Penjelasan dan Kritik Terkait Pernyataan Menteri HAM tentang MBG
Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang menyebut bahwa orang yang ingin meniadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berarti menentang HAM menjadi sorotan. Pernyataan ini diungkapkan saat ia menjawab kritik dari Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang menilai penggunaan anggaran pendidikan dinilai tidak tepat sasaran.
Kritik dari Ketua BEM UGM
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bermaksud menolak hak rakyat atas gizi, melainkan mengkritik potensi “maling berkedok gizi” dan penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia menilai pernyataan Natalius Pigai tidak tepat karena menggunakan argumentasi HAM untuk hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Tiyo menyebut bahwa Natalius Pigai adalah Menteri HAM yang tidak paham apapun soal HAM. Menurutnya, menggunakan HAM sebagai dasar argumentasi dari proyek yang dinilai tidak tepat adalah bentuk kebodohan dan kejahatan luar biasa. Ia menilai bahwa penjahat HAM itu bernama Natalius Pigai, yang menjabat sebagai Menteri HAM.
Respons dari PSAD UII
Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD), Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Masduki menilai pernyataan Natalius Pigai tidak nyambung dengan kritik publik. Menurutnya, yang menjadi masalah adalah implementasi dari program MBG yang bermasalah dan melanggar HAM. Ia menilai bahwa pernyataan Pigai berangkat dari norma yang bersifat subjektif idealis, sedangkan kritik publik, termasuk dari Ketua BEM UGM, berangkat dari situasi empiris.
Masduki menilai logika yang disampaikan oleh Menteri HAM adalah logika khas pejabat negara yang sebenarnya tidak mau mendengar suasana hati dan kebatinan publik. Ia menyarankan agar para menteri lebih banyak turun ke lapangan untuk melihat kritik atau masukan dari publik sebagai vitamin yang bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kebijakan lebih baik.
Dampak pada Citra Rezim Prabowo
Menurut Masduki, pernyataan Natalius Pigai dapat memperburuk citra dari pemerintahan Prabowo. Seharusnya, kritik diterima sebagai vitamin untuk melakukan perbaikan, termasuk memitigasi pelanggaran HAM dari program pemerintah, khususnya MBG.
Penjelasan dari Menteri HAM
Menteri HAM, Natalius Pigai, menilai pihak yang ingin meniadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih sebagai pihak yang menentang HAM. Ia menyatakan bahwa dalam konteks HAM, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, dan swasembada pangan, yang sejalan dengan HAM.
Ia menegaskan bahwa kritik untuk perbaikan layanan diperbolehkan, tetapi upaya menghapus program yang menyangkut hak dasar masyarakat tidak dapat dibenarkan. Natalius Pigai juga menyebut program MBG merupakan bagian dari komitmen yang selaras dengan dorongan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk harapan UNICEF terkait pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak.
Penutup
Perdebatan ini menunjukkan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi isu-isu sosial yang kompleks. Kritik dari mahasiswa dan akademisi harus dianggap sebagai bentuk partisipasi demokratis yang dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, setiap pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia.
