Di tengah percepatan transformasi digital, krisis literasi publik, dan ketimpangan sosial yang semakin melebar, apa sebenarnya fungsi sekolah hari ini? Apakah sekadar ruang transmisi pengetahuan dan pencetak tenaga kerja? Atau hanya berperan sebagai arena pembentukan kesadaran sosial? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab karena peran pendidikan tidak lagi sekadar tentang pengajaran dan penguasaan materi, tetapi juga bagaimana pendidikan membentuk individu yang mampu memahami dunia sekitar dan mengambil peran dalam masyarakat.
Dalam sejarah kehidupan pendidikan di Indonesia, sekolah tidak pernah sekadar menjadi institusi akademik. Misalnya, pada masa kolonial, pendidikan menjadi ruang pembentukan kesadaran kebangsaan. Lahirnya model pendidikan alternatif seperti Taman Siswa di bawah kepemimpinan Ki Hajar Dewantara membuktikan bahwa sekolah dapat menjadi instrumen resistensi terhadap hegemoni kolonial.
Pendidikan: Antara Reproduksi dan Emansipasi
Secara teoritis, pendidikan selalu berada dalam ketegangan antara fungsi stabilisasi dan kemungkinan transformasi sosial. Louis Althusser melihat sekolah sebagai ideological state apparatus, yakni institusi yang berperan mereproduksi nilai dan struktur sosial agar tatanan yang ada tetap stabil. Sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan norma, kepatuhan, serta legitimasi terhadap sistem sosial yang berlaku. Dalam kapitalisme modern, sekolah bahkan dianggap sebagai aparatus ideologis yang paling dominan karena menjangkau individu sejak usia dini dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.
Namun demikian, sekolah bukanlah ruang yang sepenuhnya satu arah. Di dalamnya tetap terjadi dinamika, perbedaan pendapat, dan kemungkinan tumbuhnya refleksi kritis. Sekolah dapat berfungsi sebagai pelanggeng sistem, tetapi juga berpotensi menjadi ruang pembentukan cara berpikir yang reflektif dan transformatif.
Gagasan ini diperkaya oleh Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron dalam Reproduction in Education, Society and Cultur. Mereka menunjukkan bahwa pendidikan kerap mereproduksi ketimpangan melalui sesuatu yang disebut sebagai distribusi modal budaya (cultural capital). Standar keberhasilan akademik sering kali selaras dengan dengan habitus masyarakat kelas dominan. Akibatnya, siswa yang datang dengan privilese sosial lebih mudah beradaptasi dan dinilai “unggul” karena sistem pendidikan menggunakan referensi budaya yang sudah akrab bagi mereka. Sebaliknya, siswa dengan latar belakang non-elite sering mengalami kesulitan; bukan kurangnya kemampuan, melainkan karena perbedaan akses seperti bahasa, nilai, dan disposisi yang tidak sepenuhnya selaras dengan ekspektasi institusi pendidikan. Ketimpangan berlangsung secara simbolik, bukan secara represif.
Meski demikian, pendidikan tidak harus berhenti pada fungsi reproduktif. Paulo Freire—dalam Pedagogy of the Oppressed—menawarkan pendekatan pedagogi kritis yang menolak model banking education, yakni pola pendidikan yang memperlakukan siswa sebagai penerima pasif pengetahuan. Bagi Freire, pendidikan adalah praksis dialogis yang memungkinkan lahirnya kesadaran kritis (conscientization), sehingga individu mampu memahami sekaligus merefleksikan realitas sosialnya. Perspektif ini membuka ruang bagi sekolah untuk tidak sekadar mempertahankan struktur yang ada, tetapi juga mengembangkan kapasitas reflektif peserta didik.
Di titik inilah sekolah menjadi arena kontestasi. Ia dapat berfungsi sebagai media stabilisasi sosial, tetapi juga menyimpan potensi sebagai ruang resistensi dan transformasi. Arah yang diambil sangat bergantung pada bagaimana praktik pendidikan dijalankan dan dimaknai.
Kurikulum dan Ambiguitas Reformasi
Di masa reformasi pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka membawa semangat baru, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan karakter. Secara normatif, konsep ini progresif. Namun, jangan hanya melihat ini sebagai narasi kebijakan; lihatlah pada struktur yang menopangnya. Reformasi kurikulum sering bergerak dalam kerangka teknokratis. Indikator, asesmen, dan pelaporan tetap menjadi instrumen utama evaluasi. Sekolah hari ini masih berada dalam logika performatif: keberhasilan diukur dari capaian angka, bukan kualitas kesadaran sosial.
Bahkan, fenomena depolitisasi juga perlu dilihat, di mana ruang kelas seolah “netral” dari isu politik. Padahal, pendidikan tidak pernah sepenuhnya netral. Ketika isu ketimpangan, relasi kuasa, dan kritik kebijakan publik dihindari, yang terjadi bukan netralitas, melainkan pembatasan ruang deliberasi. Sekolah yang terlalu steril dari diskursus kritis berisiko kehilangan fungsi demokratisnya. Sekolah akan terus menjadi ruang adaptasi, bukan refleksi.
Disrupsi Teknologi dan Aparatus Ideologis Baru
Era digital menambah kompleksitas baru dalam relasi pendidikan dan kekuasaan. Platform digital dan algoritma kini membentuk preferensi informasi, membingkai realitas, dan memengaruhi kesadaran publik. Jika dahulu negara menjadi aktor utama aparatus ideologis, kini pasar digital dan teknologi global memainkan peran yang sama kuatnya. Ketimpangan tidak lagi hanya bersifat ekonomi, tetapi juga digital. Siswa dengan akses perangkat, literasi teknologi, dan dukungan lingkungan akan lebih adaptif terhadap perubahan, sementara yang lainnya tertinggal.
Di era kecerdasan buatan, otoritas pengetahuan mengalami pergeseran. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Tantangannya bukan bagaimana melarang teknologi, melainkan membangun kesadaran kolektif tentang bagaimana pengetahuan diproduksi, diverifikasi, dan dipahami secara kritis. Jika sekolah gagal membekali literasi kritis digital, pembentukan kesadaran siswa sepenuhnya akan diserahkan pada mekanisme algoritmik. Di sinilah resistensi menjadi relevan, bukan terhadap teknologi, melainkan terhadap dominasi yang muncul tanpa refleksi.
Sekolah dan Stabilitas Sosial Negara
Dalam perspektif sosiologis klasik seperti Emile Durkheim dan Tarcott Parsons, pendidikan berfungsi menjaga integrasi dan stabilitas sosial. Ia menanamkan nilai kolektif dan membentuk solidaritas.
Namun, stabilitas yang tidak disertai refleksi kritis berpotensi berubah menjadi stagnasi. Sekolah sebagai ruang resistensi sosial, bukan berarti mendorong instabilitas atau radikalisme. Resistensi di sini berarti kemampuan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan memahami struktur sosial secara sadar. Tanpa kapasitas ini, pendidikan hanya melahirkan generasi adaptif, bukan generasi reflektif. Negara membutuhkan stabilitas. Namun, stabilitas yang sehat memerlukan warga yang mampu berpikir kritis, bukan sekadar patuh.
Mengembalikan Dimensi Emansipatoris Pendidikan
Indonesia telah menuju tantangan bonus demografi, transformasi digital, dan polarisasi sosial yang tajam. Dalam situasi ini, sekolah tidak cukup menjadi mesin produksi sumber daya manusia. Lembaga pendidikan harus menjadi ruang refleksi sosial. Resistensi yang dimaksud bukan perlawanan terhadap negara, melainkan resistensi terhadap ketimpangan, simplifikasi berpikir, dan hegemoni algoritma. Pendidikan yang emansipatoris adalah pendidikan yang membekali siswa untuk memahami dunia dan memiliki keberanian intelektual untuk memperbaikinya.
Sejarah menunjukkan bahwa sekolah pernah menjadi ruang lahirnya kesadaran kolektif bangsa. Tantangannya hari ini bukan hanya kolonialisme fisik, melainkan juga kolonialisme pengetahuan, komodifikasi pendidikan, dan dominasi teknologi.
