Tanggapan Psikolog dan Kritik Akademis terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Psikolog sekaligus konten kreator, Lita Gading, memberikan respons tegas terhadap pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang menyebut bahwa ada influencer yang sengaja mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya demi membuat konten viral.
Dalam unggahan videonya, Lita menegaskan bahwa tidak semua influencer membuat konten semata-mata untuk mengejar viralitas atau menambah jumlah pengikut. Ia menekankan bahwa kritik terhadap MBG sering kali berasal dari kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
“Kita bicara tentang kenyataan, apa yang ada di lapangan. Anda sebagai pejabat di BGN harusnya berpikir, introspeksi jangan ngomong kayak begitu. Paham? Aneh ya kalian itu sebagai pejabat-pejabat harusnya memberikan influence yang bagus kepada masyarakat,” ujarnya.
Lita menilai bahwa pejabat publik seharusnya memberikan pengaruh positif kepada masyarakat, bukan justru menuduh pihak yang menyampaikan kritik. Influencer, kata Lita, juga memiliki fungsi menyampaikan informasi dan edukasi publik. “Influencer memang tugasnya untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Kalau kasusnya memang ini yang terjadi di masyarakat ya kita up.”
Ia juga menyinggung dugaan kasus keracunan yang dikaitkan dengan program MBG. Lita meminta pemerintah fokus melakukan evaluasi dan perbaikan dibanding menyerang pihak yang mengkritik. “Mikir, perbaiki dan akan saya tuntut juga tuh SPPG, memalukan tahu enggak. MBG Itu tidak bermanfaat kepada masyarakat luas terutama anak-anak, keracunan siapa yang tanggung jawab? Perbaiki dong,” tegasnya.
Usulan IPB Soal Banyaknya MBG yang Salah Sasaran
Di tengah ambisi besar pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional, muncul sorotan tajam dari kalangan akademisi. Program yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan kualitas gizi masyarakat itu dinilai masih menyimpan persoalan mendasar: penerima manfaat yang dianggap belum tepat sasaran.
Kritik tersebut datang dari kalangan kampus. Seorang dosen dari IPB University menilai distribusi MBG saat ini berpotensi memunculkan pemborosan karena tidak semua penerima benar-benar membutuhkan bantuan makanan dari negara. Di balik semangat pemerataan gizi, muncul pertanyaan besar: apakah program bernilai triliunan rupiah itu sudah benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan?
Pakar IPB Soroti MBG yang Dinilai Belum Tepat Sasaran
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Deni Lubis, menyoroti pelaksanaan MBG yang menurutnya belum efisien dalam penyaluran bantuan. Ia menilai, secara konsep pemberian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan sebenarnya sejalan dengan prinsip zakat dalam Islam, khususnya zakat fitrah sebagai salah satu rukun Islam.
Namun menurutnya, bantuan semacam itu seharusnya diberikan secara lebih terarah agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran maupun makanan. “Secara filosofis, kemiskinan akan selalu ada dalam setiap negara, bahkan yang sudah maju sekali pun, karena berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pencari nafkah. Oleh karena itu, bantuan harus benar-benar ditujukan kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Banyak Siswa Disebut Tak Makan Menu MBG
Dalam pengamatannya di lapangan, Deni menemukan adanya fenomena siswa yang justru tidak mengonsumsi makanan dari program MBG. Menurutnya, sebagian siswa sudah terbiasa membawa bekal sendiri dari rumah atau memesan makanan melalui jasa katering. Kondisi itu dinilai memunculkan risiko food waste atau pemborosan makanan dalam jumlah besar.
Alih-alih meningkatkan gizi masyarakat secara efektif, makanan yang tidak dikonsumsi justru berpotensi terbuang percuma akibat distribusi yang tidak tepat sasaran. Fenomena ini pun memunculkan kekhawatiran bahwa program besar tersebut bisa kehilangan efektivitas apabila penerima manfaat tidak dipetakan secara lebih spesifik.
Usul Integrasi MBG dengan KIP dan KIS
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Deni mengusulkan agar distribusi MBG tidak hanya dilakukan berbasis sekolah atau komunitas semata. Ia mendorong pemerintah mengintegrasikan penerima bantuan dengan sistem perlindungan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Sehat.
Melalui skema itu, penerima manfaat nantinya dapat menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pangan maupun makanan di koperasi yang telah ditunjuk pemerintah. “Dengan mekanisme redeem berbasis KIP atau KIS, bantuan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pangan dapat disuplai langsung dari petani lokal melalui koperasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Dinilai Bisa Kurangi Pemborosan Anggaran
Pendekatan berbasis data penerima bantuan sosial tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi program MBG. Dengan anggaran yang sama, pemerintah disebut bisa memperoleh hasil yang lebih optimal karena bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pola distribusi berbasis koperasi dan petani lokal juga dinilai mampu menciptakan rantai ekonomi baru yang lebih berkelanjutan di daerah.
Program MBG pun tidak hanya menjadi proyek pembagian makanan semata, tetapi juga berpotensi menggerakkan sektor pertanian, koperasi, hingga ekonomi masyarakat lokal.
Harap Program MBG Terus Dievaluasi
Di akhir pernyataannya, Deni berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis terus dievaluasi dan disempurnakan. Menurutnya, program sebesar MBG harus benar-benar dirancang efektif agar manfaatnya maksimal dan tidak justru menimbulkan pemborosan baru di lapangan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, ia berharap MBG dapat menjadi program yang bukan hanya besar secara anggaran, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
