KPK Temukan Dugaan Korupsi di Bea Cukai, Menteri Keuangan Beri Peringatan Tegas
Korupsi kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kasus ini melibatkan penggunaan rumah aman atau safe house untuk menyimpan uang dan emas hasil korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tidak sehat masih berlangsung di tubuh birokrasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa Kementerian Keuangan belum sepenuhnya bersih. Ia meminta seluruh pegawai untuk menjaga integritas dan bekerja dengan dedikasi tinggi. Peringatan ini disampaikan saat pelantikan pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan.
Purbaya menyatakan bahwa ada pihak yang menerima uang, bahkan ada safe house yang digunakan untuk menyimpan uang dan emas. “Artinya kita masih belum bersih,” katanya dalam pernyataannya.
Sinyal Bahaya bagi Profesionalisme Aparatur
Menurut Purbaya, terbongkarnya kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa masih ada pegawai yang belum bekerja secara profesional. Praktik korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai dasar pengabdian aparatur negara. Ia menilai, kondisi ini harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam memperbaiki citra institusi pajak dan bea cukai.
Tanpa langkah serius dan berkelanjutan, kasus serupa bisa terulang dan secara perlahan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga yang menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Tantangan Makin Kompleks, Tuntutan Kinerja Makin Berat
Di tengah sorotan tajam publik, Purbaya mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan ke depan tidak ringan. Kompleksitas persoalan ekonomi dan fiskal menuntut organisasi beserta seluruh pegawainya berada dalam kondisi terbaik, baik secara profesional maupun moral.
Kementerian Keuangan, kata Purbaya, membutuhkan aparatur yang benar-benar siap mencurahkan pikiran dan tenaga untuk bangsa dan negara. Komitmen tersebut tidak cukup diucapkan dalam slogan atau pidato, tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata yang bersih dan bertanggung jawab.
Pengawasan Diperketat, Pimpinan Tak Bisa Lagi Berkelit
Untuk mempercepat proses perbaikan, Purbaya menekankan pentingnya pengawasan ketat dari jajaran pimpinan. Ia menegaskan, para atasan tidak bisa lagi berlindung di balik alasan tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan bawahan.
Tanggung jawab pengendalian, menurutnya, melekat erat pada struktur kepemimpinan. Lebih jauh, Purbaya memberi sinyal keras bahwa pergantian pejabat bukan hal yang mustahil dilakukan. Jika praktik korupsi terbukti menjalar hingga satu tingkat di bawah pimpinan, evaluasi akan terus bergerak ke atas demi membangun sistem yang lebih bersih dan akuntabel.
“Kalau sampai tersangka betul sampai level 1 di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas,” tegas Purbaya.
Safe House Korupsi dan Operasi Senyap KPK
Sebelumnya, KPK menduga sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyediakan safe house dalam kasus dugaan korupsi importasi barang. Rumah aman tersebut diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan uang dan logam mulia hasil kejahatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan praktik tersebut kepada publik. “Diduga para oknum dari Ditjen Bea Cukai ini menyiapkan safe house, untuk menyimpan barang-barang seperti uang, kemudian tadi logam mulia,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026) malam.
Budi menjelaskan, rumah aman itu disewa secara khusus, meski hingga kini identitas pemiliknya belum diungkap. Dalam kesempatan yang sama, KPK juga menampilkan apartemen yang dijadikan safe house saat penyidik mengamankan para pihak terkait beserta barang bukti.
OTT Ungkap Jaringan, Nilai Sitaan Fantastis
Kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 17 orang dan menetapkan enam di antaranya sebagai tersangka.
Enam tersangka itu terdiri dari Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai periode 2024–Januari 2026, SIS Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan, serta ORL Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai. Sementara dari sektor swasta, tersangka berasal dari pemilik PT Blueray berinisial JF, Ketua Tim Dokumentasi Importasi PT Blueray berinisial AND, serta Manajer Operasional PT Blueray berinisial DK.
Dalam perkara ini, KPK menyita barang bukti dengan nilai fantastis mencapai Rp 40,5 miliar. Barang tersebut terdiri dari uang tunai rupiah Rp 1,89 miliar, 182.900 dolar Amerika Serikat, 1,48 juta dolar Singapura, serta 550.000 yen Jepang.
