Inspeksi Mendadak Bupati Karawang untuk Pastikan Efektivitas Perampingan SOTK
Pada Jumat 2 Januari 2026, Bupati Karawang Aep Syaepuloh melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan perampingan struktur organisasi tata kerja (SOTK), serta memastikan tingkat kehadiran pegawai kembali normal setelah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Aep mengunjungi Kantor Satpol PP yang berada di seberang kantor bupati. Setelah itu, ia ditemani Sekretaris Daerah Asep Aang Rahmatullah bergerak menuju kawasan kantor Pemda 2. Di lokasi tersebut, Bupati meninjau beberapa dinas seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
Selama kunjungannya, ekspresi Aep terlihat tidak puas dengan kondisi kantor Satpol PP. Ia menemukan bahwa perangkat di kantor tersebut tidak lengkap. Kekecewaan Bupati semakin bertambah saat ia berkeliling mengecek ruang kerja di Pemda 2.
”Ada beberapa ruang kerja tanpa foto bupati dan wakil bupati. Kami perintahkan untuk dilengkapi, termasuk foto-foto kegiatan harus berfigura,” ujar Aep.
Ia menjelaskan bahwa sidak ini dilakukan untuk memastikan semua pegawai hadir seusai adanya perampingan SOTK. Meskipun demikian, Aep tidak memberikan data persentase kehadiran ASN di hari pertama kerja pasca-Nataru. Namun, ia memastikan bahwa pihaknya akan menerapkan sanksi tegas terhadap pegawai yang mangkir.
”ASN yang tidak hadir tanpa keterangan jelas akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan laporan BKPSDM, memang ada beberapa pegawai yang tidak masuk kerja pada hari ini, tapi mereka berhalangan karena sakit dan cuti melahirkan,” tuturnya.
Penyesuaian Sarana dan Prasarana
Selain mengecek kehadiran, Aep juga meninjau kesiapan sarana dan prasarana (sapras) kantor, termasuk dampak dari perampingan SOTK. Ia memastikan bahwa penyesuaian sapras, termasuk pergantian logo dinas, sudah mulai dilakukan.
”Ganti semuanya, karena nanti ada Dinas Pertanian dan Perikanan. Kelautan dan perikanan sudah di sini, tinggal pertanian pindah saja,” ujarnya.
Aep juga menyoroti penataan ruang dan penyimpanan aset, khususnya di Dinas Perhubungan. Ia meminta peralatan seperti lampu, PJU, hingga marka jalan ditempatkan di satu lokasi agar lebih rapi dan tertata.
Pentingnya Lingkungan Kerja yang Nyaman
Dalam evaluasinya, Bupati menekankan pentingnya kenyamanan ruang kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurut dia, lingkungan kerja yang baik akan berpengaruh pada kinerja pelayanan publik.
Pelayanan Publik di Bekasi Tetap Normal
Terpisah, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memastikan seluruh pelayanan publik berjalan normal usai libur Nataru. Kehadiran para pegawai dinilai optimal.
”Saya pastikan seluruh pelayanan berjalan optimal. Tidak ada yang libur karena kan sudah sepatutnya masuk kerja lagi. Saya periksa, semua loket pelayanan tetap buka, mulai dari perizinan sampai kesehatan, semuanya normal,” kata Asep, usai menginspeksi sejumlah organisasi perangkat daerah pelayan publik di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat 2 Januari 2026.
Asep menegaskan, selain beroperasi, pelayanan pun harus memudahkan. Pelayanan perizinan harus tetap pada koridor hukum, satu pintu.
