Profil Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie
Andie Dinialdie, yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2024–2029 dari Partai Golkar, menjadi sorotan setelah rencana pengadaan meja biliar senilai Rp 486,9 juta di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Nama Andie Dinialdie viral karena isu ini, namun ia juga dikenal sebagai mantan aktivis 1998 dan memiliki karier panjang di dunia politik serta organisasi.
Profil Singkat
- Nama lengkap: Andie Dinialdie
- Tempat lahir: Baturaja, Sumatera Selatan
- Domisili: Ogan Komering Ulu Selatan
- Status: Menikah
Riwayat Pendidikan
- SMA: SMU Negeri 14 Palembang (1991–1994)
- S1: Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi (1994–2000)
- S2: Universitas Muhammadiyah Palembang, Magister Manajemen (2020–2022)
Karier & Jabatan
- Tenaga Ahli DPR RI (2014–2019)
- Manager PT RKS (2006–2014)
- Tenaga Ahli Universitas Muhammadiyah Palembang (2001–2006)
- Anggota DPRD Sumsel (2019–2024)
- Ketua DPRD Sumsel (2024–2029)
Aktivitas Politik & Organisasi
- Partai Golkar: Pernah menjabat Wakil Sekjen DPP Golkar dan Sekretaris DPD Golkar Sumsel sebelum menjadi Ketua DPRD.
- Aktivis 98: Terlibat dalam gerakan mahasiswa era reformasi 1998. Pengalaman ini membentuk reputasi politiknya sebagai tokoh yang vokal dan kritis.
Penjelasan Ketua DPRD Sumsel Soal Pengadaan Meja Biliar
Menanggapi isu pengadaan meja biliar senilai Rp 486,9 juta di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel, Andie Dinialdie memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa rencana tersebut masih tahap perencanaan dan belum ada pembelian.
“Untuk diketahui bersama, semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” katanya, Minggu (8/3/2026).
Andie, yang juga Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel, menjelaskan bahwa meja biliar nantinya akan digunakan sebagai tempat alternatif bagi atlet biliar Sumsel berlatih. “Selain di tempat yang ada, bisa juga berlatih di rumah dinas,” tambahnya.
Pengadaan Meja Biliar Bakal Dintinjau Ulang
Meski begitu, Legislator Partai Golkar ini tetap memahami perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena itu, setiap rencana pengadaan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan.
“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” tegasnya.
Anggaran Ratusan Juta untuk Meja Biliar di Rumah Dinas
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merencanakan pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan dewan dengan alokasi anggaran fantastis mencapai Rp 486,9 juta. Rencana ini menjadi sorotan tajam mengingat kondisi daerah yang sedang melakukan efisiensi anggaran akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Kepala Bagia Humas dan Protokoler DPRD Sumsel Hadiyanto membenarkan data yang dilihat dari SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel. Data itu merupakan hasil update per 7 Maret 2026, pukul 01.47 WIB.
“Iya, untuk kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP dan baru Sirup atau rencana, sedangkan untuk pelaksanaan belum,” kata Hadiyanto, Sabtu (7/3/2026).
Dari data SIRUP, alokasi rencana pengadaan meja biliar itu diperuntukkan bagi Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie sebesar Rp 151 juta dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam sebesar Rp 335,9 juta. Totalnya mencapai Rp 486,9 juta.
Ia menyebut, rencana pengadaan meja biliar dan lain-lainnya, masih akan dikoordinasikan dengan bagian umum. Sebab, kegiatan pengadaan di DPRD Sumsel dilaksanakan oleh bagian tersebut.
“Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan (pengadaan) tersebut coba aku nanti koordinasi dengan Kabag Umum,” pungkasnya.
