Profil Jaksa Roy Riady yang Menuntut Nadiem Makarim dengan Hukuman 18 Tahun
Roy Riady adalah seorang jaksa yang dikenal memiliki rekam jejak gemilang dalam menangani berbagai kasus korupsi di Indonesia. Ia pernah masuk dalam nominasi Adhyaksa Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada jaksa-jaksa berprestasi di berbagai bidang penegakan hukum.
Sebelum menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Muba), Roy Riady lebih dulu menjabat sebagai Kajari Prabumulih. Ia juga pernah menjadi Koordinator Jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel). Selain itu, ketika bertugas sebagai Koordinator Pidsus di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), Roy Riady memimpin pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait penjualan aset tanah di Labuan Bajo dengan nilai mencapai Rp1,3 triliun.
Roy Riady juga pernah menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK selama 7 tahun. Ia memiliki catatan gemilang dalam menangani kasus korupsi, salah satunya kasus korupsi megaproyek Masjid Sriwijaya Palembang. Nama Roy Riady tercatat sebagai JPU dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumsel 2 periode H. Alex Noerdin.
Pada saat menjabat sebagai Kajari Muba, Roy Riady pernah masuk 3 besar dalam Adhyaksa Awards untuk kategori Jaksa Tangguh Dalam Pemberantasan Korupsi. Ia berhasil menetapkan orang terkaya di Sumatera Selatan (Sumsel) Haji Halim sebagai tersangka kasus korupsi. Almarhum Haji Halim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan tanah jalan tol Betung-Tempino tahun 2024.
Harta Kekayaan Roy Riady
Berdasarkan informasi dari laman e-LHKPN, Roy Riady diketahui memiliki harta kekayaan mencapai Rp 2,6 miliar pada Jumat (15/5/2026). Berikut rincian harta kekayaannya:
DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN
Rp. 1.600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI
Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI ,
Rp. 700.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
Rp. 750.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.4 G A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA
Rp. 9.000.000
D. SURAT BERHARGA
Rp. —-
E. KAS DAN SETARA KAS
Rp. 285.323.199
F. HARTA LAINNYA
Rp. —-
Sub Total
Rp. 2.644.323.199
III. UTANG
Rp. —-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)
Rp. 2.644.323.199.
Tuntutan Terhadap Nadiem Makarim
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (15/5/2026), Roy Riady mengeluarkan pernyataan yang menjadi sorotan. Ia menyatakan bahwa tuntutan terhadap Nadiem disusun berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, bukan opini maupun persepsi.
Roy menyebut seluruh konstruksi tuntutan dirangkum secara sistematis mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi, ahli, bukti elektronik, hingga dokumen audit dan forensik telepon seluler. “Orang bisa berbohong, tetapi bukti elektronik tidak bisa berbohong,” kata Roy setelah sidang tuntutan, dilansir dari Kompas.com.
Menurut dia, Kejaksaan Agung menerapkan standar pembuktian tinggi dalam menyusun fakta hukum. Ia mengatakan setiap fakta hukum minimal harus didukung dua alat bukti, baik berupa keterangan saksi, dokumen, barang bukti, maupun keterangan ahli.
Roy juga menyinggung dugaan keterlibatan langsung Nadiem dalam penggunaan sistem operasi Chrome OS dalam proyek pengadaan Chromebook. Ia menyebut terdapat bukti dokumen dan keterangan saksi terkait arahan penggunaan Chromebook. “Tanggal 6 Mei Pak Nadiem itu mengatakan ‘Go ahead with Chromebook’,” ujar Roy.
Ia menilai mustahil seorang menteri melepaskan tanggung jawab dalam proyek bernilai besar tersebut. Roy menekankan Menteri Pendidikan memiliki tanggung jawab konstitusional dalam pengelolaan program pendidikan nasional. “Menteri itu punya kewenangan membuat kebijakan, kebijakan pengawasan, dan juga melakukan evaluasi. Nah, dalam skala pengadaan nasional, itu menteri yang bertanggung jawab,” katanya.
Dalam penjelasannya, Roy juga menyoroti keberadaan “shadow organization” atau pemerintahan bayangan di lingkungan kementerian. Dia menyebut sejumlah pihak di luar struktur resmi kementerian justru terlibat dalam pembahasan proyek Chromebook. “Ini berbahaya, ini pemerintahan bayangan namanya,” ujar dia.
Roy mengatakan pihaknya menemukan bukti elektronik mengenai pembicaraan terkait Chromebook sejak awal 2020, termasuk dugaan pembahasan keuntungan dan harga pengadaan. Selain itu, ia menilai terdapat konflik kepentingan terkait hubungan bisnis antara perusahaan yang terkait dengan Nadiem dan investasi dari Google.
