JAKARTA, Indonesiadiscover.com
Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Tujuan dari pembentukan komite ini adalah untuk mempercepat proses pembangunan di wilayah Bumi Cendrawasih.
Menurut Tito, presiden sangat memperhatikan kondisi pembangunan di Papua karena masih ada beberapa daerah yang dianggap tertinggal dan miskin. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan di sana.
“Presiden membentuk komite ini dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua. Dari berbagai data yang ada, Papua memang memiliki beberapa daerah yang cukup tertinggal,” ujar Tito, seperti dikutip dari laporan Jurnalis Kompas TV Alfania Oktavia, Selasa (16/12/2025).
Ia menambahkan bahwa hal ini melibatkan indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan faktor-faktor lainnya.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk mensinkronisasikan program-program yang ada di Kementerian/Lembaga.
“Presiden sendiri menghitung berbagai program yang tidak hanya terbatas pada dana anggaran yang ada di Papua. Ada lebih dari Rp61 triliun yang dialokasikan untuk 6 provinsi, 42 kabupaten/kota pada tahun depan,” jelas Tito.
Beberapa program yang disebutkan antara lain:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Program Desa Nelayan
- Sekolah unggulan dan sekolah terintegrasi
- Program pangan dan lain-lain
Selain itu, Presiden Prabowo juga menugaskan komite tersebut untuk membangun dialog dengan Kementerian/Lembaga dan seluruh kepala daerah se-Papua.
“Tidak hanya itu, komite juga diminta untuk menerima masukan dari para kepala daerah. Jika ada ide atau usulan dari mereka, silakan disampaikan. Selanjutnya, komite juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program dari pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, 6 provinsi, serta kabupaten dan kota,” ujar Tito.
Tito menekankan bahwa komite akan melakukan evaluasi rutin setiap 3 atau 4 bulan untuk mengecek progres dari semua program tersebut.
“Jika ada program yang tidak berjalan sesuai harapan, maka komite akan mencari solusi bersama. Tujuannya adalah agar semua program dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua,” tambahnya.
