Strategi Pemerintah dalam Implementasi E20
Pemerintah Indonesia mulai mempercepat langkah menuju implementasi campuran bensin dengan bioetanol hingga 20% (E20) sebagai bagian dari strategi transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional. Namun, di balik ambisi tersebut, sejumlah tantangan mendasar masih membayangi, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga kesiapan ekosistem industri dari hulu ke hilir.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa implementasi E20 bukan perkara sederhana. Dalam peta jalan resmi yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah baru menargetkan implementasi E10 pada 2028.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan target tersebut bersifat batas minimal. Artinya, ruang untuk mendorong campuran yang lebih tinggi, termasuk E20, tetap terbuka.
“Minimal, E10 itu minimal. Sehingga E20 boleh, E30 dan seterusnya,” kata Eniya kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).
Tantangan Utama dalam Implementasi E20
Persoalan utama yang dihadapi dalam implementasi E20 terletak pada sisi hulu, khususnya ketersediaan bahan baku bioetanol (feedstock). Eniya menekankan perlunya ekspansi perkebunan dan pembangunan fasilitas produksi baru, terutama di luar Pulau Jawa.
Langkah ini menjadi krusial mengingat kebutuhan bioetanol akan meningkat signifikan seiring naiknya target blending. Pemerintah pun mendorong pengembangan komoditas seperti tebu, jagung, dan ubi kayu sebagai sumber utama bioetanol.
“Pertumbuhan hulu harus didorong, baik dari sisi tanaman maupun pabrik. Terutama di luar Jawa agar pasokan lebih merata,” kata Eniya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Upaya percepatan implementasi E20 juga mulai terlihat melalui kolaborasi lintas sektor. PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) baru saja menandatangani tiga nota kesepahaman dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk.
Kerja sama tersebut mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan fasilitas baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara.
Inisiatif ini dirancang untuk membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ini mulai dari penyediaan bahan baku oleh sektor perkebunan, pengolahan industri oleh swasta, hingga hilirisasi oleh Pertamina sebagai offtaker energi.
Model ini diharapkan dapat direplikasi secara nasional guna mempercepat pencapaian target blending.
Belajar dari Biodiesel
Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai roadmap bioetanol seharusnya dapat mengacu pada keberhasilan program biodiesel yang telah berjalan hingga B50.
Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu diperkuat, mulai dari efisiensi teknologi blending hingga integrasi rantai pasok.
“Performance pivot: bagaimana etanol dapat menggantikan gasoline secara efisien, teknologi pengilangan untuk blending, dan sustainable farming [jagung atau tebu] saat ini blending jagung dan tebu menjadi hal yang krusial seperti di Brasil dan AS,” kata Yayan.
Selain itu, dia menekankan pentingnya ketahanan feedstock yang terintegrasi dengan kebutuhan blending, serta penetapan prioritas penggunaan, misalnya untuk sektor transportasi darat sebagai substitusi bensin atau bahkan pengembangan bioavtur.
Integrasi teknologi juga menjadi faktor kunci, mencakup praktik pertanian berkelanjutan di hulu, teknologi biorefinery di midstream, hingga kesiapan kendaraan berbasis bioetanol di hilir.
Dari sisi pembiayaan, Yayan menyarankan pendekatan bertahap melalui teknologi yang sudah terbukti (low hanging fruit) dengan risiko rendah hingga menengah, serta mendorong pembiayaan domestik.
“Tantangan lainnya adalah sertifikasi, regulasi, dan pembiayaan yang harus selaras,” tambahnya.
Model Klaster dan Tantangan Investasi
Sementara itu, praktisi migas Hadi Ismoyo melihat pengembangan bioetanol sebagai langkah strategis yang perlu didorong lebih agresif. Dia mengusulkan model pembangunan pabrik bioetanol modular berbasis klaster di tingkat provinsi atau kabupaten.
Dengan pendekatan ini, investasi dapat ditekan dan distribusi produksi menjadi lebih merata. Menurutnya, wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki potensi besar karena ketersediaan lahan tebu yang luas.
“Hanya perlu pabrik pengolahan bioetanol dan revitalisasi tata kelola tanam agar rendemen dan produktivitas tinggi,” katanya.
Namun, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengakui bahwa investasi tetap menjadi tantangan signifikan. Sebagai gambaran, pembangunan pabrik bioetanol berkapasitas 60.000 kiloliter membutuhkan dana sekitar Rp2,5 triliun.
Di sisi lain, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian, terutama terkait potensi konflik antara kebutuhan energi dan pangan. Penggunaan komoditas seperti tebu dan jagung harus dikelola agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.
“Tantangannya adalah ketersedian lahan yang berkompetisi dengan lahan pangan dan konservasi. Sehingga perlu kebijakan lintas department. Bisa mencontoh Thailand, yang sudah pada posisi E95 dengan harga terjangkau,” ucap Hadi.
