Iran buka suara, bantah dana perang IRGC terkuras habis: ekonomi tak akan ambruk

Ringkasan Berita:

• Iran menghadapi tekanan ekonomi akibat sanksi dan berkurangnya pendapatan ekspor yang dapat memengaruhi kemampuan negara membiayai pengeluaran.
• Kebijakan penghematan dan bantuan sosial menjadi langkah pemerintah untuk menekan pengeluaran serta membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
• Penghematan belum cukup mengatasi dampak sanksi, karena tidak bisa sepenuhnya menggantikan pendapatan ekspor yang hilang atau memulihkan akses Iran ke sistem keuangan global.

Indonesiadiscover.comPemerintah Iran membantah klaim bahwa perekonomian negara tersebut berada di ambang keruntuhan akibat perang dan tekanan Amerika Serikat (AS).

Teheran menegaskan bahwa ekonominya masih mampu bertahan meskipun menghadapi sanksi internasional, serangan militer, dan blokade maritim.

Pernyataan tersebut muncul setelah Kepala Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) Laksamana Brad Cooper mengklaim bahwa blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan di wilayah selatan Iran telah memberikan tekanan besar terhadap kemampuan finansial negara tersebut.

Menurut Cooper, Amerika Serikat telah mencegah ekspor minyak mentah Iran senilai sedikitnya 25 miliar dolar AS serta membantu membekukan aset mata uang kripto senilai sekitar 350 juta dolar AS.

Langkah tersebut diklaim turut menghambat kemampuan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dalam membiayai personel dan kelompok-kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Teheran di kawasan Timur Tengah.

“Tekanan finansial pada militer Iran telah menjadi sangat signifikan sehingga ada laporan tentang kelompok milisi yang bersekutu dengan Iran di seluruh wilayah tersebut menahan pembayaran kepada tentara mereka untuk menyalurkan uang kembali ke IRGC, yang juga tidak membayar pasukannya,” kata Cooper, dikutip dari Al Jazeera.

Bagi Washington, tekanan finansial tersebut menjadi salah satu instrumen untuk melemahkan kemampuan militer Iran dan jaringan sekutunya di kawasan.

Namun, pemerintah Iran menolak anggapan bahwa tekanan tersebut akan membuat negara itu segera runtuh atau memaksanya menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok yang bersekutu dengannya.

Iran Tegaskan Ekonominya Tidak di Ambang Keruntuhan

Di tengah klaim Amerika Serikat mengenai tekanan finansial terhadap IRGC, pemerintah Iran menegaskan bahwa kondisi perekonomian negaranya tidak dapat disamakan dengan keruntuhan.

Perekonomian Iran memang menghadapi berbagai tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Sanksi internasional, konflik militer, persoalan pengelolaan ekonomi domestik, serta keterbatasan akses terhadap pasar global telah menambah beban yang harus ditanggung negara tersebut.

Dampaknya terlihat dari tingginya inflasi, penurunan nilai mata uang nasional, melemahnya daya beli masyarakat, serta persoalan lapangan kerja dan pendapatan.

Bagi sekitar 90 juta penduduk Iran, tekanan ekonomi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika harga barang meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan.

Ketidakpastian ekonomi dan pembatasan perdagangan juga dapat menghambat kegiatan usaha. Perusahaan berpotensi mengalami kesulitan mengakses bahan baku, memperoleh pembiayaan, serta menjangkau pasar internasional.

Bank Dunia, sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan, memproyeksikan perekonomian Iran mengalami kontraksi sebesar 7,7 persen pada tahun fiskal 2026–2027.

Kontraksi ekonomi berarti nilai total produksi barang dan jasa suatu negara mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Jika penurunan tersebut berlangsung dalam skala besar, aktivitas usaha dapat melemah, pendapatan masyarakat tertekan, dan risiko kehilangan pekerjaan meningkat. Meski demikian, kontraksi ekonomi tidak secara otomatis berarti sebuah negara akan mengalami keruntuhan.

Kepala Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, sebelumnya juga menegaskan bahwa perekonomian negaranya masih memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan.

“Terlepas dari semua tekanan ini, ekonomi Iran telah menunjukkan ketahanan yang sangat baik, dan klaim bahwa ekonomi Iran sedang runtuh hanyalah ilusi,” kata Hemmati.

Pernyataan tersebut mencerminkan posisi pemerintah Iran yang menilai tekanan ekonomi tidak serta-merta menghilangkan kemampuan negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan maupun mempertahankan kebijakan strategisnya.

Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Iran bukan semata-mata mengenai kemungkinan keruntuhan ekonomi, melainkan seberapa jauh tekanan tersebut akan memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan domestik dan mempertahankan kebijakan militernya.

Presiden Iran Akui Perang dan Blokade Tekan Keuangan Negara

Meski membantah anggapan bahwa ekonominya akan segera ambruk, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui bahwa serangan militer dan blokade maritim telah menimbulkan persoalan besar bagi negaranya.

Pezeshkian mengatakan pemerintah berupaya memanfaatkan kemampuan produksi dalam negeri dan mengelola konsumsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah kebutuhan bensin, yang dapat membebani keuangan negara ketika pasokan dari luar negeri harus dibayar menggunakan valuta asing.

Menurut Pezeshkian, pengelolaan konsumsi telah mengurangi kebutuhan impor bahan bakar yang, dalam skenario yang ia sampaikan, dapat menelan biaya hingga 12 miliar dolar AS.

Pernyataan tersebut menggambarkan upaya pemerintah Iran menekan pengeluaran ketika akses terhadap perdagangan internasional menghadapi tekanan.

Valuta asing merupakan mata uang negara lain yang dibutuhkan untuk membayar barang impor dan melakukan transaksi lintas negara.

Ketika pendapatan ekspor menurun atau akses terhadap sistem pembayaran internasional terhambat, pemerintah dan pelaku usaha dapat menghadapi kesulitan membiayai impor.

Dalam situasi tersebut, pengurangan konsumsi dan peningkatan penggunaan produk domestik menjadi salah satu cara untuk menekan kebutuhan terhadap barang dari luar negeri.

Selain itu, Pezeshkian berjanji mengembalikan pendapatan dari kenaikan harga bahan bakar kepada masyarakat melalui peningkatan voucher pangan elektronik.

Kebijakan ini ditujukan untuk membantu rumah tangga menghadapi tekanan biaya hidup, terutama ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan daya beli masyarakat melemah.

Namun, kebijakan penghematan dan bantuan sosial memiliki keterbatasan. Pengurangan konsumsi dapat membantu menekan pengeluaran negara, tetapi tidak serta-merta menggantikan pendapatan ekspor yang hilang atau menghilangkan dampak sanksi terhadap sektor keuangan.

Artinya, Iran tetap harus menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan pendapatan, hambatan transaksi internasional, dan kebutuhan membiayai berbagai program negara di tengah konflik.

Pemerintah Iran pun menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni menjaga stabilitas ekonomi domestik agar masyarakat tidak semakin terbebani serta memastikan negara tetap memiliki sumber daya untuk menjalankan kebijakan pertahanan dan mempertahankan hubungan strategisnya di kawasan.

Di sisi lain, klaim Washington mengenai menipisnya kemampuan finansial IRGC masih perlu dibedakan dari penilaian menyeluruh terhadap kondisi perekonomian Iran.

Tekanan terhadap keuangan militer tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh perekonomian negara tersebut berada di ambang keruntuhan.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kemampuan Iran mempertahankan sumber pendapatan, mengelola pengeluaran, serta menghadapi dampak perang dan pembatasan perdagangan internasional.