatat sebesar 17,1 GW. Penambahan kapasitas pembangkit EBT akan dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) sebagai fasilitas penyimpanan energi.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik EBT sesuai dengan target RUPTL. PLN juga menjalankan program listrik desa, serta dedieselisasi untuk mengganti pembangkit listrik berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM). Pembangunan PLTS dan BESS akan menjadi andalan PLN dalam menjalankan program dedieselisasi.
Titik Balik PLTS & Industri Surya Nasional
Target untuk mencapai kapasitas PLTS 100 GW telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Prabowo menyatakan ingin mencapai target PLTS 100 GW dalam waktu tiga tahun. Proyek ambisius ini membutuhkan investasi jumbo sebesar US$ 71,3 miliar atau setara dengan Rp 1.140 triliun.
Direktur Eksektuif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain), Tata Mustasya, memandang komitmen pemerintah mencapai PLTS 100 GW penting untuk menjadi kunci pencapaian target dalam jangka menengah dan panjang. Tantangannya adalah mengakselerasi tambahan kapasitas PLTS yang sejauh ini hanya mencapai rata-rata sekitar 0,5 GW per tahun.
Menurut Tata, pemerintah harus fokus menjalankan peran yang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan kebijakan yang suportif dan insentif sehingga akan menciptakan model bisnis yang clear bagi pengembangan energi surya.
Sementara itu, Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, mengatakan proyek PLTS 100 GW harus bisa menumbuhkan ekosistem industri manufaktur surya di dalam negeri. Pertumbuhan industri selama ini masih terhalang oleh permintaan yang belum optimal dari pasar domestik. Menurut Raditya, industri manufaktur lokal bisa tumbuh cepat asalkan ada kepastian dari sisi permintaan.
Di samping permintaan yang konsisten, pengembangan industri dalam negeri juga memerlukan dukungan insentif seperti tax holiday serta waiver untuk cukai impor komponen dan material yang diperlukan untuk produksi. Kebijakan yang mendorong transfer teknologi dari perusahaan-perusahaan asing yang diberikan izin untuk membangun pabrik di Indonesia juga perlu disiapkan.
Salah satu perusahaan yang melirik peluang dari PLTS 100 GW adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Emiten dari konglomerasi grup Sinar Mas ini turut bergerak di bidang produksi sel dan modul surya terintegrasi melalui perusahaan patungan, PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI). Wakil Presiden Direktur DSSA dan TMAI, Lokita Prasetya, berharap target PLTS 100 GW ini bisa membuka ruang pertumbuhan bagi industri PV Solar nasional.
Kehadiran pabrik lokal ini memangkas rantai logistik distribusi domestik secara signifikan. Produk TMAI memiliki TKDN hingga 60% guna memenuhi kualifikasi utama proyek infrastruktur strategis nasional. Lokita menyatakan bahwa persiapan TMAI telah berjalan secara konkret di lapangan melalui pengoperasian fasilitas manufaktur terintegrasi di KEK Kendal, Jawa Tengah. Kapasitas produksi saat ini mencapai masing-masing 1 GW per tahun untuk solar cell dan solar module.
Keberadaan pabrik lokal ini memangkas rantai logistik distribusi domestik secara signifikan. Produk TMAI memiliki TKDN hingga 60% guna memenuhi kualifikasi utama proyek infrastruktur strategis nasional. Lokita menyatakan bahwa persiapan TMAI telah berjalan secara konkret di lapangan melalui pengoperasian fasilitas manufaktur terintegrasi di KEK Kendal, Jawa Tengah. Kapasitas produksi saat ini mencapai masing-masing 1 GW per tahun untuk solar cell dan solar module.
