Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 mencatatkan angka yang lebih tinggi dari ekspektasi. Dengan capaian sebesar 5,61% secara tahunan (yoy), pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong belanja guna mempertahankan momentum pertumbuhan hingga tiga bulan ke depan. Hal ini tidak lepas dari perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa percepatan belanja pemerintah, termasuk program dan proyek prioritas, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) baik berdasarkan lapangan usaha maupun pengeluaran.
BPS mencatat bahwa PDB kuartal I/2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 5,61% dibandingkan kuartal I/2026, meskipun terkontraksi dari kuartal IV/2025 yaitu 0,77% (qtq). Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 ini sebagai yang tertinggi sejak kuartal III/2022 sebesar 5,73% (yoy). Dia juga menilai pertumbuhan ini relatif paling tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.
Jika ditarik ke belakang, data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ini merupakan yang paling tinggi sejak kuartal I/2013. Berikut adalah rincian pertumbuhan kuartal I (% yoy):
- 2026: 5,61
- 2025: 4,87
- 2024: 5,11
- 2023: 5,03
- 2022: 5,04
- 2021: (0,7)
- 2020: 2,97
- 2019: 5,07
- 2018: 5,06
- 2017: 5,01
- 2016: 4,92
- 2015: 4,72
- 2014: 5,14
- 2013: 6,02
Menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB yakni 54,36%, dan investasi/PMTB terbesar kedua yaitu 28,26%. Namun demikian, pertumbuhan tertinggi justru merupakan konsumsi pemerintah dari kuartal I/2025 sebesar 21,81% (yoy).
Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar ke PDB yakni 19,07%. Akan tetapi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada akomodasi dan makan minum sebesar 13,14% (yoy). Berikut adalah distribusi dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha kuartal I/2026:
- Industri pengolahan: 19,07% (5,04%)
- Perdagangan: 13,28% (6,26%)
- Pertanian: 12,67% (4,97%)
- Konstruksi: 9,81% (5,49%)
- Pertambangan: 8,69% (−2,14%)
- Transportasi dan pergudangan: 6,11% (−8,04%)
- Infokom: 4,42% (7,14%)
- Jasa Keuangan: 4,20% (4,68%)
- Administrasi pemerintahan: 3,37% (6,45%)
- Akomodasi dan makan minum: 2,79% (13,14%)
- Jasa Pendidikan: 2,76% (5,18%)
- Real estat: 2,26% (3,54%)
- Jasa lainnya: 2,20% (9,91%)
- Jasa Perusahaan: 1,97% (4,91%)
- Jasa Kesehatan: 1,24% (7,62%)
- Pengadaan Listrik dan gas: 0,95% (−0,99%)
- Pengadaan air: 0,06% (0,42%)
Amalia menjelaskan bahwa pertumbuhan dua digit pada pertumbuhan lapangan usaha itu didorong salah satunya oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Di mana hal ini didorong oleh peningkatan penyediaan makanan dan minuman pada momen libur nasional dan perluasan cakupan Makan Bergizi Gratis,” ucapnya.
Dampak program MBG juga terlihat dari pertumbuhan subsektor peternakan pada komponen lapangan usaha pertanian, yaitu sebesar 11,84%. Peningkatannya didorong oleh kenaikan permintaan daging ayam ras dan telur untuk salah satunya pasokan menu MBG.
Efek program prioritas juga terlihat pada pertumbuhan lapangan usaha konstruksi berkat program KDMP dan MBG. Sebagai salah satu lapangan usaha dengan distribusi terbesar ke PDB, pertumbuhan lapangan usaha konstruksi mencapai 5,49% (yoy). Salah satu pengaruh MBG ke pertumbuhan PDB lapangan usaha konstruksi adalah penambahan 6.737 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Desember 2025 ke Maret 2026. Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga disebut turut memacu pertumbuhan lapangan usaha itu.
“Konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Amalia.
Adapun pada sisi pengeluaran, dampak program prioritas juga dirasakan pada pertumbuhan investasi/PMTB. Pertumbuhan PMTB pada kuartal I/2026 mencapai 5,96% (yoy) dengan distribusi ke PDB 28,29%. Amalia menyebut salah satu proyek strategi nasional (PSN) yakni MRT Jakarta turut mendorong pertumbuhan PMTB berkat investasi fisik lebih dari Rp25 triliun.
Distribusi dan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran kuartal I/2026:
- Konsumsi rumah tangga: 54,36% (5,52%)
- PMTB/investasi: 28,29% (5,96%)
- Ekspor: 21,22% (0,90%)
- Konsumsi pemerintah: 6,72% (21,81%)
- Konsumsi LNPRT: 1,40% (6,28%)
- Impor: (20,29%) (7,18%)
Kemudian, efek investasi pemerintah juga terasa berkat pembangunan gerai fisik Koperasi Desa Merah Putih; pembelian mesin peralatan, kendaraan dan intangible asset, serta program-program infrastruktur konektivitas maupun swasembada pangan.
“Dalam triwulan I/2026 ini juga kami mencermati adanya pembangunan fisik SPPG yang cukup masif dan tentunya pembangunan fisik dan infrastruktur konektivitas ini menjadi bagian dari kontribusi terhadap PMTB,” pungkas Amalia.
Melampaui Ekspektasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia di awal tahun ini tumbuh di luar ekspektasi berbagai lembaga internasional. Capaian ini turut melampaui proyeksi sejumlah ekonom. Airlangga menyebut capaian ini berada di atas pertumbuhan ekonomi sejumlah negara-negara G20 yaitu China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Ini tidak lepas dari kontribusi konsumsi pemerintah, yang apabila merunut ke realisasi belanja APBN mencapai Rp815 triliun.
Belanja APBN sampai dengan akhir Maret 2026 ini tumbuh 31,4% (yoy). Akselerasi belanja ini utamanya didorong oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh hingga 47,7% (yoy), meski transfer ke daerah terkontraksi 1,1% (yoy). “Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian/lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret Rp51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif. THR dan untuk ASN realisasi sebesar Rp51,65 triliun serta dari pihak swasta maupun ojol,” jelasnya.
Dengan pertimbangan kinerja ini, Airlangga menyebut pemerintah akan kembali memacu belanja APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan sampai kuartal II/2026. Apalagi, basis pertumbuhan apabila dibandingkan kuartal II/2025 masih rendah atau terkontraksi 0,32% (yoy). “Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global,” tuturnya.
Beberapa belanja pemerintah yang akan disalurkan untuk menstimulasi ekonomi April-Juni 2026 meliputi pencairan gaji ke-13 ASN pada Juni 2026 sebesar Rp55 triliun, insentif kendaraan listrik, serta bantuan pangan April-Juni untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selanjutnya, belanja subsidi dan kompensasi 2026 Rp356,8 triliun serta revitalisasi sekolah maupun satuan pendidikan Rp13,4 triliun.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan belanja stimulus untuk sektor perumahan, meliputi implementasi program 3 Juta Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya Rp8,9 triliun, serta kredit program perumahan dengan plafon kredit Rp34,8 triliun. “Akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian solar sebesar Rp48 triliun,” lanjut Airlangga.
Dari sisi kebijakan, pemerintah juga menggulirkan sejumlah elkasasi seperti penurun bea masuk impor LPG dari 5% ke 0% serta untuk bahan baku plastik menjadi 0% selama enam bulan. Pemerintah juga telah mengumumkan perubahan regulasi berupa kemudahan ipor, penyesuaian pertimbangan teknis (pertek), peninjauan kembali penerapan standar nasional Indonesia (SNI) dan SLA terutama bahan baku impor, standarisais biaya konsultasi teknis perizinan bangunan gedung dan sertifikai laik fungsi, serta kemudahan pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan OSS di Kementerian Investasi/BKPM.
Meski demikian, perlu dicatat akselerasi belanja pemerintah ini tidak tanpa konsekuensi. Sampai dengan kuartal I/2026, akselerasi belanja hingga Rp815 triliun ini sudah memicu defisit fiskal hingga Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap PDB. Hal ini turut disebabkan oleh penerimaan negara yang tumbuh tidak setinggi belanja. Sebab, penerimaan pajak Maret mulai melandai ke 20,7% (yoy) usai tumbuh 30% (yoy) lebih pada Januari-Februari 2026. Penerimaan kepabeanan dan cukai serta PNBP juga masing-masing masih terkontraksi.
Head Macroeconomic and Financial Market Research PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bakal terus resilien di tengah berbagai risiko yang harus diantisipasi. Faisal melihat pertumbuhan ekonomi ke depan masih akan didukung secara dominan oleh permintaan domestik. Apalagi, kebijakan pro-pertumbuhan dari pemerintah seperti menjaga harga BBM subsidi tidak naik diyakini menjaga inflasi stabil.
Dari perhitungan pemerintah, APBN masih bisa menahan harga minyak dunia di level US$100 per barel rata-rata sampai akhir tahun. Sampai dengan saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata harga minyak masih di level US$78,5 per barel dan diperkirakan mencapai US$82,3 per barel. “Pertumbuhan kemungkinan besar akan tetap didorong oleh kebijakan fiskal, serupa dengan pola yang diamati pada semester II/2025, dengan langkah-langkah fiskal memainkan peran penting dalam mendukung konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi,” jelasnya melalui keterangan tertulis.
Akan tetapi, risiko masih mengintai prospek ekonomi Indonesia apabila harga minyak terus menanjak naik. Konsekuensinya, risiko inflasi bisa meningkat dan ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit untuk berekspansi. Dari sisi kebijakan moneter, meningkatnya inflasi akan mempersempit ruang Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunganya. Akibatnya, ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari kebijakan moneter menjadi lebih sempit.
“Secara keseluruhan, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan tetap tangguh di kisaran 5,1% sampai 5,3% pada 2026,” paparnya. Samuel Sekuritas Indonesia juga memprakirakan capaian tinggi di awal tahun ini akan melandai pada periode kuartal berikutnya ke kisaran 5,3% sampai 5,5%. Namun, ini masih sejalan dengan target pemerintah yakni 5,4%.
Selain tensi geopolitik berkepanjangan dan melandainya perdagangan global, lembaga itu memprakirakan volatilitas pasar keuangan bisa ikut menjadi risiko bagi prospek ekonomi Indonesia. “Pada konteks ini, mempertahankan stabilitas makro, khususnya manajemen nilai tukar dan koordinasi kebijakan yang terukur dengan BI akan sangat penting dalam mempertahankan pertumbuhan sekaligus menjaga kepercayaan investor,” dikutip dari kajian Samuel Sekuritas.
