Demo BEM UI dan SADAR bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, ini 5 tuntutannya

Gelombang pergerakan mahasiswa kembali bergemuruh di ibu kota. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) merencanakan aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan strategis Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Demonstrasi akbar ini dijadwalkan berlangsung tepat pada momen bersejarah peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Aksi unjuk rasa yang mengusung panji #IndonesiaSadar tersebut dirancang bukan sekadar sebagai panggung bagi kaum intelektual kampus saja, melainkan menjadi wadah perjuangan kolektif bagi berbagai elemen masyarakat. Mulai dari kalangan buruh pabrik, petani dari berbagai daerah, hingga kelompok rentan lainnya, dipastikan akan turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka terhadap arah kebijakan nasional saat ini.

Konsolidasi Menyeluruh dan Semangat Inklusif

Sebelum hari pelaksanaan, berbagai persiapan intensif telah digulirkan oleh para penggerak aksi. Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah digelarnya Konsolidasi Akbar di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Pertemuan strategis ini tidak hanya dihadiri oleh internal mahasiswa UI, melainkan juga melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lainnya guna menyatukan visi dan menyelaraskan langkah perjuangan.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namoradiarta Siahaan, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk merajut kekuatan rakyat secara luas. Pihaknya bertekad menjadikan titik aksi di Bundaran HI sebagai ruang publik yang terbuka dan inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat menyatukan suara tanpa sekat.

• Penyelarasan strategi gerakan antar berbagai elemen masyarakat dan aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

  Persiapan ini mencakup aspek teknis pengamanan massa, koordinasi lapangan, hingga penyusunan materi tuntutan yang komprehensif agar mewakili suara seluruh rakyat yang tertindas.
  * Penerapan konsep aksi yang aman, tertib, dan menyenangkan bagi seluruh peserta yang hadir.

  Penyelenggara memastikan bahwa unjuk rasa tidak melulu diisi dengan orasi tegang, tetapi juga diwarnai pendekatan kreatif yang ramah bagi seluruh kalangan yang ikut berpartisipasi.

Tidak hanya berpusat di Jakarta, gelombang protes serupa juga dipersiapkan secara serentak di sejumlah kota besar lain di Indonesia, termasuk Yogyakarta, sebagai bentuk solidaritas nasional atas berbagai persoalan mendesak yang tengah dihadapi bangsa.

Lima Tuntutan Utama Gerakan Rakyat

Dalam aksi #IndonesiaSadar ini, aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil telah merumuskan lima poin tuntutan krusial yang dinilai luput dari perhatian serius pemerintah. Isu-isu tersebut mencakup aspek fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

1. Sektor Lingkungan Hidup

   Aliansi mendesak pemerintah agar segera menetapkan status bencana nasional terhadap berbagai musibah ekologis yang melanda tanah air. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana alam beruntun di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Sumatera, dan daerah lainnya dinilai sudah memenuhi parameter hukum untuk mendapatkan penanganan luar biasa dari pusat.
   2. Sektor Perekonomian Nasional

   Kebijakan fiskal pemerintah turut menjadi sorotan tajam. Massa menuntut agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, serta mendesak penghentian segala bentuk pemborosan anggaran demi kepentingan politik praktis melalui program-program populis yang dinilai tidak mendesak.
   3. Sektor Pendidikan yang Berkeadilan

   Mahasiswa menuntut adanya penurunan biaya pendidikan secara menyeluruh di semua jenjang, serta perwujudan akses layanan dasar yang merata dan terjangkau bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.
   4. Reformasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

   Poin keempat menyoroti praktik penyalahgunaan hukum demi melanggengkan kekuasaan serta maraknya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Produk legislasi kontroversial seperti Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dipandang sebagai bentuk autocratic legalism yang mencederai prinsip negara hukum.
   5. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

   Aspek kebebasan sipil menjadi penutup dari rangkaian tuntutan. Aliansi menyuarakan perlunya penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, pembebasan ribuan tahanan politik yang masih mendekam, serta penarikan militerisasi dari ruang-ruang sipil di berbagai pedesaan dan perkotaan.

Tanggapan Resmi Kepolisian

Menanggapi rencana aksi unjuk rasa tersebut, pihak Kepolisian Republik Indonesia menyatakan sikap terbuka dan siap mengawal jalannya penyampaian aspirasi masyarakat. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa institusi kepolisian sangat menghormati hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurut Johnny, perbedaan pandangan, kritik tajam, serta masukan terhadap kebijakan pemerintah merupakan pilar penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Kendati demikian, ia mengingatkan agar kebebasan tersebut tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kepentingan bersama, serta senantiasa menghormati hak-hak publik lainnya di ruang terbuka.

Pihak kepolisian juga mengimbau massa aksi maupun masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dalam mengamankan jalannya aksi di Bundaran HI, Polri berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan yang humanis, persuasif, serta mengoptimalkan jalur komunikasi yang baik guna memastikan situasi tetap kondusif, tertib, dan aman bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Demokrasi bukan hanya tentang keberanian menyampaikan pendapat, tetapi juga kedewasaan dalam menghormati perbedaan. Polri bersama masyarakat, mari kita jaga agar aspirasi tersampaikan, pelayanan berjalan baik, dan kehidupan bermasyarakat tetap aman serta damai,” imbuh dia.

Menanggapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, pengamat sosial dan politik berpendapat bahwa aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa. Pemuda sebagai agen perubahan memiliki peran krusial dalam mengawal kebijakan publik, namun penyampaian aspirasi tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Beberapa catatan penting mengenai aksi penyampaian pendapat di muka umum yang perlu diperhatikan oleh para demonstran meliputi:

• Kepatuhan terhadap batas waktu penyampaian pendapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak mengganggu ketertiban umum.

  Selain itu, koordinasi yang baik antara penanggung jawab aksi dan pihak kepolisian sangat diperlukan untuk memetakan jalur rute unjuk rasa.
  * Menjaga fasilitas umum dari segala bentuk tindakan perusakan atau vandalisme yang dapat merugikan masyarakat luas dan merusak esensi dari tuntutan itu sendiri.

  Aksi damai yang tertib justru akan menarik simpati lebih besar dari publik serta para pemangku kebijakan yang dituju.
  * Menghindari provokasi dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin memanfaatkan situasi demi kepentingan kelompok tertentu.

  Kewaspadaan kolektif dari para peserta aksi menjadi kunci utama agar suasana tetap kondusif sejak awal hingga akhir kegiatan.

Di sisi lain, pihak kepolisian juga terus berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam mengamankan jalannya aksi demonstrasi. Dialog terbuka antara aparat keamanan dan perwakilan massa aksi dinilai menjadi solusi paling efektif guna menghindari ketegangan fisik serta memastikan aspirasi dapat didengar secara langsung oleh instansi terkait tanpa hambatan berarti.

Dengan terjalinnya komunikasi yang harmonis antara masyarakat, mahasiswa, dan aparat penegak hukum, diharapkan setiap kebijakan pemerintah dapat terus dikawal secara konstruktif demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan, khususnya dalam mewujudkan cita-cita reformasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.