Polemik Paspor Inggris dan Reaksi Keras dari Tokoh Nasional
Sebuah unggahan yang diunggah oleh Dwi Sasetyaningtyas, seorang alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), memicu polemik luas di ruang publik. Unggahan tersebut menunjukkan paspor Inggris anaknya dengan narasi yang dinilai merendahkan Indonesia. Pernyataan Tyas, sapaan akrab Dwi Sasetyaningtyas, menyatakan bahwa cukup dirinya saja sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan anak-anaknya tidak perlu menjadi WNI. Narasi ini dianggap tidak bijak oleh banyak pihak, terutama karena Dwi merupakan penerima beasiswa negara.
Reaksi dari Berbagai Tokoh Nasional
Pernyataan Dwi Sasetyaningtyas langsung memicu reaksi tajam dari berbagai tokoh nasional. Beberapa di antaranya adalah:
Anhar Gonggong
Sejarawan senior Anhar Gonggong menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan Dwi. Ia merasa tersinggung sebagai warga negara dan menganggap bahwa pernyataan itu mengurangi harga diri bangsa. Anhar menilai bahwa Dwi tidak sadar bahwa kesempatan pendidikannya dibiayai oleh negara. Ia bahkan meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pencabutan status kewarganegaraan Dwi.Hotman Paris Hutapea
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga memberikan kritik. Ia meminta Dwi mengembalikan dana beasiswa atau meminta maaf kepada publik. Hotman bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pencabutan kewarganegaraan Dwi.Mahfud MD
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyampaikan kritik. Ia merasa marah dan tersinggung atas pernyataan Dwi. Meski begitu, ia mengajak semua pihak untuk bercermin dan mengevaluasi kebijakan publik. Mahfud menekankan bahwa kritik harus pada kebijakan, bukan menghina tanah air.
Rekam Jejak Pengabdian Dwi Sasetyaningtyas
Meskipun ada kritik terhadap pernyataannya, Dwi Sasetyaningtyas memiliki rekam jejak pengabdian yang nyata selama masa pengabdiannya di Indonesia. Selama periode 2017–2023, ia melakukan beberapa kontribusi penting, antara lain:
- Menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau di berbagai wilayah pesisir.
- Memberdayakan ibu rumah tangga agar bisa berpenghasilan dari rumah.
- Terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumatera.
- Membantu pembangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur.
Namun, meski telah berkontribusi, perdebatan tentang etika komunikasi publik, nasionalisme, dan tanggung jawab moral tetap berkembang.
Respons Kementerian Luar Negeri RI
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan respons terkait isu dugaan adanya teguran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terhadap mahasiswa LPDP di luar negeri. Isu ini mencuat setelah adanya laporan dari mahasiswa di Belanda dan Australia yang mengaku ditegur usai menyampaikan kritik atau melakukan aksi demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah.
Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemlu juga akan berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara terkait, yakni Belanda dan Australia, yang disebut menegur mahasiswa LPDP yang mengkritik pemerintah.
