Close Menu
  • Nasional
    • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Ragam
    • Hiburan
    • Otomotif
    • Pariwisata
    • Teknologi
  • Olahraga
  • Login
Facebook X (Twitter) Instagram
Thursday, 12 November 2026
Trending
  • Diduga Berada di Hotel Saat Jam Kerja, Oknum Guru di Pasuruan Beri Klarifikasi
  • Bekerja di perusahaan asing bergaji ratusan dolar, Dwi Bagus ternyata ahli las bawah air
  • Prediksi Liverpool vs Chelsea: The Reds Siap Bungkam Skuad Xabi Alonso
  • Pendapatan Anjlok, Gerindra-PSI Pertanyakan Pemerataan Ekonomi Bali di RAPBD 2027
  • Bongkar Rahasia CVT Rusak: Tips Jitu dari Bengkel Resmi
  • 20 Prompt AI Keren untuk Gambar Sumpah Pemuda 2026, Sekali Klik!
  • Gugur di Ujung Timur: Perwira Kopassus Asal Sorong Tewas Ditembak Rekan Sejawat
  • Fakta di Balik Alif, Pria yang Lamar Dokter dengan Aset Rp10 Miliar dan Rumah Selapangan Bola
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok Threads RSS
Indonesia Discover
Login
  • Nasional
    • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Ragam
    • Hiburan
    • Otomotif
    • Pariwisata
    • Teknologi
  • Olahraga
  • Login
Indonesia Discover
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Ragam
  • Olahraga
  • Login
Home»Nasional»Politik»Sidang Perdana, Putri Gus Dur Minta MK Batalkan UU TNI Baru
Politik

Sidang Perdana, Putri Gus Dur Minta MK Batalkan UU TNI Baru

admin_indonesiadiscoverBy admin_indonesiadiscover22 June 2025No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Threads Copy Link
Share
Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Threads Copy Link
Sidang Perdana, Putri Gus Dur Minta MK Batalkan UU TNI Baru
Sidang perdana uji materi UU TNI di MK.(Dok. MI/Susanto)

PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 3/2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia merupakan satu dari enam pemohon uji formil UU TNI baru tersebut yang sidangkan perdana Rabu (14/5).

Inayah tercatat sebagai pemohon kelima dalam perkara yang teregistrasi dengan Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Pemohon lainnya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Eva Nurcahyani, dan Fatiah Maulidiyanty.

Kuasa para pemohon, Bugivia Maharani Setiadji Putri, meminta agar MK menyatakan pembentukan UU TNI baru tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU menurut Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu argumen yang dikemukakan pihaknya karena baik DPR dan Presiden selaku pembentuk UU beritikad buruk dengan menyembunyikan rancangan revisi UU TNI.

Baca juga : UU TNI Baru Digugat ke MK, Dinilai Menyimpang dan Tidak Transparan

“Rapat-rapat pembahasan revisi UU TNI juga tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna, sebab sejumlah rapat kritikal dilakukan dalam ruang-ruang yang tertutup, tidak di gedung DPR, dan tidak disiarkan di kanal-kanal informasi DPR dan pemerintah sehingga publik tidak bisa mengakses dan mengawasi proses pembahasan revisi UU TNI tersebut,” terang Bugivia di ruang sidang MK, Jakarta.

Petitum lain yang diajukan pemohon adalah meminta MK menyatakan UU TNI baru tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memberlakukan kembali UU TNI sebelum direvisi, yakni UU Nomor 34/2004.

Adapun dalam provisi atau sebelum putusan akhir dikeluarkan MK, pemohon meminta majelis untuk menunda pemberlakukan UU TNI baru. MK juga diminta memerintahkan Presiden maupun DPR untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru ataupun kebijakan dan atau tindakan strategis yang berkaitan dengan UU TNI baru.

Baca juga : Uji Materi UU TNI Dicabut Pemohon, Ini Alasannya

Sidang perdana itu diketuai oleh hakim konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Daniel Yusmic P Foekh dan M Guntur Hamzah. Suhartoyo meminta kepada pemohon untuk memperjelas uraian ihwal kerugian konstitusional terkait UU TNI baru.

Ia mengatakan, upaya konkret pemohon yang terhalang karena minimnya akses informasi saat proses pembahasan revisi UU TNI menjadi penting. Jika bersifat pasif, sambungnya, kerugian konstitusional terkait permohonan uji formil tersebut sulit untuk dibuktikan.

“Kalau selama proses pembahasan itu kemudian tidak melakukan apa-apa, itu juga sulit untuk kemudian mendalilkan bahwa berkaitan dengan kerugian konstitusional itu merasa dirugikan,” jelasnya. (H-3)

baru Batalkan Dur Gus Minta Perdana Putri sidang TNI
Share. Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Threads Copy Link
admin_indonesiadiscover
  • Website

Berita Terkait

Fakta di Balik Alif, Pria yang Lamar Dokter dengan Aset Rp10 Miliar dan Rumah Selapangan Bola

4 November 2026

5 Berita Global Terpopuler: Malaysia Boikot Produk RI hingga Jet Tempur Ratu Thailand

3 November 2026

Demo BEM UI dan SADAR bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, ini 5 tuntutannya

3 November 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Berita Terbaru

Diduga Berada di Hotel Saat Jam Kerja, Oknum Guru di Pasuruan Beri Klarifikasi

12 November 2026

Bekerja di perusahaan asing bergaji ratusan dolar, Dwi Bagus ternyata ahli las bawah air

4 November 2026

Prediksi Liverpool vs Chelsea: The Reds Siap Bungkam Skuad Xabi Alonso

4 November 2026

Pendapatan Anjlok, Gerindra-PSI Pertanyakan Pemerataan Ekonomi Bali di RAPBD 2027

4 November 2026
TAGS
akan Ampat Berita Bisnis Budaya Bukan dalam dan dari dengan diskon DPR Dunia Ekonomi Hiburan Horoskop Indonesia ini insiden Iran Jadi Kasus kasus kriminal Kejahatan Kesehatan Kontroversi KPK Laporan Polisi media berita Olahraga Pemerintah perbintangan perusahaan Politik Politik dan Hukum politik dan pemerintahan presiden Raja Selebriti Soal Tambang TNI untuk warga yang
© 2026 IndonesiaDiscover. Designed by Indonesiadiscover.com.
  • Home
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • PT. Indonesia Discover Multimedia
  • Indeks Berita

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?