Kritik dan Tanggapan Terkait Kunjungan Presiden ke Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal memberikan kritik terkait intensitas kunjungan luar negerinya. Kritik tersebut menimbulkan respons dari Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, yang menanggapi perhatian dan masukan Dino sebagai seorang diplomat senior Indonesia.
Teddy menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang diberikan oleh Dino. Ia menilai bahwa Dino adalah diplomat hebat dengan pengalaman selama beberapa bulan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Meski demikian, Teddy menegaskan bahwa ada beberapa informasi yang perlu dijelaskan lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat, khususnya terkait penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan diplomasi internasional.
Penjelasan Mengenai Biaya Perjalanan Dinas
Salah satu isu utama yang disoroti Teddy adalah biaya perjalanan dinas Presiden ke luar negeri. Menurutnya, pemerintah telah beberapa kali memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan kunjungan kerja Presiden. Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk menanggung secara pribadi seluruh biaya yang melebihi anggaran resmi yang telah dialokasikan pemerintah.
“Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” jelas Teddy.
Penjelasan Mengenai Rombongan yang Dibawa
Selain masalah biaya, Teddy juga menepis anggapan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri pada era pemerintahan saat ini membawa rombongan yang terlalu besar dan tidak efisien. Ia membandingkan data jumlah delegasi saat ini dengan era ketika Dino Patti Djalal masih aktif di pemerintahan.
“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” jelas Teddy.
Tanggapan Mengenai Tata Kelola Waktu Diplomasi
Teddy juga menanggapi masukan mengenai tata kelola waktu diplomasi, di mana muncul usulan agar jadwal kunjungan luar negeri idealnya dipersiapkan satu tahun sebelumnya. Menurut Seskab, aturan kaku seperti itu sulit diterapkan mengingat situasi geopolitik global yang dinamis.
“Perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Nah jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” tuturnya.
Teddy juga menekankan bahwa intensitas pertemuan bilateral, baik yang bersifat seremonial maupun tertutup, merupakan bagian dari strategi jangka panjang guna mengamankan kepentingan nasional di tengah berbagai krisis dunia. Penentuan prioritas pertemuan, kata Teddy, sepenuhnya berada di bawah pertimbangan matang Presiden dan Menteri Luar Negeri.
“Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas,” ungkapnya.
Kritik Dino Patti Djalal
Sebelum mendapat tanggapan dari Teddy, Dino Patti Djalal lebih dulu mengkritisi intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang ia paparkan, sejak resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 hingga 30 Mei 2026, Prabowo telah melakukan 49 perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu 587 hari masa kepemimpinan. Dari total kunjungan tersebut, terdapat 28 negara tujuan, dengan beberapa di antaranya dikunjungi lebih dari satu kali.
Biaya yang dikeluarkan dalam setiap kunjungan resmi ke luar negeri mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, pengamanan, hingga tunjangan bagi anggota delegasi. Dino menyampaikan lima rekomendasi yang menurutnya dapat membantu pemerintah menjaga efektivitas diplomasi sekaligus menghemat pengeluaran negara.
Salah satu usulan yang ia sampaikan adalah memanfaatkan teknologi komunikasi seperti panggilan video, Zoom, atau telepon untuk sebagian agenda bilateral yang tidak mengharuskan pertemuan langsung. Dino menilai bahwa banyak kunjungan kenegaraan hanya mengalokasikan waktu terbatas untuk pembahasan substansial, sehingga pemanfaatan teknologi komunikasi dapat menjadi alternatif yang lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas hubungan antarnegara.
[Dalam video unggahannya, Dino menyampaikan bahwa dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis menghemat ratusan miliar.]
Selain itu, Dino menyarankan agar Indonesia lebih sering menjadi tuan rumah pertemuan internasional dengan mengundang pemimpin negara lain datang ke Tanah Air. Strategi tersebut tidak hanya lebih hemat biaya, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global. Untuk agenda diplomasi tertentu yang bersifat teknis atau berada di tingkat kementerian, Dino menilai Presiden dapat memberikan pendelegasian yang lebih besar kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Dino menegaskan bahwa seluruh sarannya disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan keuangan negara. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan tersebut demi menjaga efisiensi penggunaan anggaran publik di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
