Pengadilan Konstitusi akan menggelar sidang putusan untuk dua perkara uji materi terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu (17/12/2025) pukul 13.30 WIB, bersamaan dengan delapan perkara lainnya. Dua perkara yang akan diputuskan adalah Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 37/PUU-XXIII/2025.
Perkara Nomor 28 diajukan oleh sejumlah musisi ternama seperti Armand Maulana, Ariel NOAH, Vina Panduwinata, serta 26 musisi lainnya. Mereka menguji beberapa pasal dalam UU Hak Cipta, termasuk Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2). Para pemohon menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi pelaku pertunjukan.
Salah satu contoh kasus yang menjadi dasar pengajuan permohonan adalah pengalaman Hedi Yunus dari grup musik Kahitna. Ia mengalami kerugian konstitusional karena harus menerapkan sistem lisensi langsung (
direct licensing) dalam mempertunjukkan lagu “Melamarmu”, yang diciptakan oleh seseorang. Sistem ini memungkinkan pemilik hak cipta langsung mengizinkan penggunaan karya tanpa melalui lembaga perantara seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Akibatnya, Hedi menghadapi situasi yang tidak menentu dalam melantunkan lagu tersebut.
Di sisi lain, Perkara Nomor 37 diajukan oleh grup musik TKOOS Band dan penyanyi rok Saartje Sylvia. Mereka mempersoalkan norma dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Salah satu alasan utama adalah larangan yang diberikan oleh ahli waris Koes Plus terhadap TKOOS Band untuk memainkan lagu-lagu ciptaan grup legendaris itu. Meskipun lagu-lagu tersebut telah dibayarkan royaltinya melalui LMKN atau LMK, TKOOS Band merasa citra mereka menurun karena dianggap menggunakan karya secara komersial tanpa memperhatikan hak ekonomi pencipta.
Para pemohon dalam kedua perkara ini meminta Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap pasal-pasal yang diuji atau bahkan membatalkan keberlakuan sebagian dari ketentuan tersebut. Proses persidangan untuk kedua perkara ini sudah dimulai sejak sidang pemeriksaan pendahuluan pada 24 April 2025. Selama prosesnya, Mahkamah telah meminta keterangan dari DPR, pemerintah, saksi, ahli, serta pihak terkait seperti LMKN.
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedua perkara ini akan menjadi penting dalam menentukan bagaimana perlindungan hak cipta diterapkan, terutama bagi para pelaku seni dan musik. Dengan adanya putusan ini, diharapkan dapat menciptakan kejelasan hukum yang lebih baik dan melindungi hak-hak para pelaku pertunjukan.
Proses uji materi ini juga menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga manajemen kolektif, dalam menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan pengguna karya. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini bisa menjadi langkah awal untuk merevisi regulasi yang kurang sesuai dengan dinamika industri musik saat ini.
Selain itu, putusan MK juga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hak cipta, termasuk para musisi, pengusaha, dan lembaga pengelola. Dengan demikian, kejelasan hukum akan membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan hak cipta.
