Kerja Sama Lintas Daerah untuk Mengatasi Banjir di Cirebon dan Kuningan
Banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon pada 24 Desember 2025 menjadi peringatan keras akan bahaya banjir yang bisa datang dari wilayah hulu. Peristiwa ini memicu tindakan nyata dari pemerintah setempat, khususnya Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Pertemuan khusus antara kedua daerah digelar di kawasan Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Jumat (2/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Sebagai wilayah hilir, Cirebon sangat bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah hulu, yakni Kabupaten Kuningan.
Bupati Cirebon, Imron menegaskan, bahwa menjaga kelestarian alam di wilayah hulu menjadi kunci utama untuk menekan risiko banjir di daerah hilir. Ia menyampaikan bahwa keseimbangan ekosistem di daerah hulu memiliki pengaruh besar terhadap kondisi aliran air di wilayah hilir. Menurutnya, kerusakan kawasan resapan air serta maraknya bangunan liar di bantaran sungai menjadi faktor yang memperparah banjir.
- “Bangunan liar di bantaran sungai dan kawasan resapan air ini menghambat aliran air. Saat hujan deras, air tidak punya ruang untuk terserap, akhirnya meluap dan menimbulkan banjir,” ucapnya.
Sebagai langkah konkret, kedua pemerintah daerah sepakat melakukan penanaman pohon di kawasan perbatasan Cirebon–Kuningan. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan daya serap air sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga berkomitmen melakukan pengendalian sungai melalui program normalisasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
- “Kami rutin berkoordinasi dengan BBWS untuk mempercepat normalisasi sungai di kawasan hilir agar sungai bisa menampung debit air saat curah hujan tinggi,” jelas dia.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Pemkab Cirebon juga menyoroti persoalan perilaku masyarakat. Sanksi tegas akan diterapkan bagi warga yang masih membuang sampah ke sungai. Sampah ini salah satu penyumbang utama terjadinya banjir. Kesadaran masyarakat harus dibangun dan jika masih membandel tentu akan kami tindak tegas.
Sementara itu, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar menyampaikan bahwa penanganan banjir harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama, mengingat hubungan geografis dan kultural antara Kuningan dan Cirebon. Ia menilai, salah satu solusi penting yang perlu didorong adalah pembangunan kolam retensi di wilayah hulu. Dengan demikian, air hujan tidak langsung mengalir deras ke wilayah hilir saat intensitas hujan tinggi.
- “Kolam retensi di wilayah hulu sangat diperlukan agar air bisa tertahan terlebih dahulu dan tidak langsung membebani daerah hilir,” ucapnya.
Dian juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan, agar lebih peduli terhadap lingkungan. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat lebih tertib membuang sampah dan menjaga lingkungan, karena dampaknya tidak hanya dirasakan di Kuningan, tetapi juga di Cirebon.
Di tengah berbagai upaya tersebut, tantangan penanganan banjir kian kompleks seiring kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga April 2026. Dengan kondisi itu, kedua daerah sepakat bahwa penanganan banjir bukan persoalan sederhana. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar air dari hulu tidak lagi menjadi petaka di hilir.
Upaya Kolaboratif dalam Penanganan Banjir
Beberapa inisiatif telah diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi. Salah satunya adalah penanaman pohon di kawasan perbatasan antara Cirebon dan Kuningan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya serap air dan menjaga keseimbangan lingkungan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan normalisasi sungai bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memastikan sungai dapat menampung debit air saat curah hujan tinggi.
Selain itu, kesadaran masyarakat juga menjadi fokus utama. Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada warga yang masih membuang sampah ke sungai. Sampah merupakan salah satu penyebab utama banjir, sehingga diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Kuningan juga berkomitmen untuk memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga kebersihan. Dengan edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan dampak negatif dari perilaku yang tidak ramah lingkungan.
Masa Depan yang Lebih Aman
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, kedua daerah berharap dapat mengurangi risiko banjir di wilayah hilir. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Intensitas hujan yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga April 2026 menunjukkan bahwa penanganan banjir membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.
Pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan air dari hulu tidak lagi menjadi ancaman bagi wilayah hilir.
