Penurunan Dana Desa 2026 Berdampak pada 208 Desa di Kabupaten Semarang
Alokasi Dana Desa (DD) reguler untuk Kabupaten Semarang pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berdampak langsung pada 208 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang, Dana Desa reguler 2026 tercatat sebesar Rp 69.891.342.000. Angka tersebut turun hingga 66,5 persen dibandingkan Dana Desa 2025 yang mencapai Rp208.545.055.000. Kepala Dispermades Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo menjelaskan bahwa penurunan tersebut baru terlihat dari alokasi Dana Desa reguler.
Sementara itu, untuk Dana Desa nonreguler tahun 2026 hingga kini masih menunggu kepastian angka dari pemerintah pusat. “Kalau melihat angka sementara Dana Desa reguler 2026 dibandingkan tahun 2025, memang turun sekitar 66,5 persen. Untuk yang nonreguler, sampai sekarang angkanya belum keluar,” ujar Budi, Kamis (8/1/2026).
Perbedaan Alokasi Dana Desa Antara Desa Kecil dan Besar
Dana Desa reguler merupakan kebijakan dari pusat dan langsung masuk ke rekening pemerintah desa. Sedangkan, untuk Dana Desa nonreguler, pengaturannya masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dampak penurunan Dana Desa reguler 2026 berpengaruh pada besaran alokasi yang diterima masing-masing desa.
Jika sebelumnya terdapat selisih cukup lebar antara desa berskala kecil dan desa berskala besar, kini rentang alokasinya justru menjadi lebih sempit. Pada 2025 lalu, Dana Desa terendah yang diterima desa masih berada di kisaran Rp 500 jutaan hingga tertinggi Rp1,8 miliar. Sedangkan, pada tahun ini, alokasi terendah sekitar Rp 260 juta hingga tertinggi Rp 373 juta.
“Yang dulu dapat Rp1,2 miliar, sekarang jadi sekitar Rp 272 juta. Yang tadinya dapat alokasi Rp 1,8 miliar sekarang sekitar Rp 373 juta. Yang semula di bawah Rp 1 miliar menjadi sekitar Rp 260 juta,” urainya.
Regulasi Terbaru Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa
Meski terjadi penurunan anggaran, pemerintah desa tetap wajib menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan regulasi terbaru. Saat ini telah terbit Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa.
“Dengan angka itu, sudah ada Permendes nomor 16 tahun 2025 untuk prioritas penggunaan DD, Pemdes harus mengikuti regulasi terbaru ini. Intinya harus taat regulasi terbaru,” tegas Budi.
Dalam regulasi tersebut, Dana Desa diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa, antara lain penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, penguatan ketahanan iklim dan kebencanaan, layanan dasar kesehatan termasuk penanganan stunting, ketahanan pangan, dukungan koperasi desa, pembangunan infrastruktur desa berbasis padat karya tunai, serta pengembangan infrastruktur digital dan teknologi di desa.
Di sisi lain, Dana Desa juga dibatasi penggunaannya. Sejumlah pos dilarang dibiayai dari Dana Desa, seperti pembayaran honorarium kepala desa dan perangkat desa, perjalanan dinas ke luar daerah, pembangunan kantor desa baru, hingga kegiatan bimbingan teknis dan studi banding ke luar kabupaten/kota.
Kebijakan Realistis dan Fokus pada Prioritas
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menegaskan, penurunan Dana Desa harus disikapi dengan kebijakan yang realistis dan berorientasi pada prioritas. Dia meminta seluruh kepala desa untuk menunda kegiatan yang tidak mendesak dan memfokuskan anggaran pada program prioritas.
“Dengan turunnya dana desa, tentunya kami juga meminta kepada teman-teman kepala desa, yang betul-betul prioritas itu yang dilaksanakan dulu. Yang kurang prioritas ini ditunda. Seperti halnya di pemerintah daerah, transfer daerah juga yang prioritas ini yang kita laksanakan,” paparnya.
Menurutnya, penentuan prioritas harus selaras antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dalam mendukung program-program strategis pemerintah pusat. Setiap perangkat daerah maupun pemerintah desa diminta menyesuaikan programnya sesuai sektor unggulan dan kebutuhan wilayah.
“Misalnya, koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kaitannya dengan fasilitas sarana prasarana yang lainnya. Kemudian, juga kaitannya dengan makan gratis, misalnya penyiapan untuk sayuran,” tuturnya.
