Pengakuan Mantan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek yang Mundur Karena Takut
Bambang Hadi Waluyo, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), mengungkapkan alasan mundurnya ia dari jabatan tersebut. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena rasa takut dan tekanan psikis yang dialaminya selama menangani proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook.
Pengakuan Bambang dilakukan saat ia menjadi saksi dalam sidang kasus Chromebook dengan terdakwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin (9/2/2026). Dalam kesaksian itu, Bambang menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam penentuan harga pengadaan Chromebook.
Alasan Mundur dari Jabatan PPK
Di awal persidangan, Bambang menjelaskan bahwa ia merasa ada perubahan dalam proses pengadaan. Awalnya, sistem operasi yang digunakan adalah Windows, namun seiring dengan kepemimpinan Nadiem Makarim, pengadaan beralih ke Chromebook. Ia merasa bahwa perubahan ini akan membawa masalah, mengingat pengadaan sebelumnya tidak berjalan maksimal.
Selain itu, Bambang juga mengaku awam dalam hal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ia menyatakan bahwa dari awal ia menolak untuk menjadi PPK TIK. Namun, akhirnya ia dipilih untuk posisi tersebut.
Jaksa kemudian menanyakan apakah Bambang mengalami tekanan psikis hingga memengaruhi kesehatannya. Bambang menjawab bahwa saat itu kadar gula darahnya tinggi dan merasa sempoyongan, meskipun tidak sampai dirawat di rumah sakit.
Kekhawatiran Terhadap Spesifikasi Teknis
Bambang menyampaikan bahwa ia khawatir spesifikasi teknis pengadaan TIK telah diarahkan. Ia menjelaskan bahwa pengadaan ini sangat besar dan spesifikasi yang sebelumnya dikaji ternyata berbeda saat pelaksanaan. Ia takut akan terjadi masalah besar.
Selain itu, Bambang mengungkapkan bahwa ia baru pertama kali menjadi PPK digitalisasi dan merasa tidak paham sepenuhnya tentang teknologi tersebut. Menurutnya, dari kuesioner di lapangan, pengguna lebih memilih Windows. Ada orang yang bilang, “Nanti saya bantu kalau ada masalah.”
Ancaman dari Konsultan
Bambang menyebut nama M Ikhsan sebagai orang yang awalnya berjanji akan membantunya. Namun, ketika pengadaan berlangsung, Ikhsan justru ikut mengancam dan mengintimidasi Bambang. Hal ini membuat Bambang sulit tidur, merasa sakit, dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum pengadaan selesai.
Takut dengan Jurist Tan
Dalam kesaksian lain, Bambang mengaku takut dengan staf ahli Nadiem Makarim saat itu, yaitu Jurist Tan. Hal ini terungkap saat tim pengacara Nadiem bertanya alasan Bambang mau menerima jabatan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek tahun 2020 silam.
Bambang menjawab bahwa ia melekat pada jabatan tersebut, namun pengacara Nadiem terus mencecarnya. Saat ditanya apakah ia takut dengan Jurist Tan, Bambang sempat hening sejenak tidak menjawab. Setelah beberapa kali ditanya, akhirnya ia mengakui bahwa ia takut karena seluruh tim struktural di bawahnya juga takut terhadap sosok mantan stafsus Nadiem tersebut.
Bambang menjelaskan bahwa ia takut karena dikhawatirkan tidak melaksanakan perintah. Di kasus ini, Jurist Tan sudah ditetapkan tersangka, namun hingga kini keberadaannya belum diketahui alias buron.
Kasus Pengadaan Chromebook
Dalam surat dakwaannya, penuntut umum menyebutkan bahwa para terdakwa Sri Wahyuningsih bersama-sama dengan Nadiem Anwar Makarim, Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Jurist Tan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 yang tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan serta tidak memenuhi prinsip-prinsip pengadaan.
Para terdakwa membuat review kajian dan analisis kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada penggunaan laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM), yang tidak didasarkan pada identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sehingga mengakibatkan kegagalan pelaksanaan, khususnya di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan).
Selain itu, perbuatan para terdakwa menyusun harga satuan dan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2020 di Direktorat Sekolah Dasar tanpa dilengkapi survei dan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan TIK berupa laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM), yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
Kemudian melakukan pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) pada Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 di Direktorat Sekolah Dasar tanpa melalui evaluasi harga serta tidak didukung referensi harga yang memadai.
Jaksa menjelaskan, bahwa taksiran kerugian keuangan negara itu berasal dari angka kemahalan harga chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716 (Rp1,5 triliun) yang dilakukan oleh para terdakwa dalam Program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Lalu pengadaan CDM yang dimana pengadaannya dianggap tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621.387.678.730 (Rp 621 miliar).
