Warga NitungLea Terisolir Akibat Gempa Bumi di Pulau Flores
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere menyoroti kondisi warga Desa NitungLea, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terisolir setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu (15/8/2026) pagi. Gempa tersebut berpusat di koordinat 8,33 Lintang Selatan (LS) dan 121,32 Bujur Timur (BT), sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.
Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah Flores, termasuk di Pulau Palue di Kabupaten Sikka yang jaraknya dekat dengan pusat gempa. Di tengah situasi darurat tersebut, akses menuju Desa NitungLea dilaporkan terputus akibat longsor dan reruntuhan. Hal ini membuat warga mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan logistik.
Kesulitan Warga dalam Mendapatkan Bantuan Logistik
Ironisnya, warga yang telah menjadi korban bencana justru harus turun sendiri menuju posko bantuan untuk mengambil logistik yang diperuntukkan bagi mereka. Untuk mencapai lokasi bantuan, warga harus melewati medan yang curam dan berbahaya akibat longsor serta material reruntuhan yang memutus akses menuju wilayah mereka.
Kondisi tersebut mendapat sorotan serius dari PMKRI Cabang Maumere. Organisasi mahasiswa tersebut menilai korban bencana tidak seharusnya kembali mempertaruhkan keselamatan mereka hanya untuk mendapatkan bantuan yang menjadi bagian dari tanggung jawab penanganan darurat pemerintah.
Penilaian dari Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere
Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Rito Naga, menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan. “Mereka sudah menjadi korban bencana. Mereka kehilangan akses dan berada dalam kondisi terisolir. Tetapi mereka pula yang harus turun sendiri mengambil bantuan dan menghadapi risiko di medan yang berbahaya. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah,” tegas Rito, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menghitung jumlah bantuan yang telah dikirim atau memastikan logistik sudah berada di posko. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. “Ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan hanya bantuan sudah berada di posko. Pertanyaannya adalah apakah bantuan tersebut sudah sampai kepada warga yang membutuhkan. Kalau korban masih harus mempertaruhkan keselamatannya untuk mengambil bantuan, berarti ada persoalan dalam rantai distribusi,” ujarnya.
Permintaan PMKRI untuk Wakil Presiden Gibran
Atas kondisi tersebut, PMKRI Cabang Maumere secara khusus meminta Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, turun langsung ke Palue untuk melihat kondisi masyarakat terdampak. PMKRI Maumere berharap kehadiran Wakil Presiden tidak sebatas kunjungan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memastikan persoalan warga di wilayah terisolir mendapat penanganan langsung, cepat, dan terkoordinasi.
“Kami meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke Palue. Datang dan lihat sendiri bagaimana masyarakat NitungLea menghadapi kondisi ini. Jangan hanya menerima laporan dari meja birokrasi. Lihat bagaimana warga terdampak harus berjuang mengambil bantuan,” kata Rito Naga.
Ia menegaskan, masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau membutuhkan kehadiran negara secara nyata. “Kami ingin pemerintah pusat melihat langsung persoalan di lapangan. Palue bukan sekadar titik di peta. Di sana ada warga negara yang membutuhkan kehadiran dan perlindungan negara,” tegasnya.
Evaluasi Sistem Distribusi Bantuan Bencana
Sementara itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Maumere, Melki Bata, mengatakan kondisi warga NitungLea harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi sistem distribusi bantuan bencana. Menurut Melki, warga yang sudah terdampak bencana tidak semestinya kembali dibebani risiko ketika hendak memperoleh bantuan.
“Mereka yang terdampak, mereka pula yang harus berjuang mengambil bantuan. Mereka yang kehilangan akses, mereka pula yang harus menghadapi medan berbahaya. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus menanggung risiko seperti ini?” ujar Melki.
Melki menegaskan, PMKRI tidak bermaksud mempertentangkan masyarakat dengan aparat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Namun, PMKRI mempertanyakan efektivitas kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan warga selama situasi darurat.
Permintaan PMKRI untuk Pemerintah
PMKRI Cabang Maumere mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka, Pemerintah Provinsi NTT, BPBD, serta seluruh unsur terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan warga terdampak memperoleh bantuan secara aman. PMKRI meminta pemerintah memastikan beberapa hal berikut:
- Distribusi logistik sampai langsung kepada warga NitungLea dan wilayah lain yang terisolir.
- Pemetaan jalur alternatif untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah yang aksesnya terputus.
- Prioritas keselamatan warga dan relawan dalam setiap proses pengantaran bantuan.
- Kehadiran pemerintah pusat untuk memastikan penanganan wilayah kepulauan dan daerah sulit akses tidak terabaikan.
PMKRI Maumere juga mengakui bahwa solidaritas masyarakat dan relawan merupakan kekuatan penting dalam menghadapi situasi bencana. Namun, solidaritas masyarakat, menurut PMKRI, tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara.
“Warga boleh menjadi yang pertama bergerak karena solidaritas. Tetapi negara harus menjadi pihak yang memastikan mereka aman. Bantuan harus mendatangi korban, bukan korban yang mempertaruhkan keselamatan untuk mendatangi bantuan,” tegas Melki Bata.
PMKRI Cabang Maumere berharap permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke Palue mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Rito Naga kembali menegaskan bahwa melihat langsung kondisi di lapangan penting agar pemerintah dapat memahami persoalan yang mungkin tidak sepenuhnya tergambar dalam laporan administratif.
“Kami ingin Wapres datang, melihat, mendengar dan memastikan sendiri. Karena dari lapangan kita bisa melihat persoalan yang terkadang tidak terlihat dalam laporan administratif,” pungkas Rito Naga.
Bagi PMKRI Maumere, penanganan bencana tidak berhenti ketika bantuan tiba di sebuah posko. Bantuan harus benar-benar sampai kepada korban, warga harus mendapatkan perlindungan, dan negara harus hadir memastikan masyarakat yang terdampak tidak kembali mempertaruhkan keselamatan mereka demi memperoleh bantuan.
