KSP Dudung Abdurachman Mengungkap Dugaan Korupsi di Program MBG
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyatakan bahwa ada celah korupsi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, termasuk terkait jual beli titik SPPG atau titik dapur.
Dudung menegaskan bahwa ia akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Selain itu, ia juga akan mengecek sistem supplier yang digunakan dalam program tersebut.
“Tapi kalau celah korupsi di MBG yang diantisipasi itu memang banyak, Pak. Banyak celahnya. Banyak celahnya. Ya, yang paling besar apa, ya salah satunya yang saya dapat informasi tentang ada jual beli titik ya,” ujarnya.
Ia masih enggan mengungkap detail lebih lanjut mengenai jual beli titik dapur ini, karena ingin meninjau secara langsung terlebih dahulu sebelum memberikan informasi kepada publik. Selain itu, peninjauan juga akan mencakup pengelolaan makanan dan kualitas makanan untuk mencegah terjadinya keracunan.
“Enggak berkaitan langsung sama makanannya, tetapi banyak hal-hal di nanti, itu juga akan ada kita temukan, jadi kalau misalnya temukan makanannya pun yang kemudian, ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan ya,” tambah Dudung.
Arahan dari Presiden Prabowo untuk Cek Program MBG
Dudung mengaku telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pengecekan pada Program MBG yang menjadi prioritas nasional. Ia berjanji akan mengungkapkan ke publik jika ada kecurangan yang terbukti.
“Presiden mengarahkan kepada saya ‘Pak Dudung coba dicek ya’ karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden ya.”
Selain MBG, program Koperasi Merah Putih juga akan dicek. Dudung menyatakan bahwa ia akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait dan meminta doa agar bisa menemukan kecurangan yang terjadi.
“Minta doanya lah nanti dan kalau saya temukan saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan saja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar ya karena ini uang rakyat,” ujarnya.
Pengelolaan Dana MBG oleh Kepala BGN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka-bukaan tentang pengelolaan dana MBG sebesar Rp 268 Triliun. Meski memimpin lembaga dengan anggaran besar, Dadan mengaku tidak memiliki akses langsung terhadap aliran dana tersebut.
Sebagian besar anggaran BGN disalurkan langsung dari Kas Negara (KPPN) ke rekening virtual masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Skema ini dirancang untuk menutup celah korupsi.
“Saya sebagai Kepala Badan Gizi memang anggarannya besar. Tapi saya itu hanya tahu angka, bahkan melihat alirannya pun tidak. Jadi langsung masuk ke virtual account di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Dadan.
Dana hanya bisa dicairkan melalui persetujuan dua pihak (dual approval), yakni perwakilan BGN sebagai approver dan mitra pelaksana sebagai maker. Seluruh transaksi pun wajib merujuk pada indeks harga pasar lokal.
“Kalau ada yang coba-coba markup, sebentar saja langsung ketahuan,” tegas Dadan.
Jangkauan Program MBG: 27.760 SPPG, 61,9 Juta Penerima
Program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 27.760 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani sekitar 61,9 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, balita, hingga pelajar.
Menariknya, seluruh infrastruktur SPPG disebut dibangun melalui investasi mitra, bukan dari anggaran negara.
“Jadi belum ada bangunan yang dibangun oleh dana pemerintah. Jadi ini kontribusi masyarakat yang luar biasa,” ungkap Dadan.
Penutupan 1.720 SPPG Akibat Pelanggaran
Di balik ekspansi cepat, BGN juga melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas layanan. Hingga saat ini, sebanyak 1.720 SPPG dihentikan sementara operasionalnya karena berbagai pelanggaran, mulai dari tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hingga kualitas menu yang tidak memenuhi standar.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar termasuk pelanggaran berat sehingga harus menghentikan operasional hingga perbaikan dilakukan. Sementara itu, 62 SPPG sempat disorot karena menyajikan menu tidak layak hingga viral di masyarakat.
“Itu kami hentikan sementara sebagai bagian dari peningkatan kualitas,” tegas Dadan.
