Nonton Bareng Film “Pesta Babi” di Ponpes Al-Falah Kedunglurah Trenggalek
Sejumlah santri dari Pondok Pesantren Al-Falah Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi pada Senin (11/5/2026) malam. Acara ini berlangsung di halaman ponpes dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan.
Film yang diproduksi oleh Dhandy Dwi Laksono tersebut memiliki durasi sekitar 95 menit. Santri-santri menyaksikan film ini dengan penuh perhatian hingga tuntas. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang edukasi dan refleksi bagi peserta mengenai isu-isu penting terkait lingkungan dan konflik agraria di Papua.
Pengamanan dan Imbauan dari Aparat
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kedunglurah, Agus H Muh. Izuddin Zakki, menjelaskan bahwa sebelum acara dimulai, aparat keamanan memberikan imbauan agar pelaksanaan nobar berjalan lancar. Ia mengatakan bahwa pihaknya mematuhi instruksi tersebut untuk memastikan keamanan selama acara.
“Kita turuti apa yang diinstruksikan dari aparat. Turuti apa yang, tentunya ini untuk kenaikan kami, jadi mereka baik sekali datang kesini untuk mengamankan,” ujar Gus Zakki, Senin malam.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan karena tidak seperti di daerah lain sebelumnya ada yang dibubarkan. “Kita apresiasi, terima kasih bapak aparat yang sudah mengamankan jalannya nonton bareng acara ini sehingga aman dan terkendali,” tambahnya.
Awal Mula Nobar
Gus Zakki mengungkapkan bahwa nobar kali ini murni merupakan inisiatif dirinya sendiri. Ia tergerak setelah melihat ilustrasi yang disampaikan oleh Dandy Laksono di media sosial. Ia kemudian berkoordinasi dengan komunitas-komunitas di Kabupaten Trenggalek yang telah lama bekerja sama dalam upaya menjaga alam.
Menurutnya, isu-isu yang muncul di Papua perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. “Ketika ini ada sesuatu di Papua maka kita juga untuk tergerak untuk bagaimana kita ikut mendukung gerakan yang ada di sana,” ujarnya.
Tidak Ada Kekhawatiran tentang Makar
Setelah menonton film tersebut, Gus Zakki menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran bahwa nobar ini akan memicu makar atau membuat kepercayaan terhadap pemerintah, TNI, dan Polri berkurang. Ia menegaskan bahwa semua santri tetap setia pada NKRI dan mendukung pemerintah serta aparat.
“Tidak usah khawatir. Kita tetap akan tetap pada NKRI, kita tak akan mensupport TNI, Polri. Juga men-support bagaimana agar TNI, Polri dan Indonesia ini harus menomorsatukan orang Indonesia,” paparnya.
Ia juga berharap agar masyarakat bisa memanusiakan sesama warga negara dan mencintai alam Indonesia. “Kita negara undang-undang, kita negara hukum, apa yang kita lakukan selama tidak melanggar hukum ya tidak usah takut, kita contohkan seperti itu,” tegasnya.
Tiga Tugas yang Ditanamkan pada Santri
Setelah menonton film ini, Gus Zakki ingin menanamkan tiga tugas utama kepada santri-santri. Pertama adalah hubungan dengan Allah, kedua adalah hubungan dengan sesama manusia, dan yang ketiga adalah hubungan dengan alam.
“Kita menjaga hubungan kita kepada Allah sesama manusia dan yang paling penting tidak lupa adalah menjaga hubungan kepada alam,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa manusia tidak boleh merusak alam dengan dalil apapun. “Kita negara undang-undang, kita negara hukum, apa yang kita lakukan selama tidak melanggar hukum ya tidak usah takut, kita contohkan seperti itu,” tandasnya.
Penjelasan dari Tokoh Muhammadiyah
Sementara itu, tokoh Muhammadiyah Trenggalek, Suripto, memberikan penjelasan mengenai makna film Pesta Babi. Menurutnya, judul film ini bersifat metaforis, menggambarkan perebutan sumber daya alam oleh oligarki, korporasi, dan negara.
Film ini menyoroti realitas konflik agraria yang serius di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, di mana tanah adat dibuka secara masif. Suripto menegaskan bahwa hutan adat bagi masyarakat Papua bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi identitas jati diri.
“Penghancuran hutan adalah penghancuran eksistensi,” tegasnya.
Film ini juga menyoroti krisis ekologis yang mendalam, di mana pendekatan antroposentris mengabaikan hak hidup ekosistem dan masyarakat adat. Hal ini bertentangan dengan etika lingkungan.
“Narasi utama film ini menempatkan pembangunan di Papua sebagai bentuk kolonialisme baru. Dimana negara dan militer berperan dalam merampas tanah adat atas nama pembangunan nasional,” paparnya.
Suripto menambahkan bahwa masyarakat pribumi menjadi korban di tanah mereka sendiri, terpinggirkan oleh masuknya investasi skala besar. “Jadi film ini layak ditonton sebagai pelajaran dan bahan refleksi untuk masyarakat Trenggalek. Yang juga mengalami ancaman sumberdaya alam yang sama dalam konteks yang berbeda,” tutupnya.
