Komisi I DPRD Kotim Masih Tunggu Respons PT BSL untuk RDP
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum dapat menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Bintang Sakti Lenggana (BSL). Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I, Angga Aditya Nugraha. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu respons resmi dari perusahaan sebelum menentukan jadwal rapat lanjutan.
Sebelumnya, RDP yang dijadwalkan untuk membahas isu pembukaan hutan oleh PT BSL di Kecamatan Antang Kalang dibatalkan karena ketidakhadiran perusahaan. Angga mengungkapkan bahwa DPRD tidak ingin menggelar RDP yang kembali berujung tanpa hasil. Oleh karena itu, Komisi I memilih menunggu kepastian dari pihak perusahaan sebelum melanjutkan proses.
Persyaratan RDP yang Harus Dipenuhi
Menurut Angga, salah satu syarat utama pelaksanaan RDP adalah kehadiran kedua belah pihak, yaitu DPRD dan pihak yang dipanggil. Tanpa kehadiran perusahaan, RDP dinilai tidak akan efektif dan tidak akan memberikan hasil yang bermanfaat.
“RDP itu harus dihadiri dua belah pihak. Kalau salah satunya tidak hadir, tentu tidak bisa menghasilkan apa-apa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah tanpa mendengar penjelasan langsung dari pihak perusahaan. “Kami ingin semua pihak didengar. Itu prinsip kami di DPRD,” tegasnya.
Langkah yang Akan Diambil Jika Perusahaan Tidak Merespons
Jika PT BSL tetap tidak merespons hingga batas waktu tertentu, Komisi I akan terlebih dahulu membahas langkah yang bisa diambil sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di DPRD. Angga menyebut terdapat ketentuan terkait pemanggilan pihak perusahaan dalam forum resmi DPRD.
Salah satunya menyangkut jumlah panggilan yang dapat dilakukan jika pihak yang dipanggil tidak memenuhi undangan. “Kalau memang aturannya mengharuskan dipanggil kembali, tentu akan kita panggil lagi. Tapi semua itu ada aturannya, tidak bisa serta-merta,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pemanggilan tersebut harus dijalankan sesuai prosedur agar setiap langkah DPRD memiliki dasar hukum yang kuat.
Ruang Lingkup Kerja Komisi I
Dalam konteks RDP PT BSL, Angga menyebut Komisi I bergerak sesuai dengan kewenangan bidangnya. Komisi I, kata dia, memiliki ruang lingkup kerja yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan organisasi.
“Di Komisi I itu ada dua bidang, yakni bidang pemerintahan dan bidang organisasi. Jadi pembahasan ini memang masuk dalam kewenangan kami,” ujarnya.
Angga juga menegaskan bahwa DPRD Kotim tetap berkomitmen mengawal persoalan yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk isu yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan dampaknya. Ia berharap, PT BSL dapat segera memberikan respons agar RDP bisa digelar dan persoalan yang berkembang di masyarakat mendapat kejelasan.
“Kami berharap perusahaan kooperatif, sehingga rapat bisa dilaksanakan dan ada titik terang,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Kotim masih menunggu jawaban resmi dari PT BSL terkait kesiapan mereka menghadiri RDP lanjutan yang akan digelar Komisi I DPRD Kotim.
Sejarah RDP yang Sebelumnya Dibatalkan
Sebelumnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) untuk membahas maraknya pembukaan hutan oleh PT Bintang Sakti Lenggana (BSL) di Kecamatan Antang Kalang justru diwarnai ketidakhadiran perusahaan tersebut.
RDP yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kotim pada Senin (8/12/2025) itu dipimpin Sekretaris Komisi I, M Abadi. Meski telah diundang secara resmi, tak satu pun perwakilan PT BSL muncul dalam rapat tersebut.
