Kunci Stabilitas dan Soliditas di Tengah Tantangan Ekonomi
Di tengah dinamika geopolitik global yang memicu ketidakpastian, pemerangkapan ekonomi nasional menjadi perhatian utama. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat di Indonesia terus menyerukan pentingnya stabilitas dan soliditas. Semangat kebersamaan dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan negara di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Beberapa tokoh asal Jawa Barat yang tergabung dalam Lingkar 98 Jawa Barat dan 98 Resolution Network menyampaikan pernyataan sikap serta harapan mereka. Di antaranya adalah Agus Teddy Sumantri (Koordinator 98 Resolution Network/Ketua Lingkar 98 Jabar), Agustin Lumban Gaol (98 Resolution Network), Hadi Gunadi (Lingkar 98 Jabar), Moh. Iqbal Audah (Lingkar 98 Jabar), dan Irwan Koesandiantoro (Lingkar 98 Jabar) serta Dering Zamah (Lingkar 98 Jabar).
Agus Teddy Sumantri, Ketua Lingkar 98 Jabar, menyampaikan bahwa selaku eksponen gerakan 98, pihaknya mengajak seluruh pelaku reformasi untuk melakukan introspeksi. Ia menegaskan bahwa sepanjang 28 tahun reformasi memberikan kontribusi demokrasi politik, namun masih terdapat kekurangan. Jika demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi sesungguhnya akan menjadi demokrasi semu.
Menyikapi kondisi saat ini, Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network menyampaikan Pernyataan Politik Kebangsaan bertajuk “Melanjutkan Agenda Reformasi Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi”. Hadi Gunadi membacakan delapan poin sikap organisasi terhadap arah pembangunan nasional.
Lingkar 98 Jabar juga menilai perjalanan reformasi selama 28 tahun telah menghasilkan kemajuan di bidang demokrasi politik. Meski diakui bahwa belum sepenuhnya diikuti terwujudnya demokrasi ekonomi yang memberikan akses dan keadilan bagi seluruh rakyat.
“Demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi agar cita-cita reformasi benar-benar terwujud. Selama 28 tahun reformasi, demokrasi politik berkembang cukup baik,” ujar Agus Teddy.
Pihaknya mengakui, demokrasi ekonomi masih menjadi pekerjaan besar. Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan kebebasan memilih, tetapi juga harus memastikan kekayaan negara dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Untuk itu, Lingkar 98 Jabar mendukung langkah Presiden Prabowo menjalankan mandat reformasi diantaranya menyita harta koruptor untuk subsidi rakyat. Hal ini dibuktikan melalui penyitaan uang korupsi Rp 13,25 triliun terkait CPO (Wilmar Group), penyitaan Rp 11,42 triliun terkait denda administrasi pelanggaran kawasan hutan, penyitaan Rp 920 miliar dan emas 51 Kg dari makelar kasus MA Zarof Ricar, serta pemberantasan mafia migas Riza Chalid.
“Uang sitaan tersebut ditegaskan oleh Presiden akan digunakan untuk membangun sekolah rakyat, kampung nelayan dan yang lainnya untuk kepentingan rakyat. Dan agar memberikan efek jera kami mendorong penegak hukum untuk menghukum koruptor MBG dengan hukuman yang berat, minimal penjara seumur hidup. Karena telah mengkhianati rakyat, negara dan kepercayaan yang diberikan oleh presiden prabowo,” kata Hadi.
Lingkar 98 Jabar juga menyerukan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi kini lebih progresif karena menyasar korupsi terhadap sumber pendapatan negara, korupsi pengelolaan SDA dan penyalahgunaan izin konsesi bukan sekadar korupsi belanja negara.
Pemerintah telah mencegah kebocoran pendapatan melalui praktik miss-invoicing yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun dan transfer pricing sekitar Rp 75 triliun per tahun.
Sejalan dengan tuntutan reformasi agraria dan Pasal 33 UUD 1945, Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 untuk menertibkan penguasaan hutan ilegal dan menagih denda administratif. Satgas PKH telah menyita 5.901.512,89 hektar lahan (terdiri dari 5,88 juta hektar sawit dan 12.371,58 hektar pertambangan) yang akan diredistribusi untuk dikelola rakyat melalui koperasi. Kami meminta kepada pemerintah untuk mendorong transparansi dalam pengelolaannya.
Pernyataan lainnya, Lingkar 98 Jabar menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar menjiwai semangat Presiden Prabowo dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 33. Para pengelola negara harus menjunjung efisiensi dan antikorupsi.
“Kami akan mengawal agar jangan ada yang menyalahgunakan niat baik Presiden dengan memindahkan kebocoran dari satu tempat ke tempat lain,” katanya.
Disebutkan juga, Presiden Prabowo telah mendekonstruksi struktur APBN sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memastikan warga negara hidup sejahtera. Presiden merombak belanja koruptif dan dana transfer daerah yang mengendap (diperkirakan Rp 234 triliun), lalu mengalokasikannya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan terbongkarnya kasus Korupsi di BGN, Kami meminta untuk pemerintah secepatnya melakukan evaluasi tata kelolanya. Point lain yang menjadi seruan Lingkar 98 Jabar adalah menepis intrik yang menuduh anggaran pendidikan dikurangi demi program MBG.
Anggaran pendidikan justru meningkat sesuai mandatory konstitusi 20 persen, di mana anggaran lingkup Kementerian naik menjadi Rp 116 triliun pada 2026. Belanja Pemerintah Pusat untuk pendidikan meningkat Rp 28,5 triliun pada 2026, termasuk tunjangan guru, beasiswa, BOS, PIP, dan KIP. Bahkan anggaran TKD Pendidikan naik Rp 6,7 triliun, biaya investasi pendidikan Rp 2,9 triliun untuk dana abadi pendidikan (LPDP, BLU, dana bergulir).
“Jadi jelas sumber dana MBG murni dari efisiensi TKD Non-Pendidikan yang turun Rp 233 triliun dari 2025 ke 2026,” lanjut Tedi saat membacakan pernyataan sikap.
Pihaknya menyebutkan akan menghormati segala bentuk kritik terhadap pemerintah, dan Presiden Prabowo pun telah membuktikan diri terbuka terhadap koreksi dugaan penyimpangan tata kelola MBG. Namun, Lingkar 98 Jabar menilai ada anomali dalam gerakan sosial saat ini yang justru bermindset neoliberal yang mempersoalkan anggaran kesejahteraan dan menuduh penguatan BUMN sebagai motor penguatan ekonomi rakyat dituduh sebagai distorsi pasar.
Dimana jika kita cermati Pidato Presiden Prabowo dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional yang ke 118 tentang dasar dan arah program dan kebijakan Pemerintah di forum paripurna DPR-RI. Dasar, arah dan pelaksanaannya sangat jelas ditujukan untuk membangun kemandirian ekonomi, mencegah kebocoran sumber kekayaan negara, memberantas korupsi dan menjadikan APBN sebagai alat mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, strategi gerakan sosial yang tepat saat ini adalah memberikan dukungan korektif (critical support) kepada Presiden Prabowo.
Seruan akhir, Lingkar 98 Jabar menyerukan, dalam menghadapi tekanan geopolitik yang melemahkan ekonomi nasional, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan dalam suasana damai. Demokrasi politik yang telah dicapai harus menjadi alat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan. Kami akan terus aktif membuka dialog untuk menjelaskan arah program strategis Presiden Prabowo sekaligus mengawal pelaksanaannya.
“Dan kami mendukung pemerintah untuk melanjutkan Program – program Pro rakyat, seperti kampung nelayan, makan bergizi gratis, swasembada pangan, kopdes merah putih. Namun kami mengingatkan juga kepada pemangku kebijakan untuk membuat tata kelola program yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.
