AKSI bertajuk Indonesia Gelap kembali digelar di sejumlah kota di Tanah Air. Demonstrasi yang diikuti mahasiswa seluruh Indonesia ini salah satunya digelar di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi ini mengajukan sembilan tuntutan, yakni kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.,Tranparansi status pembangunan dan pajak rakyat, Evaluasi besar-besaran Makan Bergizi Gratis. Lalu, tolak revisi UU Minerba yang bermasalah, tolak dwifungsi TNI, sahkan RUU Perampasan Aset, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. Kemudian, tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat, juga tolak cawe-cawe Jokowi dalam Pemerintahan Prabowo
Merespons itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Ujang Komarudin menyebut di dalam negara dengan sistem demokrasi, demonstrasi merupakan suatu keniscayaan.
“Kalau kita sudah bersepakat berdemokrasi maka segala bentuk kebebasan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi,” ungkap Ujang kepada Media Indonesia, Kamis (20/2).
“Pemerintahan Prabowo-Gibran betul-betul menjaga dan melaksanakan kebijakan demokrasi yang inklusif dan terbuka,” imbuhnya.
Ujang juga menyebut Prabowo membuka seluas-luasnya untuk mahasiswa bisa melakukan kritik, dan melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Tetapi, lanjut Ujang, pemerintah punya kebijakan-kebijakan yang sangat ril, sangat nyata untuk kepentingan publik.
Ujang menuturkan, pemerintah saat ini memiliki tingkat kepuasan sangat tinggi dari masyarakat hingga 80,9%. Lalu tingkat keyakinan publik terhadap Prabowo mencapai 89%. Hal itu, kata Ujang, karena banyak hal-hal yang sudah dilakukan prabowo dalam 3-4 bulan terakhir. Ia mencontohkan adanya makan bergizi gratis yang diapresiasi oleh rakyat Indonesia hingga dipuji oleh pakar luar negeri.
“Cek kesehatan gratis, bagaimana program ini dijalankan. Bagi yang berulang tahun silakan cek kesehatan gratis. Itu kado dari negara dan presiden,” tuturnya.
“Ini juga program pro rakyat yang sengaja diberikan oleh bapak Prabowo yang peduli kepada kesehatan rakyat Indonesia. Lalu juga pemutihan kredit UMKM.”
Intinya, Ujang menegaskan pemerintah menerima kritik dengan terbuka. Ujang berpendapat kritik sebaiknya berbasis pada data, objektif dan konstruktif. Jangan sampai, ucap Ujang, kritik-kritik berbasiskan hal-hal yang subjektif dan program pemerintah yang baik lalu diframing tidak bagus.
“Jadi kita membangun negara ini dengan benar, objektif, sehingga betul-betul dinikmati oleh masyarakat,” tukasnya.
“Kami yakin pemerintah saat ini berkomitmen untuk menjaga demokrasi dan menyejahterakan rakyat Indonesia”.(M-2)
