Author: admin_indonesiadiscover

Tingkat Penetrasi Layanan Fixed Broadband di Indonesia Indonesia masih memiliki tingkat penetrasi layanan fixed broadband yang belum optimal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, ekspansi layanan ini diprediksi menjadi salah satu katalis pendorong kinerja emiten sektor telekomunikasi ke depan. Sachin Mittal, Analis DBS Vickers Sekuritas Indonesia menilai bahwa layanan fixed broadband di Indonesia secara struktural masih kurang terpenetrasi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tercatat penetrasi fixed broadband rumah tangga di Indonesia baru sekitar 20% – 21%. Berbeda dengan Filipina yang telah mencapai 33%, Malaysia 51%, Thailand di level 55%, dan Singapura yang telah mencapai 89%. Ia juga…

Aksi Buyback Saham Marak di Awal 2026 Pada awal tahun 2026, sejumlah perusahaan tercatat melakukan aksi pembelian kembali saham (buyback) untuk menstabilkan harga saham dan meningkatkan kepercayaan investor. Aksi ini dianggap sebagai katalis positif bagi pergerakan harga saham perusahaan yang bersangkutan. Dua emiten dari Grup Astra, yakni PT Astra International Tbk (ASII) dan PT United Tractors Tbk (UNTR), telah mengumumkan rencana pelaksanaan buyback masing-masing senilai Rp 2 triliun. Dana untuk buyback berasal dari kas internal perusahaan. Periode buyback ASII berlangsung dari 19 Januari hingga 25 Februari 2025, sedangkan UNTR melaksanakan buyback dari 22 Januari sampai 15 April 2026. Jumlah saham…

Kementerian P2MI Beri Peringatan Soal Keberangkatan Tenaga Kerja ke Kamboja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memberikan peringatan keras terkait maraknya keberangkatan tenaga kerja ke Kamboja yang sering berujung pada masalah hukum dan keimigrasian. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral terkait penempatan pekerja dengan negara tersebut. Akibatnya, seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja dinyatakan berstatus ilegal. Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan hal tersebut dalam kesempatan mengunjungi Kantor LPP Agro Nusantara, Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ll Yogyakarta, pada Sabtu 24 Januari 2026. Ia menjelaskan bahwa status ilegal para pekerja di Kamboja akan tetap berlaku…

Aplikasi Pemindai Produk Meningkatkan Kesadaran Konsumen di Denmark Di tengah ketegangan diplomatik antara Denmark dan Amerika Serikat (AS), warga Denmark semakin memanfaatkan aplikasi ponsel untuk memboikot produk asal negara tersebut. Langkah ini muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Presiden AS, Donald Trump, khususnya terkait ancamannya terhadap Denmark atas isu Greenland. Aplikasi yang digunakan oleh warga Denmark memungkinkan pengguna memindai kode batang (barcode) untuk mengidentifikasi asal suatu produk. Jika barang berasal dari AS, akan ditandai dengan simbol silang merah, sementara alternatif dari negara lain diberi tanda centang hijau. Gerakan ini cepat mendapat dukungan luas, mencerminkan meningkatnya ketegangan antara Kopenhagen dan Washington.…

Masa Depan Industri Kreatif di Tangan Anak Muda Pada tahun 2025, sekitar 70–75 persen belanja iklan diproyeksikan beralih ke platform digital. Hal ini terjadi karena perkembangan media sosial yang pesat dan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet telah mencapai 80,66 persen pada tahun tersebut. Perubahan lanskap ini mendorong FCU untuk fokus berinvestasi pada generasi muda, yang paling adaptif terhadap tren, platform, dan dinamika dunia digital. Dengan dukungan Deddy Corbuzier, FCU memperluas investasinya dengan menghadirkan empat digital agency baru yang seluruhnya dipimpin oleh Gen Z. Keputusan ini berangkat dari kebutuhan…

Pemerintah akan meningkatkan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan tenor pendek di bawah 1 tahun pada tahun 2026. Penerbitan SUN berjangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan kas negara serta memperdalam pasar keuangan. Rencana ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 18 Desember 2025 lalu. Strategi memperbanyak SPN dan SPN Syariah telah dimulai sejak kuartal IV tahun lalu. Dalam konferensi pers berikutnya, Suminto menjelaskan bahwa ada dua tujuan utama dari rencana ini. Pertama, memperdalam pasar SPN dan pasar uang. Kedua,…