Indonesiadiscover.com.CO.ID – JAKARTA
Bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) kembali memicu perdebatan. Selain tentang siapa yang akan menggantikan Juda Agung, isu utamanya adalah kembali munculnya kekhawatiran terhadap independensi bank sentral.
Pemicu utama adalah masuknya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam daftar calon Deputi Gubernur BI. Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berisi tiga nama calon Deputi Gubernur BI. Ketiganya akan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR dalam waktu dekat.
Selain Thomas Djiwandono, dua nama lain yang diajukan adalah Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro. Mereka akan bersaing mengisi posisi yang ditinggalkan Juda Agung, yang resmi mengundurkan diri per 13 Januari 2026.
Masuknya nama Thomas langsung menjadi sorotan tajam. Selain masih aktif menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, ia juga merupakan keponakan Presiden Prabowo. Kombinasi latar belakang fiskal dan kedekatan politik ini dinilai sebagian kalangan berpotensi mengaburkan garis pemisah antara kebijakan fiskal dan moneter.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pencalonan Thomas mencerminkan kecenderungan pemerintah yang semakin agresif mendekati kebijakan moneter. “Tentu kita semua bisa menilai bagaimana pemerintah cukup getol mengintervensi sektor moneter melalui BI,” ujarnya.
Huda menyoroti dua hal krusial. Pertama, tekanan pemerintah agar BI menurunkan suku bunga acuan demi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meringankan pembiayaan fiskal. Kedua, kehadiran Thomas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI beberapa waktu lalu, yang menurutnya menimbulkan persepsi campur tangan fiskal dalam forum pengambilan keputusan moneter.
Menurut Huda, masuknya figur yang masih aktif di pemerintahan dan berlatar belakang politik ke jajaran Dewan Gubernur BI berisiko menggerus prinsip independensi bank sentral, yang selama ini menjadi fondasi kredibilitas BI.
Pandangan serupa disampaikan pengamat pasar modal Budi Frensidy. Ia menilai keterlibatan unsur politik dalam struktur BI patut disayangkan. “Sejak dulu BI dikenal relatif steril dari kepentingan politik dan independensinya dijaga ketat dalam merumuskan kebijakan moneter,” ujarnya.
Kekhawatiran ini sejatinya bukan hal baru. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), mandat BI tidak lagi terbatas pada menjaga stabilitas moneter, tetapi juga ikut aktif mendukung pembangunan ekonomi. Di atas kertas, pemerintah dan BI menegaskan koordinasi tersebut tidak menghilangkan independensi.
Namun, bagi sebagian pengamat, arah kebijakan ini menunjukkan keinginan lama pemerintah untuk membuat BI lebih sejalan, bahkan lebih mudah dikendalikan, dalam mendukung agenda fiskal dan program prioritas.
Sentimen pasar pun ikut terpengaruh. Pada perdagangan kemarin, nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp 16.955 per dolar AS. Investor asing juga mencatatkan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp 708,61 miliar.
Meski demikian, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menepis kekhawatiran tersebut. Menurutnya, Thomas memiliki kompetensi serta latar belakang pendidikan yang memadai untuk menduduki posisi Deputi Gubernur BI. Nada serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai masuknya Thomas justru akan memperkaya perspektif kebijakan. “Sudah di fiskal, sekarang kalau masuk ke moneter kan bagus,” ujar Purbaya, Senin (19/1).
