Kehidupan di Ruang Sempit: Kekacauan Perumahan di Hong Kong
Di tengah krisis perumahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, ribuan warga Hong Kong dengan penghasilan rendah kini menghadapi tantangan baru. Pemerintah setempat mulai menerapkan kebijakan untuk menghapus secara bertahap apartemen subdivisi atau hunian sempit hasil pembagian unit besar menjadi ruang-ruang kecil. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan standar tempat tinggal, tetapi kebijakan ini justru memunculkan ketidakpastian bagi banyak warga miskin yang khawatir kehilangan tempat tinggal.
Lisa Lau (48) adalah salah satu dari mereka. Ia tinggal di apartemen sempit yang hanya berukuran sekitar 32 kaki persegi. Ruangan itu terbagi menjadi beberapa bilik kecil yang dibuat dari pembagian apartemen besar. Setiap bilik ditempati oleh satu keluarga atau individu. Dalam kondisi seperti ini, Lau harus berbaring di tempat tidur yang hampir memenuhi seluruh ruangan sambil mencoba mengalihkan pikiran dari ancaman penggusuran.
Unit-unit seperti milik Lau merupakan bagian dari target reformasi perumahan Hong Kong setelah regulasi baru mulai berlaku pada Maret lalu. Presiden Tiongkok Xi Jinping sebelumnya telah meminta Hong Kong untuk menyelesaikan masalah perumahan yang selama bertahun-tahun menjadi simbol ketimpangan ekonomi di pusat keuangan Asia tersebut. Krisis ini dipicu oleh kombinasi antara keterbatasan lahan, minimnya pasokan hunian, serta tingginya harga sewa dan properti.
Dalam sistem baru, pemerintah Hong Kong memberikan waktu hingga 2030 kepada pemilik properti untuk merenovasi unit subdivisi agar memenuhi standar baru. Namun, kebijakan tersebut memicu konsekuensi lain karena sebagian pemilik memilih lebih dahulu mengusir penyewa mereka. “Saya akan tinggal di sini hari demi hari. Saya tidak tahu harus pergi ke mana,” kata Lau yang hanya hidup dari bantuan sosial sekitar 930 dolar AS per bulan.
Aturan baru melarang unit hunian yang berukuran kurang dari 86 kaki persegi serta mewajibkan standar keselamatan dan sanitasi minimum, termasuk memiliki jendela yang dapat dibuka, wastafel, dan toilet di dalam ruang tertutup. Pemerintah memperkirakan lebih dari 220.000 warga Hong Kong tinggal di apartemen subdivisi atau yang kerap disebut sebagai “apartemen kotak sepatu”. Dari jumlah tersebut, sekitar sepertiga diperkirakan membutuhkan renovasi besar agar sesuai regulasi baru.
Tempat tinggal Lau berada di kawasan Sham Shui Po, salah satu distrik termiskin di Hong Kong. Ruangannya merupakan satu dari sembilan bilik yang dibangun dalam satu unit apartemen tua berusia sekitar 60 tahun, dipisahkan hanya dengan sekat kayu tipis. Tanpa dapur pribadi, Lau memasak mi dan sup menggunakan penanak nasi yang ditempatkan di atas tempat tidurnya. Ia juga harus berbagi kamar mandi dan toilet dengan penghuni lain serta memasang papan busa di bagian bawah pintu untuk menghalau tikus dan kecoa masuk.
Meski kondisinya jauh dari ideal, Lau tetap enggan meninggalkan lingkungan yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun. “Selama pemilik rumah tidak datang untuk mengusir penghuni, kami merasa tenang. Kami merasa nyaman,” ujarnya.
Biro Perumahan Hong Kong menyebut lebih dari 100 keluarga sudah meninggalkan bangunan tempat Lau tinggal. Pemerintah juga mengklaim sedang membantu sekitar 40 keluarga yang masih bertahan untuk mencari tempat tinggal alternatif. Namun, kelompok advokasi masyarakat miskin menilai dampak kebijakan tersebut berpotensi lebih besar dari perkiraan pemerintah.
Masyarakat untuk Organisasi Komunitas (Society for Community Organization), organisasi non-pemerintah yang fokus pada kelompok rentan, menyebut reformasi memang dapat memperbaiki kondisi hunian buruk yang selama ini menjadi masalah serius Hong Kong. Akan tetapi, pemerintah dinilai harus menyediakan lebih banyak hunian publik yang terjangkau.
“Jangan berharap orang-orang yang tinggal di flat sangat kecil ini akan pindah ke unit perumahan baru yang lebih layak. Mereka tidak akan mampu membayarnya,” kata Wakil Direktur organisasi tersebut, Sze Lai-shan. Lembaga itu mengaku mengetahui sedikitnya 300 rumah tangga yang menghadapi risiko pengusiran dari apartemen subdivisi, jauh lebih banyak dibandingkan 35 pemberitahuan penggusuran yang diakui pemerintah.
Sebagian warga berhasil pindah ke perumahan umum atau perumahan transisi, tetapi banyak pula yang akhirnya berpindah ke unit sempit lain yang juga berada di bawah standar. Situasi serupa dialami Liu Xiaoli (63). Perempuan itu kini bekerja di dua pekerjaan paruh waktu sebagai juru masak dan petugas kebersihan untuk menopang hidup setelah perceraian sekaligus membantu anak dan cucunya di daratan Tiongkok.
“Saya tidak mampu membayarnya,” katanya. Ia mengaku belum menemukan apartemen yang memenuhi syarat pemerintah tetapi tetap sesuai dengan kemampuan finansialnya. “Saat ini, saya hanya menunda sebisa mungkin.”
Pemerintah Hong Kong menyatakan telah meningkatkan pasokan perumahan publik secara signifikan dengan target membangun sekitar 196.000 unit dalam lima tahun ke depan sekaligus mempercepat proses bagi warga yang masuk daftar tunggu. Menurut otoritas setempat, peningkatan pasokan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap apartemen subdivisi sekaligus menjaga harga sewa tetap terkendali.
Namun demikian, regulasi baru ini tidak mencakup “rumah peti mati” — bilik kayu sempit yang ditumpuk menyerupai ranjang susun dan selama bertahun-tahun menjadi simbol ekstrem krisis perumahan Hong Kong.
Wan Hon-cheung (64), salah satu penghuni rumah peti mati, mengatakan dirinya telah tinggal di ruang kayu lapis seukuran tempat tidur tunggal selama satu dekade terakhir. Ia kerap digigit kutu kasur dan harus berjalan menggunakan tongkat, membuat aktivitas naik turun tempat tidur menjadi sulit. “Bagi kami, kelas bawah, inilah kenyataan. Tidak ada yang perlu dikeluhkan,” katanya.
