Indonesiadiscover.com, JAKARTA — Pemanfaatan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan. Khawatirnya, tanpa SDM yang mumpuni, prosedur operasional yang jelas, serta tata kelola keamanan yang memadai, pertahanan siber perusahaan berisiko diretas.
Managing Director Microsoft Indonesia Gunawan Susanto, mengatakan teknologi keamanan berbasis AI memang memberikan kemampuan pertahanan yang jauh lebih kuat.
AI dapat membantu tim keamanan menganalisis informasi ancaman dalam jumlah besar, mengenali pola atau perilaku yang tidak wajar dengan lebih cepat, menemukan celah yang mungkin luput dari pengamatan manusia, hingga mempercepat respons ketika aktivitas mencurigakan terdeteksi. Namun, dalam praktiknya, pelaku kejahatan siber tidak hanya menyerang teknologi.
“Mereka juga mencari titik terlemah pada identitas, akses, proses, maupun manusia yang mengoperasikan sistem tersebut,” kata Gunawan kepada Bisnis, Kamis (15/10/2026).
Dia menuturkan hal ini makin relevan ketika melihat bagaimana pola serangan siber berkembang. Banyak serangan saat ini tidak lagi harus dilakukan dengan “membobol” sistem secara teknis. Kredensial yang dicuri, kata sandi yang lemah, akses yang tidak dikelola dengan tepat, atau seseorang yang terkecoh oleh upaya rekayasa sosial dapat memberikan jalan masuk bagi pelaku kejahatan siber.
Oleh karena itu, secanggih apa pun teknologi pertahanan yang digunakan, efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana organisasi mengelola identitas dan akses, menerapkan kontrol keamanan secara konsisten, serta memastikan setiap individu memahami perannya dalam menjaga keamanan.
“Di sinilah tata kelola dan kecakapan SDM menjadi sama pentingnya dengan teknologi. Kontrol seperti autentikasi multifaktor yang tahan terhadap phishing dan pembatasan akses sesuai kebutuhan dapat memberikan perlindungan yang kuat,” kata Gunawan.
Namun, lanjutnya, perlindungan tersebut baru benar-benar efektif ketika orang-orang yang menggunakannya memahami mengapa kontrol tersebut penting, mampu mengenali hal-hal yang tidak wajar—mulai dari percobaan login yang mencurigakan, halaman pembaruan palsu, hingga pesan yang terasa janggal—dan mengetahui bagaimana harus meresponsnya.
Dengan kata lain, teknologi dapat membantu mendeteksi ancaman, tetapi budaya keamanan menentukan bagaimana seluruh organisasi merespons ancaman tersebut.
Karena itu, Microsoft melihat pengembangan keterampilan sebagai bagian penting dari upaya membangun ketahanan digital. Melalui Microsoft Elevate Indonesia, pembekalan tidak hanya berfokus pada kemampuan menggunakan AI, tetapi juga pada bagaimana teknologi dapat diadopsi secara bertanggung jawab dan diterapkan untuk menjawab kebutuhan nyata.
Program ini mencakup, antara lain, pelatihan keterampilan AI bagi aparatur sipil negara, penguatan kapabilitas keamanan siber di lembaga pemerintahan, pemanfaatan AI dalam layanan publik, pengembangan keterampilan bagi pelaku industri, pendidik, dan developer, hingga perluasan akses keterampilan AI bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani.
Dalam 2 tahun perjalanannya, Microsoft Elevate telah membekali lebih dari 2,4 juta talenta di Indonesia dengan keterampilan AI, yang mencakup penerbitan lebih dari 1,5 juta kredensial Microsoft. Capaian ini menunjukkan bahwa membangun kesiapan menghadapi era AI tidak hanya membutuhkan investasi pada teknologi, tetapi juga investasi yang konsisten pada kapabilitas manusia.
Kepercayaan di Tangan Manusia
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan reputasi perusahaan berada di tangan SDM di tengah masifnya perkembangan AI dan serangan siber ke korporasi. Meski perusahaan memiliki teknologi tercanggih di dunia, tanpa disertai SDM dan budaya perusahaan yang berkualitas, reputasi perusahaan akan hancur.
“Jadi kepercayaan digital pada akhirnya adalah soal kompetensi dan juga soal culture, soal budaya. Dan kita membutuhkan lebih banyak talenta cybersecurity dalam soal ini,” kata Nezar.
Dia menambahkan Indonesia juga membutuhkan masyarakat yang cakap digital, yang bisa membedakan mana konten yang autentik dan mana konten yang digarap oleh AI; masyarakat yang tidak mudah tertipu dan tentu saja yang berani melapor ketika ada kasus. Pasalnya, laporan-laporan itu penting sekali untuk kemudian dianalisis guna mendeteksi sejauh mana kejahatan-kejahatan siber ini berjalan.
“Kejahatan siber itu punya jejaring, karena itu untuk mengantisipasinya kita juga harus berjejaring. Kita juga harus berkolaborasi antar-institusi, antarlembaga untuk bisa mengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko dari berbagai macam tindak pidana siber,” kata Nezar.
Microsoft dalam Digital Defense Report mencatat bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab kolektif seluruh organisasi. Sebanyak 63% insiden siber yang berujung pada pencurian data dilaporkan berawal dari eksploitasi perilaku manusia dan penyalahgunaan identitas (identity abuse), seperti kecerobohan mengklik tautan berbahaya atau penggunaan kata sandi yang lemah.
Di sisi lain, tim siber internal organisasi rata-rata membutuhkan waktu 30 hingga 60 hari untuk memperbaiki celah keamanan (patching). Rentang waktu tersebut jauh lebih lama dibandingkan kemampuan peretas yang memanfaatkan AI untuk mengeksploitasi celah baru dalam waktu kurang dari 24 jam.
Persiapan Industri
SVP Marketing Group Head PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), Eri Palgunadi, mengatakan perusahaan memiliki komitmen kuat dalam melindungi data korporasi dan pelanggan. Salah satunya diwujudkan melalui perolehan sertifikasi ISO 27001:2022 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Sertifikasi itu menjadi salah satu landasan perusahaan dalam menjaga kepercayaan pelanggan sekaligus mendukung keberlangsungan bisnis.
“Dalam implementasinya, JNE memandang keamanan informasi sebagai ekosistem menyeluruh yang mencakup kesiapan sumber daya manusia (SDM), penguatan proses operasional (SOP), serta pemanfaatan teknologi yang tepat,” kata Eri kepada Bisnis pada Rabu (14/10/2026).
Oleh karena itu, Eri mengatakan JNE terus memprioritaskan internalisasi prinsip keamanan informasi melalui peningkatan kesadaran karyawan, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan kode etik dan perilaku bisnis yang ketat terkait perlindungan data.
Senada, inDrive Indonesia memandang keamanan siber sebagai aspek penting dalam menjaga kepercayaan pengguna dan memastikan keberlangsungan layanan platform digital. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan AI, perlindungan data dan keamanan platform membutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup teknologi, kesiapan SDM, tata kelola internal, serta prosedur operasional yang tepat.
Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo, mengatakan perusahaan menempatkan kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap keamanan informasi sebagai bagian penting dari upaya melindungi platform.
“Setiap individu memiliki peran dalam menjaga keamanan data dan menjalankan prosedur yang berlaku,” kata Rio kepada Bisnis.
Menurut Rio, edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai keamanan digital perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, karyawan dapat mengenali potensi risiko serta memahami langkah yang perlu diambil untuk mencegah dan menangani insiden keamanan.
Dalam memperkuat keamanan platform, inDrive juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi keamanan, penyempurnaan prosedur operasional standar (SOP), dan peningkatan kompetensi karyawan.
Sementara itu, Maxim Indonesia juga meyakini keamanan siber merupakan kombinasi antara teknologi, proses, dan SDM. Teknologi keamanan tidak akan bekerja secara optimal tanpa dukungan karyawan yang terlatih, aturan yang jelas, serta kemampuan mengambil tindakan ketika menghadapi situasi yang tidak biasa.
Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan perusahaan secara rutin memberikan pelatihan kepada karyawan, meningkatkan kesadaran terhadap keamanan siber, mengadakan simulasi ancaman, serta menguji kesiapan dalam menghadapi potensi insiden.
Dalam mengalokasikan sumber daya untuk keamanan siber, Maxim mempertimbangkan tingkat risiko, kekritisan proses bisnis, serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan oleh suatu ancaman.
“Bagi kami, investasi pada teknologi, prosedur, dan pelatihan sumber daya manusia bukanlah hal yang saling bersaing, melainkan tiga aspek yang saling melengkapi,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Kamis (15/10/2026).
Dirhamsyah menjelaskan bahwa teknologi berperan menjaga ketahanan sistem dan mendeteksi potensi ancaman. Sementara itu, prosedur diperlukan untuk memastikan penerapan aturan keamanan, pengelolaan akses, dan penanganan insiden berjalan secara konsisten. Adapun pelatihan karyawan bertujuan meminimalkan risiko yang disebabkan oleh faktor manusia sekaligus membangun budaya keamanan di lingkungan kerja.
“Kami mengevaluasi investasi keamanan siber bukan semata-mata berdasarkan jumlah teknologi yang diterapkan, tetapi juga berdasarkan efektivitasnya dalam menjaga keberlangsungan operasional, mengelola risiko, dan membantu perusahaan beradaptasi terhadap perkembangan ancaman,” kata Dirhamsyah.
